Kemendagri Pertanyakan Keberanian Parpol Keluar Dari Gurita Korupsi

Kemendagri Pertanyakan Keberanian Parpol Keluar Dari Gurita Korupsi

Ilustrasi/Ist

SHNet, Jakarta – Kepala daerah banyak terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terjadi karena partai politik (parpol) sebagai “perahu” untuk mencalonkan kepala daerah tidak bersih dari praktik korupsi.

“Berani parpol keluar dari gurita korupsi?,” kata Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bangun Sitohang kepada SHNet. Dia mengatakan, besarnya harga “perahu” parpol dan dana kampanye membuat kepala daerah harus mencari-cari proyek supaya balik modal.

“Bayangkan pilkada, kalaupun menang jadi Gubernur atau Bupati/Walikota, paling gajinya Rp 50 juta. Kalau dikalikan 12 bulan hasilnya Rp 600 juta. Kalau dikalikan 5 tahun hasilnya Rp 3 miliar. Nah, kalau kampanye maju habis Rp 20 miliar, beli perahu….maka 5 tahun menjabat kerjanya cari uang, jual-jual proyek agar Rp 17 miliar lagi balik,” katanya.

Ia berpendapat, supaya operasi tangkap tangan tak terjadi, parpol harus ikhlas menggratiskan calon yang berintegritas dan profesional. “Cita-cita berantas korupsi dalam pilkada hanya utopis saja kalau para calon yang menentukan partai dari permainannya saja sudah salah,” ujarnya. (TH)