Dana Banpol Agar Parpol Jalankan Fungsi Secara Benar

Dana Banpol Agar Parpol Jalankan Fungsi Secara Benar

Syamsuddin, Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Direktoat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum menyampaikan peran dan fungsi partai politik dalam mengelola keuangan partai politik. (Foto: Kemendagri)

SHNet, JAKARTA – Direktorat Politik Dalam Negeri melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) antara pemerintah dengan partai politik (parpol) dan masyarakat pada tanggal 29 November 2017 di Hotel Arya Duta, Jakarta. Adapun tema yang diangkat adalaha Peran Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Menjelang Pemilu dan Penataan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Dalam kegiatan tersebut hadir narasumber utama Prof. Dwi Purwoko dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan August Melast, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Dalam kesempatan tersebut, Syamsuddin, selaku Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Direktoat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum menyampaikan peran dan fungsi partai politik dalam mengelola keuangan partai politik.

Menurut Syamsuddin, partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi karena mereka menjadi aspirasi antara masyarakat dan pemerintah. “Sebagai organisasi yang hidup ditengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan masyarakat,” katanya.

Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kademya di lembaga legeslatif maupun eksekutif, partai politik menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk dibuat kebijakannya oleh pemerintah.

Namun peran strategis tersebut tidak dengan sendirinya dapat berjalan dengan baik, dikarenakan adanya keterbatasan struktural dan keterbatasan financial, yang menyebabkan partai politik gagal menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi.

Ia berpendapat, keterbatasan structural antara lain ditandai oleh lemahnya jaringan kerja dan organisasi, sehingga partai politik tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat. Sementara itu, keterbatasan finansial ditandai dengan kesulitan partai politik dalam menggalang dana, baik dari iuran tetap anggota, maupun dari sumber dana lain yang sah. Padahal ketersediaan dana dalam partai politik merupakan hal yang vital. Ketersediaan dana partai politik tidak hanya diperlukan untuk membiayai kampanye pada masa pemilu, tetapi juga untuk membiayai kegiatan partai politik sepanjang tahun. Kegiatan ini meliputi operasional kesekretariatan, pendidikan politik, kaderisasi, konsolidasi organisasi, dan perjalanan dinas pengurus.

Di sinilah diperlukan peran serta pemerintah untuk membantu permasalahan di atas dengan melalui pengalokasian bantuan keuangan partai politik dalam APBN maupun dalam APBD,di mana hal tersebut telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah maupun dalam permendagri.

Dengan disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mana dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 memuat dua ketentuan baru tentang bantuan keuangan partai politik, yaitu mengenai penggunaan dana bantuan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan partai politik dan laporan penggunaan bantuan partai politik yang di audit oleh BPK. Dengan demikian, UU Nomor 2 Tahun 2011 sekaligus berfungsi sebagai pengontrol atau pengendali penggunaan bantuan keuangan partai politik agar partai bisa memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam upaya mendukung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 juga ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 2009 Pasal 18 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 83 Tahun 2012 yang mana keduanya mengacu Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Tertib Administrasi, Pengajuaun Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Kedua PP tersebut mendasari untuk ditetapkannnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2017, di mana keduanya mengacu tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dalam FGD tersebut juga diberi pemahaman mengenai pembaharuan regulasi yang berkaitan dengan pedoman tata cara perhitungan, penganggaran dalam APBD dan tata tertib pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban Keuangan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang baik dan benar dengan berprinsip pada transparansi dan akulntabilitas. (IJ)