Mensos Jamin Pemerintah Terus Tingkatkan Kualitas Bantuan Sosial

Mensos Jamin Pemerintah Terus Tingkatkan Kualitas Bantuan Sosial

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (dua dari kanan) bersama anggota III BPK Achsanul Qosasi (tiga dari kanan) dan anggota komisi XI DPR Muhammad Nur Purnomosidi (kanan) pada sosialisasi penyaluran PKH dan BPNT di Lumajang, Jawa Timur, Senin (11/3/)

SHNet, Jakarta – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas bantuan sosial (bansos) agar angka kemiskinan terus menurun.

“Pemerintah juga berupa untuk terus menerus meningkatkan mutu baik kualitas maupun kuantitas bansos, contoh PKH dari 2018 hanya Rp19,2 triliun jadi Rp34 triliun pada 2019,” kata Agus pada dialog nasional dalam rangka sosialisasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lumajang, Jawa Timur, Senin.

Mensos Agus Gumiwang saat sosialisasi PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lumajang, Jatim (Ist)

Begitu juga dengan BPNT, Mensos mengatakan tahun depan indeksnya akan ditingkatkan. Saat ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT mendapatkan Rp110 ribu setiap bulan untuk membeli beras dan telur.

“Doakan kami ada ruang di APBN untuk bisa meningkatkan anggaran,” tambahnya.

Peningkatan anggaran bantuan sosial tersebut menurut dia, sebagai upaya untuk melakukan percepatan agar KPM PKH bisa segera sejahtera dan mandiri dan digantikan oleh masyarakat lain yang belum sejahtera.

Dia mengatakan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan berhasil ditekan, tercatat pada September 2019 angka kemiskinan menjadi 9,66 persen turun dari Maret 2018 yaitu 9,82 persen.

“Target pemerintah dengan melakukan penguatan-penguatan bansos, insya Allah akhir 2019 angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 9,0 persen,” tambah Agus.

Agus mengatakan, angka kemiskinan tersebut masih terus menjadi perhatian pemerintah sehingga masih dianggap perlu adanya penguatan bansos.

Mensos Agus Gumiwang bersama Pendamping PKH dan para keluarga penerima manfaat di Lumajang, Jatim (Ist)

Selain angka kemiskinan bisa ditekan, gini rasio atau tingkat ketimpangan juga bisa diperbaiki menjadi 0,381.

“Artinya program-program bantuan sosial untuk masyarakat pra sejahtera sudah ada dampak positifnya membantu ketahanan hidup mereka sehari-hari, untuk permakanan, kesehatan dan pendidikan,” katanya.

Mensos hadir bersama Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi dan Anggota komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnomosidi pada acara tersebut.

Provinsi Jawa Timur mendapatkan bantuan PKH tahap pertama tahun 2019 senilai Rp1,95 triliun untuk 1.653.484 KPM dan BPNT Rp329 miliar untuk 2.997.268 keluarga dengan total bantuan senilai Rp2,284 triliun.

Sementara khusus untuk PKH Lumajang senilai Rp54 miliar untuk 46.398 KPM dan BPNT Rp9,8 miliar untuk 89.871 keluarga dengan total bantuan Rp64 miliar.

Menurut Mensos sebagai dikutip Kepala Biro Humas Kemensos Sonny W Manalu, PKH dan BPNT sebagai program prioritas nasional terbukti efektif terbukti efektif mengurangi kemiskinan secara signifikan.

“Kita berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit sejak Maret 2018 sebesar 9.82 persen dan pada September 2018 turun kembali menjadi 9,66 persen. Ini merupakan pertama kali dan terendah dalam sejarah,” kata Sonny mengutip pernyataan Mensos. (*)