Kemensos Dorong Digital Pengelolaan Keuangan

Kemensos Dorong Digital Pengelolaan Keuangan

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita hadir di Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, di Jakarta, Kamis (28/3). (SHNet/stevani elisabeth)

SHNet, Jakarta– Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong digital pengelolaan keuangan

Menurutnya, kemajuan teknologi tidak dapat dibendung dan birokrasi kerap tertinggal. “Birokrasi yang gagal menyesuaikan dengan ritme tersebut, tidak efektif dalam memberikan pelayanan publik,” ujar Mensos saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, di Jakarta, Kamis (28/3).

Ia menambahkan, Indonesia telah mencanangkan gerakan nasional dengan membuat inovasi digital keuangan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

“Teknologi menyajikan efisiensi waktu, biaya, memiliki jangkauan luas dan mempercepat proses pelayanan publik,” ujarnya

Terkait digitalisasi pengelolaan anggaran, Mensos menegaskan, layanan kepada masyarakat harus cepat, meskipun permasalahan sosial terus berkembang.

Seperti di Kementerian Sosial yang menangani 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteaan Sosial (PMKS) belum lagi tugas mempercepat pengurangn kemiskinan. “Keberadaan infrastruktur online penting, karena akan meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Mensos.

Dengan itu pula, Mensos mendorong agar instansi di daerah ikut menyiapan infrastruktur digital. Apalagi di era kini, pengelolaan anggaran berbasios daring sudah tidak asing lagi seperti layanan e-procurement . “Saya berpandangan bahwa digitalisasi adalah kebutuhan yang tidak dapat dinafikkan lagi. Keberadaan infrastruktur digital bisa menjawab tuntutan masyarakat,” kata Mensos

Menurut Mensos, dengan digitalisasi pemberian layanan publik lebih cepat dan transparan sehingga target bisa tercapai. Mensos yakin, penyiapan infrastruktur digitalisasi di daerah, bisa diwujudkan dengan setidaknya tiga kondisi.

Pertama, kemauan politik ( political will ) dari masing-masing instansi untuk melakukan investasi terhadap infrastruktur digital.

Kedua, perlunya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik di kemensos maupun di pemda yang melek digital

Sosok pimpinan, kata Mensos, tidak perlu harus ahli digital. “Asal bisa beradaptasi dengan teknologi digital terutama kemampuan mengelola keuangan negara secara digital, maka akan banyak membantu institusi tersebut, termasuk Kemensos, agar anggaran bisa dikelola secara digital,” kata Mensos.

Sekretaris Jendera Kementerian Sosial Hartono Laras dalam laporannya menjelaskan, rakor dilaksanakan sebelum mengakhiri triwulan I di tahun 2019, sehingga dalam rakor tersebut, dapat dilakukan evaluasi sampai dimana realisasi pada triwulan I,

“Hal ini agar dapat diukur pelaksanaan program dan anggaran selesai tepat waktu, sehingga pada waktunya dapat semua diserap dengan baik. Tepat sehingga pembangunan kesejahateraan sosial secara khusus upaya penurunan angka kemiskinan yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,” kata Hartono. (Stevani Elisabeth)