BPNT Langkah Pasti Keluar dari Kemiskinan

BPNT Langkah Pasti Keluar dari Kemiskinan

Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka acara penguatan kapasitas SDM-PFM dan Peresmian Koperasi Digital KJMIS) di Jakarta, Selasa (12/3). (Dok. Humas Kemensos)

SHNet, Jakarta- Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita program bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan langkah pasti bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk keluar dari kemiskinan.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menjalankan program BPNT sejak tahun 2017. Program yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) itu menyalurkan bantuan sebesar Rp110.000 langsung ke rekening penerima bansos melalui mekanisme akun elektronik berupa bahan pangan beras dan telur.

Sejak dimulai Januari 2017, program BPNT disebut sudah menjangkau 10.200.000 keluarga hingga akhir Desember 2018.

Kemensos menargetkan, tahun ini, semua keluarga penerima manfaat (KPM)—yang tadinya menerima bantuan barang berupa beras dan lainnya, sebanyak 15,6 juta KPM–sudah bertransformasi semuanya ke BPNT.

“BPNT merupakan program yang penting, sehingga kita harus menjalankan program tersebut sebaik mungkin,” ujar Mensos di acara Penguatan Kapasitas SDM-PFM dan peluncuran koperasi Digital KJMIS (Koperasi Jaringan Masyarakat Indonesia Sejahtera), di Jakarta, Selasa (12/3).

Hasil riset independen yang mengevaluasi pelaksanaan program BPNT sepanjang 2018 menegaskan bahwa 96% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 89% e-warong menyatakan puas terhadap pelaksanaan program tersebut.

Sejumlah indikator menunjukkan bahwa penerima dana KPM dan e-warong merasakan bahwa proses BPNT saat ini mudah dan nyaman sehingga baik KPM maupun e-warong merasakan manfaat positif dari pelaksanaan BPNT tersebut.

Survei tersebut dilakukan oleh lembaga independen MicroSave Consulting Indonesia dalam kerangka kerjasama antara Kementerian Sosial RI dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF). Survei yang dilakukan dari periode Oktober hingga Desember 2018, mencakup 93 Kota/Kabupaten di 25 Provinsi.

Dengan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif yang melibatkan sekitar 2.398 KPM dan 779 e-warong, serta 30 responden lainnya dari KPM dan e-warong melalui wawancara mendalam, pemilihan sampel dilakukan melalui pendekatan acak bertingkat multi-tahap dengan margin error sekitar 5% dan sudah mempertimbangkan ekspansi penerima manfaat BPNT hingga Juli 2018.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Z A Dulung di acaa penguatan Kapasitas SDM-PFM dan Peluncuran Koperasi Digital KJMIS. (SHNet/stevani elisabeth)

Mensos mengungkapkan, tingkat kepuasan KPM dan e-warong yang tinggi tersebut linear dengan data angka kemiskinan BPS yang turun menjadi single digit sekitar 9,82% pada Maret 2018 dan 9,66% pada September 2018. Saat ini ada 82.000 e-warong di seluruh Indonesia.

Selain itu, terbukti bahwa bansos yang diberikan oleh pemerintah melalui BPNT memberikan peluang usaha bagi pengusaha mikro khususnya perempuan (68%) sehingga mendorong pertumbuhan e-warong KUBE yang dikelola oleh penerima PKH yang pada akhirnya meningkatkan kemandirian masyarakat kurang mampu. “Tahun 2019, kita transformasikan secara utuh bansos Rastra ke BPNT,” ujarnya.

Sementara itu Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi Z A Dulung menambahkan, sejak dimulai Januari 2017, program BPNT disebut sudah menjangkau 10.200.000 keluarga hingga akhir Desember 2018.

BPNT yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang hanya dapat digunakan untuk membeli pangan kepada pedagang (E-Waroeng) yang telah bekerjasama dengan pihak bank. (*)