Waduh! Masyarakat Makin Permisif Dengan Politik Uang

Waduh! Masyarakat Makin Permisif Dengan Politik Uang

Ilustrasi/Ist

SHNet, Jakarta – Reformasi di Indonesia bergulir hampir dua dekade. Lantas apa saja yang terjadi pada demokrasi di negeri ini? Ini faktanya. Berdasarkan data yang dirilis Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) disebutkan, sikap permisif masyarakat pada politik uang semakin meningkat dalam setiap periode pemilu ataupun pilkada.

Sementara itu, sikap tidak menerima politik uang semakin menurun. Dalam data itu disebutkan, sikap permisif pada politik uang sekitar 61,8 persen pada pilkada serentak 2016, meningkat menjadi 64,9 persen pada 2017. Adapun prosentasi yang tidak menerima politik uang sekitar 38,2 persen menurun menjadi 35,1 persen.

Data SPD juga menyebutkan, jual beli suara makin marak dan terjadi di setiap tingkatan. Bahkan, ada dugaan kuat melibatkan peserta dan penyelenggara pemilu. Modusnya dengan cara memindahkan suara antar calon anggota legislatif (caleg) dari partai dan daerah pemilihan (dapil) yang sama.

Untuk kampanye, caleg DPR RI mengeluarkan dana antara Rp 1 – 5 Miliar. Dengan demikian, estimasi dana kampanye keseluruhan 6.607 caleg mencapai Rp 6,6 – 33 triliun. Padahal, laporan dana kampanye partai hanya Rp 3 triliun. Ini berarti ada selisih Rp 30 triliun.

Sebelumnya, Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyatakan, ada penyakit yang sedang tumbuh di negara ini. Ia menyebut dua penyakit kronis, yakni politik identitas dan politik uang (money politics).

Politik identitas diawali dengan munculnya konflik sosial yang masuk ke ranah politik.
Sementara itu, politik uang dilatarbelakangi keserakahan. Akibatnya, banyak pejabat negara yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal ini bukan saja terjadi di pusat tetapi juga daerah-daerah.

Saat melakukan pendidikan politik di Bogor, Sabtu (2/12), ia meminta masyarakat memilih pemimpin yang jujur dan memiliki integritas dan rekam jejak yang baik di masyarakat.“Jangan pilih pemimpin yang korup karena akan merugikan bangsa dan negara,”katanya. (TH)