Penuaan Penduduk dan Migrasi

Penuaan Penduduk dan Migrasi

Oleh: RAFLY PARENTA BANO

Selama lima dekade terakhir, transisi kependudukan terjadi secara dramatis di Indonesia. Pada saat diperkenalkannya kebijakan keluarga berencana (KB) pada tahun 1969, proporsi lansia (usia 65 tahun ke atas) dalam total penduduk, menurut data dari World Population Prospects (WPP) United Nations, sebesar 3,3 persen. Proporsi tersebut meningkat menjadi sekitar dua kali lipat pada tahun 2020 menjadi 6,3 persen. Artinya, untuk saat ini masyarakat Indonesia belum dapat disebut ageing society. Kurang lebih, sekitar 1,5 dekade mendatang, Indonesia diproyeksikan akan memasuki periode aging population.

Laju penuaan penduduk di Indonesia terbilang sedikit lebih lambat dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Misalnya, Singapura hanya butuh 15 tahun (dari 1960 hingga 1975) untuk populasi lansia meningkat dua kali lipat, dari 2 persen menjadi 4,1 persen. Sebaliknya, Indonesia perlu waktu 50 tahun untuk melihat perubahan yang sama (dari 1970 hingga 2020). Pada 2045 (100 tahun kemerdekaan), proporsi lansia diperkirakan akan mencapai 14,3 persen, menandakan bahwa Indonesia akan menjadi masyarakat yang ageing society. Besarnya dan kecepatan penuaan penduduk akan menimbulkan tantangan besar bagi Indonesia untuk mempertahankan pembangunan berkelanjutannya dalam beberapa dekade mendatang. Kemungkinan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia tentu tidak boleh diabaikan.

Dalam perspektif teori ekonomi pembangunan, biasanya, penuaan penduduk terjadi melalui suatu transisi demografi. Penuaan penduduk adalah tahap akhir yang tak terelakkan dari transisi demografis dan bagian tak terpisahkan dari tingkat fertilitas yang rendah dan harapan hidup yang terus meningkat. Penuaan penduduk di suatu wilayah seringkali didorong oleh penurunan tingkat fertilitas serta penurunan tingkat kematian dan peningkatan status kesehatan penduduk dalam jangka panjang. Tetapi dalam jangka pendek, apa yang disebut sebagai population momentum dan migrasi memainkan juga peran sangat penting.

Transisi fertilitas yang terjadi di Indonesia pasca program KB, dari tingkat tinggi ke rendah, memberi dampak jangka panjang pada penuaan penduduk. Pertama, penurunan tingkat fertilitas yang terjadi terus-menerus menyebabkan penurunan proporsi penduduk usia muda, sehingga meningkatkan proporsi penduduk usia kerja dan penduduk lansia. Namun, penurunan proporsi penduduk usia muda akan mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja ketika kohor muda ini memasuki usia kerja. Kedua, tingkat fertilitas yang tinggi pada periode awal transisi menciptakan pembengkakan penduduk usia kerja pada pertengahan periode transisi. Dalam jangka pendek, ini menurunkan proporsi penduduk lansia dan menciptakan jendela peluang untuk menuai bonus demografis. Tetapi ketika populasi usia kerja ini memasuki usia tua, proporsi lansia akan meningkat secara dramatis. Pola ini dapat dilihat di banyak negara dan daerah maju yang berpenghasilan tinggi. Di Indonesia, tingkat fertilitas (TFR) turun dari lima anak per wanita pada 1971 ke tingkat 2,4 per wanita pada tahun 2010.

