Bumi Sesudah Paris

Bumi Sesudah Paris

Ist

Oleh IGG MAHA ADI

Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang dihasilkan oleh Konferensi Perubahan Iklim PBB/COP21 pada 12 Desember 2015 lalu, memiliki banyak m

akna penting. Dalam konteks diplomasi internasional, inilah kali pertama 196 negara menandatangani kesepakatan bersama, mempertahankan suhu Bumi 2°C di bawah suhu sebelum masa Revolusi Industri di abad ke-17. Walaupun seluruh party (negara) yang hadir masih membutuhkan ratifikasi dari parlemen, tetapi konsensus global ini merupakan prestasi diplomasi yang tidak tepermanai.

Kesepakatan Paris juga menjadi satu-satunya perjanjian ilklim internasional yang mengacu kepada kebutuhan net-zero emission, seperti dinyatakan dalam teks mereka, “…mencapai keseimbangan antara emisi antropogenik dari sumbernya dan menghapuskan melalui penyerapan gas rumah kaca pada paruh kedua abad ini.”
Selama empat tahun negosiasi, lebih dari 180 negara telah membuat perencanaan untuk mengurangi emisi karbon dan sebagian besar rencana ini akan direvisi dari waktu ke waktu karena perubahan target. Revisi itu terutama ditujukan untuk menghentikan atau membatalkan ekspansi 1.400 pembangkit listrik tenaga batubara yang dikenal sebagai “energi kotor,” yang telah disepakati untuk dibangun di seluruh dunia.

Janji lain yang datang dari Paris adalah penghapusan subsidi bahan bakar fosil global sebesar US$ 90 miliar pertahun, diganti dengan komitmen pendanaan iklim oleh negara maju sebesar US$ 100 miliar pertahun, plus komitmen investasi swasta pada energi baru terbarukan US$ 300 miliar per tahun. Net- zero emission juga merupakan isyarat kepada para investor di seluruh dunia untuk mempertimbangkan kembali investasi mereka pada sektor padat energi fosil.

Namun, Paris menyimpan kekhawatiran. Kesepakatan dari kawasan Le Bourget itu dinilai kurang berani karena negara kepulauan seperti Micronesia meminta agar suhu dipertahankan tak melebihi 1.5°C di bawah suhu sebelum revolusi industri, karena pada tingkat itulah mereka, “bisa bertahan hidup.” Filipina juga meminta hal yang sama. Usulan itu akhirnya dinyatakan dalam kesepakatan, tetapi tidak menjadi target resmi para pihak.
Penelususan Climate Action Tracker menemukan, bila komitmen 188 negara yang dituangkan dalam dokumen Intended Nationally Determined Contributions (INDC) dipenuhi, ternyata suhu pada akhir abad ini akan berada pada 2,7°C bukan pada target 2°C. Memang benar angka 2,7°C masih lebih baik dibandingkan sebelum Kesepakatan Paris, tetapi masih jauh dari harapan untuk mempertahankan suhu di bawah 2°C apalagi 1,5°C seperti yang diminta negara-negara berkembang dan kepulauan.

Soal putusan mengikat (legally binding). Hanya sebagaian dari Kesepakatan Paris yang mengikat para pihak, sebagian lainnya dibiarkan lepas. Kewajiban menetapkan target penurunan emisi jangka panjang dan pelaporan oleh tiap negara adalah wajib, tetapi INDC tidak bersifat mengikat. Referensi emisi dari penerbangan dan maritim juga hilang dari draft final, begitu pula karbon hitam (black carbon) dan metana. Karbon hitam adalah komponen partikulat yang menyerap cahaya dengan sangat kuat, yang dihasilkan dari pembakaran tak sempurna bahan bakar fosil, biofuel dan biomassa. Karbon ini mampu menyerap energi matahari jutaan kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida, sehingga dianggap jauh lebih berbahaya untuk kestabilan iklim.

Ketiadaan pajak atas karbon (carbon tax) juga mengundang kritik atas hasil Paris dari Profesor James Hansen yang dianggap sebagai orang pertama yang menarik perhatian dunia melihat perubahan iklim. Menurut Hansen, tanpa pajak itu mustahil untuk mencapai target penurunan emisi. “Pajak karbon adalah cara efektif untuk mengurangi emisi global,”katanya. Lalu, apakah Bumi akan sungguh lebih baik setelah Paris? Terlalu dini mengatakannya bila sebagian besar keberhasilannya ternyata bergantung dari niat baik negara-negara maju.

 

Maha Adi adalah Direktur The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)
IGG Maha Adi adalah Direktur The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)

IGG Maha Adi adalah Direktur The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)