Kemensos sedang Mengkaji Integrasi BPNT dengan Kartu Sembako Murah

Kemensos sedang Mengkaji Integrasi BPNT dengan Kartu Sembako Murah

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita foto bersama para penerima bansos PKH dan BPNT. (Dok. Kementerian Sosial )

 

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Kartu Sembako Murah yang menjadi pelengkap Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kartu Sembako Murah masih dirumuskan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan karena masih ada beberapa opsi. Bisa saja salah satu opsinya transformasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan Kartu Sembako Murah.

Menurut Mensos, pihaknya kini tengah mengkaji konsep, bentuk, dan program Kartu Sembako Murah. “Konsep, bentuk, dan kegiatan kartu sembako murah ini sedang kami (Kemensos) susun dan rumuskan. Bisa saja mentransformasikan BPNT dengan Kartu Sembako Murah,” kata Mensos.

menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita berdialog dengan penerima bansos PKH dan BPNT. (Dok. Kementerian Sosial)

Sehingga para keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bansos tersebut tidak hanya untuk membeli beras dan telur tetapi juga ditambah dengan kebutuhan pokok lainnya.

“Kalaupun tidak (terintegrasi) dengan kartu sembako murah, bansos BPNT tidak hanya bisa untuk membeli beras dan telur tetapi juga ditambah itemnya dengan minyak goreng dan gula,” kata Mensos, dalam kesempatan sebelumnya.

Kendati demikian, Mensos menekankan, pilihan akhir yang diputuskan tergantung Presiden. Kemensos hanya bertugas menyiapkan pilihan kebijakan yang akan diputuskan Presiden.

Menurut Mensos, presentase kemiskinan sebesar 9.66 persen berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) September 2018, merupakan capaian penting, meskipun juga secara riil jumlah warga kurang mampu tidak kecil.

“Maka usulan meningkatkan anggaran bantuan sosial termasuk PKH dan BPNT bisa dipandang sebagai upaya pemerintah melakukan percepatan penanganan masalah kemiskinan. Di lain pihak, juga untuk mendorong proses graduasi KPM, sehingga bansos bisa dialokasikan untuk warga kurang mampu lainnya,” kata Mensos.

Menurut Mensos, presentase angka kemiskinan menjadi sebesar 9,66 persen punya makna penting karena juga dibarengi dengan penurunan indeks gini, yakni 0,381.

“Ini bukti nyata bahwa bansos termasuk di dalamnya PKH dan BPNT efektif dan punya dampak langsung dalam penurunan angka kemiskinan. Namun di sisi lain, kenaikan anggaran juga harus dibarengi dengan pengawasan sehingga pengelolaan anggaran bansos tepat sasaran,” kata Mensos. (*)