Juli 2019, Target Rastra Transformasi Jadi BPNT

Juli 2019, Target Rastra Transformasi Jadi BPNT

Pemerintah targetkan Juli 2019, Rastra transformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dok. Humas Kemensos)

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan seluruh rastra ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Target kita, pada Juli 2019 seluruh rastra sudah menjadi BPNT,” ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial, di Jakarta, Kamis (21/3)

Dia mengakui, memang ada beberapa daerah di Indonesia yang belum tersedia teknologinya. Namun, pemerintah telah menyiapkan kebijakan khusus untuk daerah-daerah yang masih terkendala dengan teknologi.

Kementerian Sosial telah melaksanakan beberapa program untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran 10 juta KPM dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Beras Sejahtera (Rastra) dengan target 15,6 juta KPM per tahun.

Berdasarkan data BPS pada September 2018, angka kemiskinan di Indonesia 9,81 persen bisa ditekan menjadi 9,66 persen. Selain itu, gini ratio juga bisa ditekan menjadi 0,381. “Ini capaian yang luar biasa karena pemerintah tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga gini ratio,” ujarnya.

Menurutnya, ada suatu masa dimana pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan, namun gini rationya buruk.

Selanjutnya guna menjamin setiap keluarga miskin dan fakir miskin memiliki akses terhadap program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, kata Mensos, Kementerian Sosial juga membangun dan mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebanyak 150 Kab/Kota serta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 300 desa/kelurahan.

“SLRT juga membantu dalam upaya up-dating data kemiskinan melalui penyediaan pre-list data kemiskinan yang saat ini program aplikasinya sedang disinergikan dengan SIK-NG. Hal ini akan memberikan kemudahan dalam memperbaharui data kemiskinan di pusat dan daerah,” kata Mensos.

Kredibilitas data sangat menentukan keberhasilan program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. (*)