Waspadai Manuver PDI-P Pecahbelah Pendukung Ahok

Waspadai Manuver PDI-P Pecahbelah Pendukung Ahok

Tiga parpol pendukung Ahok. (Ist)

Oleh: Petrus Selestinus (Koordinator TPDI & Advokat Peradi)

Dukungan penuh Teman Ahok, Partai Nasdem, Hanura dan Golkar terhadap Ahok untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta, terlebih-lebih setelah Ahok dan Teman Ahok memutuskan untuk diusung oleh gabungan Partai Politik (Nasdem, Hanura dan Golkar) dengan kesepakatan tanpa syarat mahar dan membebaskan Ahok untuk menentukan sendiri siapa calon wakilnya—tanpa harus memilih calon Wakilnya dari unsur Partai Politik pengusung—hingga kini masih on the track.

Ini harus terus dijaga, dihargai, dan dihormati. Apalagi 3 partai politik ini secara progresif telah mengedepankan perilaku politik tanpa transaksi, mengedepankan kejujuran, keterbukaan dan lebih demokratis sesuai dengan harapan publik, berada dalam upaya untuk dipecah belah oleh manuver kader PDIP.

Sikap Partai Nasdem, Hanura dan Golkar, pemilik 24 kursi, yang jauh-jauh hari bergandengan tangan dengan Teman Ahok men-declare dukungan tanpa syarat, harus dipandang sebagai langkah progesif menyelamatkan kedaulatan rakyat yang sering tergadaikan karena perilaku politisi yang pragmatis dan transaksional dalam pilkada yang masih tumbuh dan berkembang di internal Partai Politik.

Karena itu Partai Politik manapun yang hendak menyatakan dukungan dan ingin mengusung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, harus memiliki sikap yang sama dengan sikap Partai Nasdem, Hanura dan Golkar, yaitu dukungan tanpa syarat mahar dan tanpa menuntut posisi Wakil Gubernur harus dari Partainya.

Diperlukan sikap dasar yang sama dari setiap Partai Politik yang ingin mengusung Ahok. Ini agar nilai-nilai moral dan etika yang secara progresif diwujudkan oleh Partai Nasdem, Hanura, Golkar dan Teman Ahok yang mempersempit ruang praktek politik yang bersifat KKN, bisa dipertahankan dan dibudayakan.

Bagi Publik, PDIP mau dukung siapa saja tidak penting-penting amat. Sebab yang ditunggu publik dari PDIP adalah mendeclare sikap dasarnya yaitu pilkada tanpa syarat mahar.

Bagi publik, siapa yang didukung atau diusung oleh PDIP dalam pilkada DKI Jakarta 2017, sudah tidak penting dan menarik, karena pertama: Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura sudah menyatakan secara terbuka kepada publik mendukung Ahok dan pilihan calon Wakil Gubernur tanpa syarat mahar politik, sesuai dengan cita-cita publik.

Kedua, dukungan tiga Partai Politik dan Teman Ahok kepada Ahok adalah bagian dari sikap mengakomodasi kehendak publik atas pilihannya terhadap Ahok dan memenuhi syarat UU Pilkada.

Ketiga, PDIP tidak memiliki kader Partai yang berkualitas dengan elektabilitas yang cukup untuk menyaingi Ahok. Di samping itu, puluhan tokoh yang dijaring oleh PDIP untuk calon Gubernur DKI Jakarta masih tersandera tanpa ada kepastian dari PDIP untuk diumumkan.

Dengan demikian, maka siapapun yang diusung oleh PDIP sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, termasuk mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, sudah tidak menarik dan tidak penting dimata publik, karena tiga Partai Politik (Nasdem, Hanura dan Golkar) dengan 24 Kursi di DPRD DKI Jakarta, ditambah dukungan dari Teman Ahok untuk mendukung dan mengusung Ahok sebagai calon Gubernur tanpa mahar politik dan bebas memilih sendiri calon Wakilnya, sudah cukup untuk memenuhi syarat UU dalam pilkada, sekalipun tanpa PDIP.
Ketinggalan Kereta
Sebagai Partai Politik dengan kekuatan 28 kursi di DPRD DKI Jakarta, sikap PDIP sudah terlambat dan ketinggalan kereta. Lokomotif PDIP telah diambilalih secara cerdas oleh Partai Nasdem, Hanura dan Golkar dengan memilh Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta.

Ini kerugian besar PDIP karena lamban dan bingung dalam mengantisipasi dinamika politik dalam pilkada DKI Jakarta. PDIP hanya berkutat pada persoalan mekanisme dan prosedur internal Partai dan tidak pada substansi masalahnya.

Namun demikian pada saat yang sama PDIP juga melanggar mekanisme dan prosedure internal Partainya sendiri, yaitu tidak segera mengumumkan puluhan nama yang sudah diseleksi untuk calon Gubernur dari PDIP.

Inilah yang sangat disayangkan, karena seharusnya PDIP menempatkan Partainya sebagai lokomotif dalam menggerakan, mengendalikan dan menentukan arah dukungan publik terhadap pasangan calonnya, bukan malah sebaliknya pada mekanisme dan prosedur yang juga sering dilanggar sendiri.

Kalau PDIP konsisten pada mekanisme dan prosedur, maka PDIP seharusnya terlebih dahulu mengumumkan hasil seleksi para calon Gubenur dan Wakilnya yang sudah diseleksi beberapa bulan yang lalu.

Berikan kepastian hukum dan hargai para tokoh yang sudah mendaftar dan diseleksi, jangan menyandera nasib mereka dan mengkondisikan Ahok harus datang melamar dan mendaftar sebagai calon.

Secara etika seharusnya PDIP hanya boleh menentukan pasangan calonya dari puluhan nama tokoh yang sudah mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui seleksi, kursus dll.

Jika memang tidak ada tokoh yang memenuhi syarat dalam seleksi PDIP, maka umumkanlah segera, baru PDIP boleh menjaring tokoh lain entah dengan cara apa lagi.

Publik menunggu sikap terbuka dari PDIP yaitu mendapatkan garansi bahwa dukungan PDIP kepada Ahok atau siapapun calon Gubernur adalah dukungan tanpa syarat.

Sikap inilah yang belum terlihat dari PDIP dalam dinamika politik hari-hari ini yang semakin memberi signal bahwa Megawati Soekarnoputri dengan hak prerogatifnya sedang berhadapan dengan pilihan sikap berbeda dari segelintir elit PDIP lainnya yang tidak mendukung Ahok bahkan sudah menjurus kepada sikap konyol untuk memecah belah dukungan tiga Partai (Nasdem, Hanura dan Golkar) berikut Teman Ahok kepada Ahok.

Dalam posisi seperti ini, maka paket Ahok-Heru dan Teman Ahok berikut 3 Partai Politik pendukungnya harus tetap berada dalam zona nyaman, tanpa harus terpengaruh dengan perilaku dan manuver politik PDIP yang masih tarik ulur dan malu-malu untuk segera menyampaikan dukungannya kepada pasangan Ahok-Heru atau Ahok-Djarot.

Jika PDIP menyatakan dukungannya kepada Ahok dengan mengubah pasangan Ahok-Heru menjadi Ahok-Djarot, maka secara etika PDIP juga harus membuka dialog dengan Teman Ahok dan Partai Nasdem, Hanura dan Golkar yang sejak awal sudah menyatakan dukungan kepada paket Ahok-Heru menjadi calon Gubernur DKI Jakarta bahkan memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta.