BPNT Inovasi Pemerintah Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia

BPNT Inovasi Pemerintah Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyalurkan bantuan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai, di Blom M, Jakarta, Rabu (6/3). (Dok. Kementerian Sosial)

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Berbagai inovasi juga dilakukan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA.

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Selain itu, diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan, yang selama ini melalui program Raskin (Beras Miskin), agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Sekaligus mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Melalui Program BPNT diharapkan dapat memberikan keleluasaan penerima manfaat progam dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan. Program BPNT juga diharapkan dapat sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat dengan emberdayakan ribuan kios/warung/toko yang ada sehingga dapat melayani transaksi secara elektronik melalui sistem perbankan.

Melalui sistem perbankan, penyaluran BPNT diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat. BPNT diluncurkan tahap pertama 2016-2017 kepada 1,2 juta penerima di 44 kabupaten kota.

Ditargetkan hingga 2019, sebanyak 10 juta penerima akan mendapatkan bantuan jenis ini. Dalam penyalurannya, pemerintah bekerjasama dengan bank-bank pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah juga membentuk e-warong sebagai agen penjualan bahan pangan.

Dengan melalui sistem perbankan, penyaluran BPNT diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat. Lebih jauh, penggabungan dengan program bantuan sosial lain melalui sistem perbankan akan memberikan kesempatan akumulasi aset yang berpotensi mendorong kegiatan ekonomi.

Data Kementerian Sosial menunjukkan penyaluran BPNT selama Januari-Februari-Maret 2018 sudah mencapai 97%.

Pemerintah akan memperluas jangkauan BPNT. Dari semula sebanyak 44 Kabupaten/Kota, tahun ini ditambah 24 kabupaten/kota. Peluasan ini telah dirapatkan di kantor Menko PMK. Kabupaten/kota yang menjadi target perluasan BPNT adalah Kota Banda Aceh, Kota Solok, Kota Bengkulu, Kota Metro, Kota Pangkalpinang, Kota Tanjungpinang, Sukabumi, Bandung, Garut, Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Boyolali, Bantul, Gunungkidul, Sleman, Malang, Banyuwangi, Sidoarjo, Mojokerto, Tangerang, Tabalong dan Kota Tarakan.

Pemerintah ingin memperbaiki kondisi gizi masyarakat kurang mampu yang saat ini dinilai kurang. Kurang lebih 30 persen anak Indonesia mengalami stunting atau gangguan pertumbuhan fisik dan otak.

Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan penyaluran BPNT untuk 10 juta masyarakat Indonesia selama tahun 2018, sedangkan sisanya diselesaikan 2019.

Wujudkan 6T

Kementerian Sosial ( Kemensos) optimis pengalihan bantuan beras sejahtera ( Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan terjadi pada 2019.

“Kami optimistis, pada April 2019 Insya Allah semuanya berubah menjadi BPNT,” ucap Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Ditjen PFM Kemensos) Andi Dulung saat rapat evaluasi penyaluran bantuan sosial 2018 di Bandung, Jawa Barat, pada 6-8 Desember 2018.

Pengalihan itu, lanjut Andi, bertujuan untuk mewujudkan 6T dalam menyalurkan bantuan. 6T yang dimaksud ialah Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi.

Andi mengingatkan agar semua instrumen penting peralihan dipersiapkan dengan baik, yaitu data, keberadaan e-Warung, dan semangat pemerintah daerah dalam mewujudkan penyaluran bantuan menjadi non tunai pada 2019. Selain itu, Andi juga menyinggung soal penambahan nilai BPNT.

Saat ini penerima BPNT menerima Rp110 ribu setiap kali pencairan bantuan. Keinginan menambah nilai BPNT sudah dibahas dalam rapat evaluasi tingkat kementerian.

Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan bahwa pada 2019 akan menambah jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) menjadi 15,6 juta keluarga. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang hanya memberikan bantuan kepada 10,3 juta keluarga.

Meski jumlah penerima BPNT meningkat, namun anggaran untuk BPNT tahun 2019 tidak mengalami peningkatan, yakni sebesar Rp 2,1 triliun. Tantangan ke depan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program BPNT tahun 2019 adalah semakin menyebarnya jumlah KPM di 295 kabupaten/kota.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) PKH di Blok M, Jakarta, 6 Maret 2019 menjelaskan, realisasi penyaluran bantuan sosial PKH Tahap I secara nasional per 5 Maret mencapai 99,99%. Untuk Bansos PKH Tahap II siap disalurkan April 2019.

Sementara itu total bansos tahap I tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta adalah Rp99.625.185.000. Terdiri dari PKH untuk 62.667 KPM, BPNT untuk 175.086 KPM dan bansos Rastra untuk 13.010 KPM.

Khusus di Jakarta Selatan pada tahap I ini telah disalurkan bansos PKH untuk 11.916 KPM dengan nilai sebesar Rp 14.829.150.000 dan bansos BPNT untuk 33.628 KPM dengan nilai Rp3.699.080.000. Total bansos untuk Jakarta Selatan pada tahap I adalah Rp18.528.230.000. (Adv)