Seperti halnya transisi fertilitas, penurunan tingkat kematian di Indonesia juga memberi dampak jangka panjang pada penuaan penduduk. Angka kematian yang lebih rendah pada kelompok penduduk usia kerja menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk menuju ke kelompok penduduk lansia. Angka kematian yang lebih rendah pada kelompok penduduk lansia berarti mereka bertahan lebih lama. Kematian bayi yang lebih rendah juga mendorong tingkat fertilitas yang lebih rendah, karena peningkatan kelangsungan hidup bayi dapat menurunkan kelahiran pengganti. Di Indonesia, menurut data dari Bank Dunia, harapan hidup untuk pria dan wanita pada tahun 1961 masing-masing adalah 45,1 dan 49,6 tahun. Tahun 2018, angka tersebut telah meningkat masing-masing menjadi 69,4 dan 73,7 tahun. Selama periode 2000-2015, tingkat kematian telah menurun sebesar 5,7 persen untuk kelompok usia di bawah 65-74 tahun. Akibatnya, lebih banyak orang yang selamat hingga usia 70 tahun, menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah penduduk lansia.

Selain tingkat fertilitas dan kematian, migrasi masuk atau keluar dari suatu wilayah juga dapat memiliki dampak langsung pada struktur umur penduduk. Secara khusus, migrasi penduduk usia kerja akan menurunkan proporsi penduduk lansia di wilayah tujuan dan sebaliknya meningkatkan proporsi penduduk lansia di wilayah asal. Selama satu setengah dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi di Indonesia terkait erat dengan meningkatnya arus migrasi ke pusat-pusat perekonomian. Migrasi yang didominasi oleh penduduk usia kerja menyebabkan peningkatan proporsi penduduk muda dan usia kerja. Dengan kata lain, adanya migrasi masuk menunda atau memperlambat penuaan penduduk di provinsi yang tingkat ekonominya lebih tinggi, sementara di sisi lain, migrasi keluar justru sebagai akselerator, mempercepat proses penuaan pada wilayah yang tingkat ekonominya lebih rendah. Profesor Aris Ananta dalam tulisannya menggambarkan interaksi antara migrasi, penuaan, dan pembangunan ekonomi, dan mengemukakan adanya tiga pola yang mungkin yaitu pertama, proses penuaan yang lambat di negara-negara kaya, di mana migrasi masuk memperlambat laju penuaan tetapi tidak membalikkan tren penuaan ; kedua, proses penuaan yang tertunda di negara-negara kaya, di mana struktur usia populasi masih tetap muda karena migrasi masuk; dan ketiga, proses penuaan yang “dipercepat” di negara ekonomi rendah, di mana migrasi keluar meningkatkan proporsi lansia.

Ini menyiratkan bahwa pandangan ‘jangan menjadi tua sebelum kaya’ mungkin tidak berlaku untuk wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Migrasi penduduk usia kerja dapat berperan penting dalam memoderasi hubungan antara pembangunan ekonomi dan penuaan penduduk di berbagai provinsi. Oleh karena itu, menuju era penuaan penduduk, Indonesia tidak hanya akan menghadapi tantangan yang datang dengan proses penuaan penduduk yang cepat namun juga harus menutup kesenjangan ekonomi antara wilayah tujuan dan asal migrasi.

Terlepas dari ketidakseimbangan antar wilayah dalam pembangunan dan adanya ketimpangan pendapatan, perbedaan upah dan kesejahteraan sosial antara pekerja migran dan masyarakat setempat juga selalu menjadi perhatian besar. Kesejahteraan para migran tidak hanya terkait dengan situasi ekonomi mereka setelah bermigrasi, tetapi juga pengalaman sosial mereka seperti diskriminasi, status sosial yang dibandingkan dengan penduduk lokal, serta jaringan sosial.

Terkait manfaat ekonomi dari migrasi, beberapa wilayah mungkin mendapatkan manfaat yang lebih banyak, sementara yang lain mungkin lebih sedikit, bahkan mungkin rugi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu dikembangkan untuk mengatasi adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Tetapi hal yang paling penting adalah memastikan bahwa kesiapan untuk menghadapi proses perubahan demografi yang cepat, baik di tingkat nasional maupun regional. Aliran migrasi perlu diarahkan dan diatur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa potensi dampak negatif dari migrasi dapat dikelola dengan baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.