Kementerian PUPR Mulai Bahas PP Undang-Undang SDA

Kementerian PUPR Mulai Bahas PP Undang-Undang SDA

SHNet, Jakarta -Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang disahkan oleh DPR pada September 2019 lalu mulai digodok oleh sebuah tim yang dibentuk Kementerian PUPR. PP yang drafnya sudah mulai disusun ini disinyalir tidak akan jauh berbeda dengan PP No.122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

“Perarutan yang dulu sudah berjalan baik yang sekarang jadi Permen PUPR, menjadi salah satu dasar penyusunan PP UU No.17 Tahun 2019 tentang SDA. Kebijakan-kebijakan dan pokok-pokok pemikirannya bisa dibilang sama, kecuali yang tidak diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi misalnya aspek pengusahaan dan lain-lain. Itu yang dipikirkan yang terbarunya,” ujar Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris.

Jadi, dia menegaskan bahwa PP 122 Tahun 2015 dan Permen PUPR yang sebelumnya itu tetap akan menjadi acuannya. Selain PP, kemungkinan juga aka nada Perpres. “Jadi satu-satu diselesaikan itu. Dan paling-paling PP induknya dikeluarkan dulu,” ucapnya.

Mengenai keterlibatan Badan Usaha dalam pengelolaan sumber daya air, menurut Abdul Malik, ini yang akan dirumuskan lebih lanjut oleh tim perumus nantinya. “Karena di satu sisi infrastruktur sedang didorong, yaitu adanya kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha. Jadi batasan-batasannya yang mungkin nanti perlu dirumuskan lebih lanjut.  Hal itu mengingat pola perijinannya di mana negara harus lebih kuat dari pengusaha seusai Pasal 33 UUD, dan itu akan berjalan,” tuturnya.

Soal keterlibatan Kementerian ESDM dalam pengelolaan Sumber Daya Air ini, dia mengatakan masih tetap ada.  Karena Dewan Sumber Air Tanah Nasional masih tetap ada dan masih menerima anggaran hingga saat ini. “Itu artinya, Kementerian ESDM itu masih tetap dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia,” ujarnya.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis  H. Sumadilaga juga mengakui Kementerian PUPR baru membentuk tim untuk membahas PP UU No.17 Tahun 2019 tentang SDA ini. “Kita lagi evaluasi dulu,” ucapnya.

Saat ditanya apakah evaluasi itu juga terkait dengan munculnya RUU Cipta Karya yang tengah dibahas di DPR, dia mengiyakannya. Namun, saat ditanya apa-apa saja yang akan dievaluasi terkait RUU Cipta Karya ini, dia belum bersedia mengutarakannya. “Pokoknya kita akan evalusi lagi,” cetusnya.