Menanggapi Ekonomi Digital yang Inklusif

Menanggapi Ekonomi Digital yang Inklusif

Oleh: Lamhot Gibson H Pane, S.ST

“Memiliki jumlah pengguna internet sebesar 43,5 persen dari populasi penduduk, belum menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital yang inklusif.”

Bila berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi mungkin salah satu tokoh yang paling diingat adalah Robert M. Solow. Solow merupakan ekonom yang mengembangkan suatu model pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan tersebut dirancang untuk menunjukkan bagaimana faktor-faktor seperti modal, tenaga kerja, dan tekonologi berdampak terhadap perekonomian. Dari ketiga faktor tersebut, teknologi merupakan faktor yang sangat menarik untuk dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi pada era digital saat ini.

Produk dari teknologi yang saat ini paling dekat dengan kegiatan produksi maupun aktivitas hidup penduduk global termasuk penduduk di Indonesia adalah internet. Smeru Research Institute, menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia satu dekade terakhir mengalami peningkatan pertumbuhan. Pada tahun 2010 jumlah pengguna internet di tanah air hanya 10,92 persen dari total populasi penduduk. Populasi pengguna internet terus meningkat secara signifikan, hingga pada tahun 2019 mencapai pertumbuhan jumlah pengguna sebesar 43,5 persen atau sekitar 117 juta jiwa dari  total populasi penduduk Indonesia (BPS, Susenas 2019).

Jumlah populasi pengguna internet di Indonesia sangat besar. Populasi tersebut bahkan melebihi populasi penduduk setiap negara ASEAN lainnya. Bila mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi Solow, Indonesia memliki kesempatan untuk menjadi negara berbasis ekonomi digital. Beberapa hasil riset juga mendukung teori Solow tersebut, yang menyatakan bahwa Indonesia memang memiliki potensi ekonomi digital yang cukup besar dan berkesempatan menjadi negara ekonomi digital terbesar di ASEAN.

Berdasarkan data populasi pengguna internet serta hasil dari beberapa penelitian dari beberapa peneliti, dikatakan bahwa setidaknya pada tahun 2019 yang lalu Indonesia sudah mapan dalam ekonomi digital. Namun fakta di lapangan berbicara bereda. Peningkatan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia  dari 10,92 persen (2010) menjadi 43,52 persen (2019) ternyata tidak berkorelasi secara siginifikan terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 6,22 persen pada tahun 2010. Ternyata selama satu dekade ini mengalami tren  pertumbuhan PDB Indonesia cenderung menurun dan pertumbuhan PDB tahun 2019 hanya sebesar 4,97 persen.

Konfrontasi yang muncul antara teori, literatur ilmiah dengan fakta dari data pertumbuhan internet dan PDB tersebut menjadi tanda tanya.  Akar permasalahannya ialah pengguna internet yang benar-benar memanfaatkan internet untuk kegiatan ekonomi seperti kegiatan jual beli barang/jasa dan kegiatan perbankan masih sangat kecil proporsinya. Seperti pada kegiatan penjualan dengan menggunakan internet, hanya tercatat sebesar 5 persen saja. Rendahnya aktivitas ekonomi dengan menggunakan internet menyebabkan  kontribusi ekonomi digital terhadap PBD Indonesia hanya sebesar 2,9 persen saja pada tahun 2019 yang lalu.

The Economist Intelligence Unit menyampaikan fakta terkait besaran dari Indeks Internet Inklusif Indonesia, yang  ternyata masih berada dibawah Singapura, Malaysia bahkan Thailand. Rendahnya  Indeks tersebut disebakan oleh keterbatasan pada infrastruktur jaringan internet, kualitas internet, literasi digital serta regulasi pemerintah sendiri. Oleh karena itu, hingga saat ini potensi besar ekonomi digital yang dimiliki Indonesia masih menghadapi permasalahan dalam mewujudkan suatu sistem bisnis ekonomi digital yang inklusif.

Besarnya potensi tanpa efisiensi yang tinggi merupakan suatu permasalahan ekonomi yang serius. Kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu penyebab yang menyulitkan provider untuk menyentuh dan mendistribusikan internet keseluruh pelosok wilayah ditanah air. Tidak heran bila terjadi  disparitas pengguna internet antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Sehingga sektor unggulan di perdesaan yang secara umum di topang oleh sektor pertanian tidak memahami penggunaan internet dalam mendukung aktivitas produksi pelaku usaha di sektor pertanian

Selain aspek geografis, aspek literasi/pemahaman setiap individu khususnya para pelaku usaha terhadap perdagangan yang berbasis online atau e-commerce juga menjadi penghambat majunya ekonomi digital di tanah air. Rendahnya literasi itu memunculkan persepsi bagi para pelaku usaha bahwa perdagangan dengan metode konvensional masih jauh lebih aman dibandingkan perdagangan berbasis online. Jikapun ada pelaku usaha konvensional yang ingin beralih ke metode online mungkin juga masih bingung dalam bertindak.

Peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan yang menghambat berkembangannya ekonomi digital di Indonesia. Pemerintah harus fokus dalam menciptakan suatu ekosistem ekonomi digital yang inklusif. Langkah awal yang dapat ditempuh adalah mewujudkan kesetaraan pada akses digital/ internet. Melakukan perluasan jaringan internet hingga ke pelosok tanah air dengan melibatkan para perusahaan telekomunikasi. Penyediaan internet tersebut juga harus disertai dengan program kebijakan yang mampu memberikan pengenalan, pengetahuan, pemahaman dan pemanfaatan teknologi,digital dan internet kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha.

Selain teknis, hal lain yang juga penting untuk diperhatikan oleh pemerintah adalah meningkatkan kesadaran terkait pentingnya kepemilikan dokumen oleh para pelaku usaha konvensional untuk beralih dan masuk kedalam sistem ekonomi digital. Bila program perwujudan ekonomi digital dieksekusi dengan baik tanpa dan tidak ada unsur kepentingan dari pihak-pihak tertentu tidak mustahil Indonesia dapat menjadi negara yang berhasil memanfaatkan teknologi dalam melakukan pembangunan dan mencapai pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.

Lamhot Gibson H Pane, S.ST, Mahasiswa Program MIE Universitas Airlangga/ ASN di Badan Pusat Statistik