Mau Dibawa Kemana DPD?

Mau Dibawa Kemana DPD?

Ilustrasi/Ist

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga negara yang menyuarakan aspirasi rakyat daerah di tingkat pusat, dipertanyakan efektivitasnya. Bahkan,Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Partai Kebangkitan Bangsa pada 5-6 Februari lalu merekomendasikan pembubaran DPD.

Rekomendasi yang dilempar PKB membuat publik kembali menoleh pada lembaga itu. Berbagai pihak mulai menggulirkan dukungan terhadap upaya penguatan peran DPD. Selama ini, meskipun anggota DPD menjadi representasi daerah karena dipilih langsung oleh rakyat, keberadaan DPD ibarat ”ada dan tiada”.

Fungsi dan wewenang DPD terbatas, tidak seperti DPR. Hal ini berdampak tidak adanya checks and balances antara DPR dan DPD itu sendiri. Padahal, bersama DPR, DPD diharapkan menjadi salah satu kamar dari sistem parlementer dua kamar dalam format baru perwakilan politik Indonesia.

Jika DPR merupakan parlemen yang mewakili peduduk, DPD adalah parlemen yang mewakili daerah. Tetapi, struktur ini tidak sepenuhnya mencerminkan sistem bikameral. DPD yang semestinya menjadi salah satu kamar dari sistem dua kamar tidak mempunyai kekuasaan yang memadai.

Kewenangan DPD hanya terbatas pada kekuasaan-kekuasaan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah (Pasal 22D UUD 1945). Di luar itu, kekuasaan DPD hanya memberi pertimbangan kepada DPR. Dengan demikian, keberadaan DPD relatif tidak berfungsi.

Anggota DPD RI Intsiawati Ayus menyampaikan bahwa tidak semua kebutuhan masyarakat bisa diakomodasi oleh lembaga DPD RI mengingat masih banyaknya daerah tertinggal, miskin, dan tak memiliki listrik. Karenanya jika ada pihak yang menginginkan pembubaran DPD, maka hal tersebut serupa dengan membubarkan NKRI.

“Sejarah lahirnya DPD sebagai dorongan memperkuat NKRI melalui penguatan Otda sehingga keberadaan DPD ini sesuai kebutuhan masyarakat daerah. Jadi, kalau ada yang ingin membubarkan DPD berarti mau membubarkan NKRI,“ ujar senator dari Provinsi Riau tersebut dalam diskusi yang digelar Mubarok Center di Jakarta, Minggu (28/2).

Diskusi juga menghadirkan mantan Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Suwarjono, dan Dewan Pembina Mubarok Foundation Mubarok, serta Pengamat Sosial Penggiat Energi Terbarukan, Bob Soelaiman Efendi.

Dalam diskusi tersebut terungkap perlunya mengkaji secara mendalam agenda-agenda tentang posisi dan peran DPD maupun hal-hal lain yang terkait struktur negara sebagai bagian dari amandemen UUD 45. Amandemen merupakan keniscayaan secara esensi dari kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dari kepentingan politik yang parsial.

”Kita harus mendukung penguatan posisi dan penguatan DPD dalam hal legislasi sehingga dia punya peran dalam mengambil keputusan, ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Selama ini DPD RI kurang mendapat peran, padahal DPD adalah representative keterwakilan tokoh” demikian ujar pengamat sosial politik Bob Soelaiman Efendi dalam diskusi tersebut.

Mubarok menambahkan, saat ini, DPD perlu mengakselerasikan agenda politiknya ke ruang publik. Dengan demikian, masyarakat memahami hal-hal yang diperjuangkan DPD. Bukan untuk kepentingan sempit tentang DPD semata, tetapi suara dan aspirasi rakyat di daerah,” katanya.

Sumber : Teguh Kurniawan (Mubarok Foundation)

NO COMMENTS