Pengakuan Konstitusi Pro Pancasila Indonesia

Pengakuan Konstitusi Pro Pancasila Indonesia

ilustrasi / ist

SHNet – MERDEKA!

Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia,
Menimbang salah satu petuah mutiara Bung Karno “Kita tidak bodoh tapi dibodohkan, kita tidak miskin tapi dimiskinkan oleh sebuah sistem”
Dan berpangkal keutamaan *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017*, sebagaimana


http://sinarharapan.net/2017/03/politik-kemerdekaan-proklamasi-indonesia-17845/

Serta dengan iktikad baik serta tanggung jawab penuh, kami Pemrakarsa Pancasila Konstitusional Indonesia 1 Juli 2017 (PPKI 2017) ber Pedoman Roh Indonesia Merdeka / Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 dan bertumpu amanat Mukadimah KepPres 50/1984 serta berlandaskan Tap MPRRI No 1/MPRRI/2003 tentang 45 Butir Pengamalan Pancasila, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 memastikan sikap *Pengakuan Konstitusi ProPancasila Indonesia* bagi Konstitusi Proklamasi UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Th II No 7, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia No 75 Tahun 1959] demi Penegakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan Perkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia ditengah dinamika globalisasi.
‎Pengakuan ini dilakukan guna mengajak para Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia lain tergerak bersama dan berangsur turut memberikan *Pengakuan Konstitusi ProPancasila Indonesia* termaksud diatas.
Pengakuan ini direkomendasikan kepada Penyelenggara Negara terutama Trias Politika Indonesia untuk bersedia dan siap berkelanjutan turut mengakui bahkan kemudian memberlakukannya‎ mengingat *7 (tujuh) kata semangat di Penjelasan UUD 1945, Umum IV Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel*, memperhatikan antara lain hal-hal seperti :
1) inferioritas Konstitusi Reformasi LNRI No 11, 12, 13, 14 / 2006 yang eksplisit Nir Pembukaan UUD 1945‎ / Nir Sila-sila Pancasila [ http://ngada.org/ln/2006 , terunggah 2010 ]‎
2) DEKLARASI PRO KONSTITUSI PANCASILA PADA 1 Juni 2016, May 21, 2016

http://www.facta-news.com/deklarasi-pro-konstitusi-pancasila-pada-1-juni-2016/

3)‎ Petisi Kembali ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959,
Editor: Fira‎, Minggu, 12 Juni 16 | 22:13 WIB

http://obsessionnews.com/petisi-kembali-ke-dekrit-presiden-5-juli-1959/

Dan Refungsikan UUD 1945 Yang Konstitusi Pro Pancasila Dalam Kiprah Keseharian, ‎Surya P Simatupang :

http://www.nawacita.net/2017/07/04/refungsikan-uud-1945-yang-konstitusi-pro-pancasila-dalam-kiprah-keseharian/‎4) ‎Politik Kokohkan Performa Indonesia Senin, 2 Januari 1

http://obsessionnews.com/politik-kokohkan-performa-indonesia/

Dengan catatan : bahwa sudah 72 tahun merdeka namun realita pahit yang mesti dijalani bangsa ini seperti Rakyat yang 90% belum menikmati kue kemerdekaan, baru 10% yang menikmati (Yuwono Sudarsono), 4 orang terkaya = 100 juta orang Indonesia atau 50 orang terkaya = 80% orang Indonesia (Soegeng Sarjadi Syndicate), Rp 11.000 Trilyun tersimpan di luar negeri, 80% sektor ekonomi dikuasai kapitalis ganas, hutang mendekati Rp 5.000 Trilyun, O,2% populasi menguasai seputar 60% bidang tanah Indonesia, elit2 /aparat yg korup, menjajah bangsa sendiri. (Soekarno), Demokrasi Maling Indonesia (J Winters) dengan pola Oligarki – Monopoli Oligopoli.‎
‎5) Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI), June 17, 2017

http://sinarharapan.net/2017/06/benteng-negara-pancasila-indonesia-bnpi/
‎6)‎ Politik Konstitusional Pancasila Indonesia, June 27, 2017

http://sinarharapan.net/2017/06/politik-konstitusional-pancasila-indonesia/
7) Prakarsa Pancasila Konstitusional Indonesia, Publikasi Kejoangan45, July 1, 2017

http://sinarharapan.net/2017/07/prakarsa-pancasila-konstitusional-indonesia/

8) Sejarah Lahirnya Pancasila, Mei 26, 2013
Mazidatul Khoir
9) Tinjauan Historis dan Yuridis Pancasila 15/01/2017,


Ahmad Basarah


http://nasional.kompas.com/read/2017/01/15/19274361/tinjauan.historis.dan.yuridis.pancasila

Ibarat peningkatan versi O/S (Operating System) berikut Aplikasinya‎, Pengakuan tersebut diatas diharapkan dapat bergulir mendorong baik Penyelenggara Negara sebagai Penyedia Layanan Publik maupun Publik selaku Pengguna (end user) Layanan Publik dapat sinergis ber-sama2 bina pembangunan Indonesia Merdeka berdasarkan pada keseimbangan spiritual dan material berujung perkokoh performa kenegaraan yang berjatidiri bangsa Pancasila.
*Presidium Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017)* bertujuan juga turut mendorong perbaikan Performa Indeks Kebahagiaan Indonesia (PIKI) seperti
Kebahagiaan Indonesia,
MUJIBURRAHMAN‎, Akademisi IAIN Antasari Banjarmasin
Senin, 27 Maret 2017


http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/03/27/kebahagiaan-indonesia

Tetap MERDEKA!
Jakarta, 5 Juli 2017
PPKI 2017,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5)  Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15)  Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto
Publikator,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta