Korban Terorisme Minim Perhatian

Korban Terorisme Minim Perhatian

Ilustrasi/Ist

Logo ICJRSejak terjadinya kasus Bom Bali I, Bom Marriot dan Bom Bali II, respon Indonesia dalam melawan terorisme meningkat secara drastis. Namun, respon terhadap terorisme lebih mengarah pada cara-cara mengadili, menangkap, dan mencegah pelaku terorisme. Sementara itu, perhatian kepada korban minim.

Respon Indonesia terhadap korban terorisme bisa dilihat dari minimnya dasar regulasi bagi penanganan korban. UU No 15 tahun 2003 dan PP No 24 Tahun 2003 hanya mengatur mengenai ketentuan hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, yang diberikan kepada setiap korban atau ahli waris akibat tindak pidana terorisme.

Pembiayaan atas pembayaran kompensasi dan restitusi ini dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun sampai saat ini tidak ada peraturan pelaksananya. Minimnya cakupan regulasi yang mengakibatkan hambatan ketika dipraktekkan. Demikian juga dalam PP No 24 tahun 2003, praktis penanganan perlindungan hanya diberikan bagi korban terorisme yang berstatus saksi.

Medis dan psikis
 
Sejauh ini, untuk rehabilitasi medis dan psikis, banyak korban yang belum tertangani dengan baik. Pemerintah Indonesia dalam beberapa kasus terlihat lebih banyak memberikan bantuan medis di awal-awal kejadian. Pemberian santunan belum merata. Namun, setelah itu pemerintah cenderung lepas tangan dengan kondisi korban.

Selama ini, pemerintah berargumen, tindakan mereka berdasarkan peraturan yang ada. Penanganan medis bagi korban terorisme menggunakan dasar hukum sama dengan UU Bencana yang mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan kepada korban di RS. Selain itu, prosedur permohonan restitusi maupun kompensasi sulit. Jarang korban dapat mengakses prosedur secara gampang, bahkan harus melalui upaya pengadilan.
 
Rezim hukum pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban di Indonesia lebih banyak ditujukan pada ganti rugi material, yakni kerugian yang faktual berdasarkan bukti-bukti yang dapat disediakan korban.

Misalnya, biaya pengobatan atau perawatan medis, biaya pemakaman yang dilampirkan dengan bukti pengeluaran, kwitansi, dan lain-lain. Adapun, ganti rugi immaterial, seperti kerugian akibat kecacatan tubuh, sehingga pendapatan hilang sama tidak diperhitungkan.

Memang dalam kasus Bom Marriot, PN Jakarta Selatan  telah membuat terobosan dengan memberikan kompensasi yang bervariasi kepada korban. Hakim memutuskan pemberian kompensasi bagi korban tewas masing-masing disantuni sebesar Rp 10 juta. Sedangkan uang kompensasi untuk korban luka parah masing-masing senilai Rp 5 juta dan Rp 2,5 juta untuk luka ringan. Jumlah ini sangat sedikit karena tidak diberikan kepada seluruh korban.

Sumber : Siaran pers Institute Criminal Justice Reform (ICJR)

NO COMMENTS