Banyak Pemasok Beras untuk BPNT

Banyak Pemasok Beras untuk BPNT

Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita berswafoto dengan para pendamping KUBE, di Jakarta, Kamis (28/3). (Dok. Humas Kemensos)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terdiri dari beras dan telur masih akan terus berlanjut hingga akhir 2019. Itu artinya, belum ada penambahan item lagi dalam BPNT tersebut.

Hal tersebut diutarakan oleh Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi Z A Dulung kepada SHNet, usai Pelaksanaan Bimbingan Lanjut Pendamping KUBE PKH dan Kemitraan Tahun 2019, di Jakarta, Kamis (28/3).

“Kalaupun ada penambahan item BPNT, tidak tahun ini. Mungkin tahun depan, bila index naik,” ujarnya.

Dia juga membenarkan, bila 2019 semua penerima beras sejahtera (rastra) akan ditransformasikan menjadi BPNT, Menurutnya, sekarang ini masih ada keluarga miskin di 295 kabupaten yang masih menerima bantuan rastra.

“Tahun ini semua penerima rastra akan dituntaskan menjadi penerima BPNT,” lanjutnya. Transformasi dari rastra ke BPNT akan dilakukan mulai Juni 2019.

Di singgung soal beras yang digunakan untuk BPNT , Andi Dulung menjelaskan, tidak semuanya beras berasal dari bulog. Menurutnya, banyak pemasok beras untuk BPNT.

Ia mengatakan, beras yang dipasok juga harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yakni harganya tidak mahal, kualitasnya premium dan medium.

Meskipun masih ada beberapa permasalahan Bantuan Sosial Pangan yang ada, salah satu hal yang dapat dilihat adalah capaian dari Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berdasarkan survey independen yang dilakukan oleh MicroSave, program BPNT berhasil mendapatkan persentase tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 96 %.

Dikatakan juga bahwa konsep dari BPNT ini merupakan konsep yang sudah baik dilakukan karena dapat memberikan keleluasaan kepada KPM untuk menentukan sendiri jenis dan jumlah bahan pangan (beras ataupun telur) yang ingin dibeli.

Sementara itu Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kemensos punya program unggulan bagi masyarakat pra sejahtera dan rentan berupa PKH, BPNT dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Survey BPS tahun 2018 menunjukan bahwa pemerintah bukan hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menurunkan gini ratio menjadi 0,31%.

Rilis BPS pada Januari 2019 menyebutkan , September 2018, angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 9,66%. Data dari Bapennas, dari 9,66% itu sekitar 25,67 juta dan 9,4 juta miskin kronis.

“Pemerintah tidak pernah berhenti bekerja keras untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia,”ujarnya.

KUBE , salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kerentanan ekonomi, sosial di keluarga masyarakat pra sejahtera.

Dalam menangani fakir miskin, kita harus pastikan mereka punya hak untuk memperoleh sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan sebagainya. (*)