Untuk Mengukur Demokrasi, Pokja IDI Harus Diperkuat

Untuk Mengukur Demokrasi, Pokja IDI Harus Diperkuat

Ilustrasi/Ist

SHNet, Serang – Pemerintah telah merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat perkembangan pembangunan di bidang politik dalam negeri, utamanya demokrasi. Oleh karena itu, segala upaya diperlukan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Salah satunya, memperkuat Kelompok Kerja (Pokja) IDI. “Penguatan Pokja IDI sebagai satu kebutuhan mendasar untuk memperkuat fungsi koordinasi dan sinergitas antar stake holder,” kata Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Direktorat Politik Dalam Negeri (Poldagri) Dedi Taryadi.

Ia berrbicara dalam Rapat Fasilitasi Penguatan Kelompok Kerja Demokrasi di Provinsi Banten, Senin (4/12). Hadir pula dalam acara itu salah satu Dewan Ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif hidayat.

Dedi mengatakan, IDI melihat substansi demokrasi dari dua sisi, yaitu negara Dan masyarakat. Jadi pelembagaan demokrasi harus melibatkan dua sisi tersebut sehingga tercipta demokrasi secara substansial.

Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Direktorat Politik Dalam Negeri (Poldagri) Dedi Taryadi mengatakan pentingnya pemerintah daerah memperkuat Pokja IDI supaya bisa mengetahui sejauh mana perkembangan demokrasi, di Banten, Senin (4/12). (Foto : Ist)

Sebelumnya, Syarif Hidayat menyatakan, IDI dianalogikan sebagai alat general check up untuk demokrasi. “Dia hanya mendiagnosa secara utuh. Tapi untuk kondisi yang khusus dibutuhkan dokter spesialis. Nah, dokter spesialisnya itu adalah Kelompok Kerja (Pokja) IDI,” katanya ketika dihubungi SHNet.

Pokja tersebut terdiri dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh agama dan masyarakat. “Mereka ini yang kemudian membuat resepnya. Cuma obatnya kan harus dibeli supaya bisa sehat. Nah, pemerintah yang memiliki anggaran yang membeli obat itu. Saat ini sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk Pokja IDI,” ia memaparkan.

Ia menjelaskan, IDI pertama kali dibuat pada 2007, saat reformasi berusia 9 tahun. Elemen ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana perkembangan demokrasi di Indonesia. “Apakah dalam tahapan transisi, substansi, atau malah kembali ke otoriter,” ujarnya.

Dia menyebutkan, dalam IDI ada tiga kategori, yakni buruk, sedang, dan baik. Indikatornya meliputi tiga aspek, yakni kebebasan sipil politik, hak politik, dan lembaga demokrasi. Indeks Demokrasi tidak hanya untuk mengukur secara nasional tetapi juga daerah.

Sosialisasi tentang penguatan Pokja IDI dilaksanakan di Banten, Senin (4/12). (Foto : Ist)

“Amerika Serikat membuat Freedom House tapi mengukur Indonesia hanya dari Jakarta, tidak daerah lain. Ini bedanya IDI dengan Freedom House Amerika,” katanya. Sejauh ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi tentang Pokja IDI ke seluruh daerah di Indonesia.

Dengan menggunakan tolok ukur yang ada harapannya dapat diketahui lembaga dan bidang yang masih berpredikat buruk. Dengan demikian, arah dan upaya bangsa ini bisa diarahkan untuk mempertahankan yang sudah baik, meningkatkan yang belum baik, dan memperbaiki yang buruk.

Ia mengakui, sejauh ini secara umum, kebebasan sipil sudah baik dan hak politik dalam kondisi sedang. Sementara itu, kelembagaan demokrasi bisa dikatakan mengalami sakit parah. Tiga lembaga tersebut meliputi DPRD, birokrasi daerah, dan partai politik. (TH)