Hingga 2018, Pemerintah Telah Tarik 105.956 Pekerja Anak

Hingga 2018, Pemerintah Telah Tarik 105.956 Pekerja Anak

ilustrasi / ist

SHNet, Jakarta – Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi hak-hak serta masa depannya, untuk itu mereka harus diselamatkan dari pekerja anak terutama dari jenis-jenis pekerjaan / sektor terburuk yang terpaksa dijalani oleh seorang anak. Ini merupakan salah satu komitmen Kementerian Ketenagakerjaan RI di tahun 2018 untuk menghapus pekerja anak.

Untuk itu Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri tidak henti-hentinya mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk memberikan ruang kepada anak-anak agar bisa mengembangkan potensi diri mereka dengan baik.

“Negara harus menjamin pemenuhan hak-hak anak Indonesia agar ke depannya mereka bisa berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Hanif saat acara Peluncuran ‘Buku dan Film tentang Anak yang Dilacurkan’ pada bulan Agustus lalu.

Penanganan isu pekerja anak memang bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan sinergi lintas kemeterian/lembaga serta peran aktif masyarakat untuk menjawab tantangan penghapusan pekerja anak.

“Upaya penarikan pekerja anak membutuhkan peran seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja anak tahun 2022,” kata Menteri Hanif.

Sejak tahun 2008 Kemnaker telah menyelenggarakan Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Hrapan (PPA-PKH) untuk dikembalikan ke dunia pendidikan. Hingga tahun 2018, Pemerintah telah berhasil menarik pekerja anak sebanyak 105.956 pekerja anak

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya menanggulangi masalah pekerja anak. Diantaranya program nasional Pengurangan Pekerja AnakDalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang mengkhususkan pada pengurangan pekerja anak, terutama yang bekerja pada Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak(BPTA) dan pekerja anak yang putus sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Selain itu, untuk melindungi pekerja anak pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 Tentang Larangan dan tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Pemerintah Indonesia juga telah memasukkan pengaturan terkait pekerja anak ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga terus mengupayakan melalui sosialisasi Road Map Menuju Indonesia Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022, Bulan Bebas Pekerja Anak (1 Juni), Pencanangan kabupaten/kota Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Gianyar. Tak hanya itu, pemerintah pun telah melakukan pencanangan zona bebas pekerja anak di: Kawasan Industri Makassar (KIMA), Karawang International Industrial City (KIIC), Modern Cikande Industrial Estate (MCIE), Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC). (**)