3000 Perda Bermasalah Akibat Kelemahan Sistemik

3000 Perda Bermasalah Akibat Kelemahan Sistemik

Ilustrasi/www.bponline.amcham.gr

logo ukdcPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, 3000 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah. Perda-perda itu ditengarai menghambat investasi. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera membatalkan seluruh Perda bermasalah.

Menanggapi hal itu, Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila Universitas Katolik Darma Cendika (PK2P UKDC),Victor Imanuel Nalle menilai, kesemrawutan tersebut disebabkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU hanya mengatur pengawasan preventif terhadap Perda dalam hal rencana pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak dan retribusi daerah, serta tata ruang daerah. Kelemahan sistemik tersebut berdampak pada buruknya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum Perda ditetapkan oleh kepala daerah dan DPRD. Pemerintah kemudian mengevaluasi Rancangan Perda itu untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Seharusnya sistem dalam pembentukan Perda memaksimalkan fungsi pengawasan preventif. Namun mekanisme yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2014 tidak memungkinkan pengawasan preventif terhadap seluruh Perda,” ujar Victor.

Menurut Victor, seharusnya pengawasan preventif ditujukan kepada seluruh Perda dan tidak dibatasi pada beberapa jenis Perda. Namun, jika pengawasan preventif diperluas maka harus diimbangi dengan sumberdaya manusia di Pemerintah Provinsi maupun Kemendagri.

Kondisi yang ada saat ini menunjukkan kelebihan regulasi (over-regulated) yang akut. Presiden Jokowi meminta Kemendagri tidak terlalu lama melakukan kajian untuk menghapus regulasi yang menghambat investasi.

Sumber : victor.imanuel@ukdc.ac.id

NO COMMENTS