Mensos Tinjau Langsung Penyaluran PKH dan BPNT di NTT

Mensos Tinjau Langsung Penyaluran PKH dan BPNT di NTT

Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita berfoto bersama dengan para penerima bansos PKH dan BPNT di Sikka, NTT, Selasa (19/3). (Dok. Humas Kemensos)

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke daerah-daerah di Indonesia.

Selasa (19/3), Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau langsung penyaluran Bansos PKH dan BPNT di Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Total bansos PKH dan BPNT yang disalurkan untuk Provinsi NTT mencapai Rp 627 miliar.

BPNT merupakan transformasi dari program yang telah berjalan yang awalnya dikenal dengan beras miskin (Raskin) atau beras sejahtera (Rastra). Penerima BPNT adalah warga miskin yang sudah masuk dalam basis data terpadu (BDT).

KPM BPNT tersebut memiliki kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/2013 tentang Kriteria Kemiskinan.

Pada Tahun 2018 BPNT diperluas yang semula hanya di 44 Kota menjadi 219 Kabupaten dan Kota dan 295 Kabupaten masih melalui skema Bansos Rastra.

Skema BPNT sendiri diberikan kepada KPM sebesar Rp. 110.000/bulan yang disalurkan melalui Bank HIMBARA melalui KKS yang dapat digunakan untuk membeli bahan kebutuhan pangan yang dibutuhkan seperti beras dan telur.

Pada kesempatan tersebut, Mensos menyampaikan pesan dari Presiden RI Joko Widodo kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didominasi oleh kaum ibu, agar memanfaatkan bantuan PKH dan BPNT untuk memenuhi gizi anggota keluarga agar anak-anak mereka sehat dan pintar.

Mensos juga menekankan dengan adanya bansos PKH, ibu-ibu juga harus terdorong untuk mandiri, keluar dari kemiskinan, dan mewujudkan kemandirian ekonomi sehingga tidak bergantung pada bantuan.

“Gunakan uang bansos PKH dengan bijak dan rencanakan dengan baik. Setelah disisihkan untuk sekolah dan belanja pangan bergizi untuk anak-anak, disisihkan juga untuk modal pengembangan usaha sesuai dengan keterampilan ibu-ibu,” terang Mensos Agus.

Ibu-ibu, lanjutnya, akan dibimbing oleh Pendamping PKH. Kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk belajar cara mengelola uang bantuan secara bijak dan menggunakannya untuk keperluan produktif.

Kementerian Sosial, lanjutnya, juga menyalurkan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk mempercepat kemandirian penerima manfaat.

Selain berdialog, Menteri juga meninjau beragam produk usaha rumahan yang dikelola ibu-ibu penerima PKH dan BPNT, serta memantau langsung proses pencairan bantuan oleh ibu-ibu melalui Agen Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank penyalur.

Program PKH dan BPNT mendapat dukungan dari DPR RI. Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengatakan PKH merupakan program yang sangat baik dalam meningkatkan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini harus terus berjalan dan DPR berharap ibu-ibu PKH punya cita-cita untuk mandiri. Kami akan dorong terus program ini,” tambahnya.

Bantuan sosial PKH dan BPNT Tahap I untuk Provinsi NTT Tahun 2019 adalah Rp627 Miliar terdiri dari PKH untuk 376.880 keluarga dan BPNT/Rastra untuk 455.947 keluarga.

Khusus untuk Kabupaten Sikka total bantuan Rp28 miliar untuk 17.728 keluarga penerima PKH dan 19.953 keluarga penerima BPNT.

PKH dan BPNT merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial sebagai bentuk upaya penurunan angka kemiskinan.

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer) kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial dan ditetapkan sebagai KPM PKH. (*)