LSM Tolak Blokir Situs Komunitas LGBT

LSM Tolak Blokir Situs Komunitas LGBT

Logo ICJRForum Pengawas Blokir Internet yang terdiri dari gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak pemerintah menghentikan upaya pemblokiran situs internet sebelum adanya kejelasan mengenai pelanggaran hukum. Sebaliknya, pemblokiran harus terkait dengan upaya penegakkan hukum, utamanya hukum pidana.

Sikap ini menanggapi langkah Komisi I DPR yang meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs – situs internet yang dikelola komunitas atau organisasi Lesbian, Gay, Bisex, dan Transgender (LGBT). Permintaan DPR itu disampaikan pada 3 Maret 2016.

Selain DPR RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga meminta Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Forum Blokir) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir beberapa situs komunitas LGBT.

Forum Pengawas Blokir Internet menilai, situasi dan tekanan untuk menutup situs–situs dengan alasan politis menguat setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Permen Blokir).

Permen ini juga dilengkapi sebuah Forum Blokir untuk mengesankan kepada masyarakat bahwa pemblokiran yang dilakukan Pemerintah telah melalui sarana atau saluran demokratik

Padahal, Pasal 28 J UUD 1945 dan juga Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyebutkan, segala pembatasan hak asasi manusia harus dinyatakan dengan tegas dalam sebuah UU. Tindakan pemblokiran adalah tindakan membatasi akses pengguna internet karena itu pengaturannya harus diatur dengan UU.

Hingga kini, tidak ada satupun UU yang mengatur pemblokiran atas akses sebuah situs internet. UU ini seharusnya memuat secara rinci tentang mekanisme pemblokiran termasuk untuk menentukan siapa yang memutuskan sengketa dan juga siapa yang melakukan eksekusi terhadap pemblokiran sebuah situs internet

Permen Blokir dan juga Forum Blokir adalah dua sarana yang bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam UUD 1945 dan juga bertentangan dengan seluruh kewajiban – kewajiban internasional Indonesia yang termuat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Tanpa indikasi sebuah situs telah melanggar hukum yang berlaku maka tindakan pemblokiran bukanlah tindakan hukum, namun tindakan politik yang rentan untuk disalah gunakan

Permen Blokir dan Forum Blokir dapat dengan mudah disalahgunakan untuk tindakan – tindakan pemblokiran yang tidak ada hubungannya dengan penegakkan hukum seperti yang saat ini sedang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah

Forum Pengawas Blokir Internet terdiri dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), LBH Pers, SAFENET,
KontraS, Indonesia AIDS Coalition (IAC), LBH Masyarakat, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Empowerment and Justice Action (EJA), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, Indonesia Legal Roundtable (ILR),
Mappi FH UI, Kapal Perempuan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Solidaritas Perempuan.

Sumber : Anggara (Peneliti Senior ICJR)

NO COMMENTS