Direktur Poldagri : Kaderisasi Parpol Masih Lemah

Direktur Poldagri : Kaderisasi Parpol Masih Lemah

Direktur Politik Dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar saat menjadi pembicara dalam Forum Dialog antara Pemerintah Dengan Partai Politik dan Masyarakat, di Jakarta, Kamis (30/11). Bahtiar mengatakan, kaderisasi dan pendidikan politik yang dilakukan partai politik masih lemah. (Foto : Ist)

SHNet, Jakarta – Partai politik (parpol) adalah tempat untuk melahirkan para pemimpin negara. Oleh karena itu, parpol harus menghasilkan kader-kader yang baik. Salah satu cara melahirkan kader yang baik itu adalah pendidikan politik.

Namun sayangnya, menurut Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, saat ini banyak parpol yang masih lemah melakukan kaderisasi dan pendidikan politik.

“Meskipun begitu ada beberapa partai politik sudah melakukan kaderisasi berjenjang,” katanya dalam Forum Dialog antara Pemerintah Dengan Partai Politik dan Masyarakat, di Jakarta, Kamis (30/11) .

Bahtiar mengatakan, kaderisasi yang lemah mengakibatkan loyalitas yang lemah dari para anggota partai. Akibat selanjutnya, kader partai dengan mudah pindah ke partai lain. “Kaderisasi ini menjadi problem besar di partai politik. Untuk mengkader dan memberikan pendidikan politik pada anggotapun tak mudah,” katanya.

Bahtiar menjelaskan, salah satu cara untuk memperbaiki pendidikan politik dengan cara meningkatkan bantuan keuangan parpol. Bantuan keuangan diatur UU Partai Politik. Dalam aturan itu disebutkan, parpol berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Pemberiannya secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Namun, supaya bantuan tersebut tidak disalahgunakan, parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN/APBD kepada Pemerintah.

Laporan parpol juga akan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Apabila, melanggar ketentuan, parpol akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD. Bantuan diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapat kursi di DPR dan DPRD penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. (TH)