Selain Bansos, Komisi VIII DPR Minta Kemensos Mulai Perkuat Perekonomian Rakyat

Selain Bansos, Komisi VIII DPR Minta Kemensos Mulai Perkuat Perekonomian Rakyat

SHNet, Bogor – Meskipun kasus positif Covid-19 masih muncul, banyak wilayah akan memberlakukan tatanan normal baru atau new normal. Oleh karenanya, DPR RI menilai Kementerian Sosial (Kemensos) perlu segera menyiapkan program-program berorientasi penguatan ekonomi guna mendukung masyarakat miskin dalam kehidupan normal baru.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Lisda Hendrajoni mengatakan, keberadaan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menyambung hidup akibat dampak corona. Namun, ke depan bansos dipandang tidak lagi cukup untuk menjaga perekonomian masyarakat.

Sebaliknya, program ekonomi yang bisa memperkuat iklim usaha perlu segera disiapkan. “Bansos ya sudahlah, karena sampai Desember sebesar Rp 300.000 perbulan, tapi ini tidak cukup. Mau tidak mau kita harus arahkan itu untuk penguatan perekonomian,” katanya saat rapat kunjungan kerja ke Kota Bogor, Selasa (30/06/2020).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII didampingi Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Nurul Farijati, Direktur Wilayah I Nur Pujianto, dan diterima Walikota Bogor Bima Arya bersama jajarannya.

Pendapat senada disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Diah Pitaloka. Menurutnya, dalam masa new normal, selain penguatan protokol kesehatan juga perlu adanya penguatan ekonomi.

“Nah nanti setelah ini dari pemerintah pusat juga mulai bicara tentang pendekatan ekonomi mikro umkm, nah jadi selain pendekatan disiplin protokol covid, kedua juga kita melihat bahwa kita mau ngga mau penguatan kembali ekonomi mikro di kabupaten dan kota,” katanya.

Diah mengatakan bahwa untuk melakukan penguatan tersebut perlu ada inovasi, kerjasama dengan berbagai kalangan mulai dari dunia usaha, birokrasi dan kepala daerah. Penguatan ekonomi dalam kondisi saat ini sangat diperlukan

“Nanti setelah PSBB, bagaimana penguatan ekonomi kita, nah ini yang saya kira sangat penting untuk didiskusikan, dibahas, dalam kajian, sehingga kita mendapatkan gambaran atau masukan dari pemda tentang gambaran kondisi real perekonomian masyarakat,” katanya.

Bansos Tunai

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menggali tentang sejauh mana mekanisme pendataan, penyaluran, dan transparansi Bantuan Sosial Tunai (BST).
Dari informasi yang mereka dapat selama ini, bansos masih menghadapi tumpang tindih data dan beberapa di antaranya tidak tepat sasaran.

“Bansos disalurkan untuk menolong masyarakat dari guncangan sosial akibat Covid-19. Dengan bantuan sosial ini diharapkan mereka dapat hidup layak,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik.

Walikota Bogor, Bima Arya menjelaskan, bansos sangat menolong warga yang terkena dampak covid. Dia mengakui ada sejumlah persoalan di lapangan, salah satunya terkait jumlah penerima bansos, kriteria, dan kategori. “Jumlah yang diajukan dari tingkat kelurahan lebih banyak dibandingkan dengan kuota yang ditentukan oleh pemerintah pusat” ujar Walikota Bogor.

Sesditjen PFM mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah Bogor yang selalu melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dia berharap, daerah lainnya akan melakukan langkah seperti Bogor.

Bansos tunai diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, namun tidal pernah terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang dahulu bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BST diberikan kepada 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp600.000 perbulan per KPM dari April-Juni 2020. Bantuan tersebut juga akan diperpanjang hingga bulan Desember namun dengan nominal Rp300.000 perbulan per KPM. (Ina)