ISKI Talk Series : Kebijakan PSBB Belum Tersosialisasi di Daerah

ISKI Talk Series : Kebijakan PSBB Belum Tersosialisasi di Daerah

SHNet, Jakarta – Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi  Covid-19 serta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai belum tersosialisasikan dengan baik khususnya di daerah. Partisipasi masyarakat juga dianggap masih lemah untuk terlibat dalam berbagai program pemerintah.

Penilaian ini disampaikan  Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI ) Provinsi Jawa Barat Prof Dr Atie Rachmiatie Msi saat menjadi pembicara dalam ISKI Talk Series yang berlangsung virtual, Selasa (5/5).

ISKI Talk Series Bersama Menghadapi Covid-19  Episode 6 yang bertema  “Komunikasi Pemerintah dari Krisis ke New Normal” ini juga menghadirkan pembicara Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Prof Dr Henri Subiakto yang juga menjabat Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pusat  dan Konsul Jenderal RI untuk New York Amerika Serikat Dr Arifi Saiman.

Atie Rachmiatie mengingatkan, di daerah banyak orang yang menonton televisi tapi mereka memilih  menyaksikan acara sinetron dan bukan program berita. Akibatnya, banyak warga yang tidak mengetahui kebijakan pemerintah yang menerapkan PSBB di daerah mereka.

Selain itu, banyak warga di daerah yang memiliki telepon genggam namun tidak dilengkapi program android.

“Mereka punya hape (handphone) tapi hanya terbatas untuk telepon dan SMS,” kata Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung ini.  Belum lagi,  tidak semua desa memiliki akses jaringan telekomunikasi seperti Wifi ditambah ekonomi warga yang terbatas sehingga tak mampu membeli pulsa.

Atie  juga menyoroti panjangnya birokrasi dan belum optimalnya  koordinasi dari pemerintah pusat ke daerah .  Ia mencontohkan kasus Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil yang diprotes warga karena bantuan sosial (bansos) dari Kemensos sudah datang  namun bantuan dari Pemprov Jabar belum cair.

“Ini bisa terjadi karena warga tidak paham bansos itu seperti apa bentuknya,  berapa, siapa yang memberi, kapan datang. Jadi 5W+ 1 H nya tidak jelas,” katanya.

Partisipasi aktif juga masih belum optimal dilakukan oleh masyarakat.  Partisipasi masyarakat dinilainya  masih lemah terhadap aspek kebijakan dan program pemerintah yang terujung yakni desa, kelurahan, RT dan RW.

Ia  kemudian mengutip sebuah riset yang menyatakan  lemahnya kontrol masyarakat terhadap kinerja aparatur dipengaruhi oleh kondisi lingkungan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Terkait dengan kasus Covid-19 di daerah, Atie Rachmiatie menyampaikan sejumlah saran kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diminta membentuk tim komunikasi yang dipimpin pimpinan daerah, kemudian menunjuk juru bicara dari dinas kesehatan setempat yang memiliki artikulasi dan kemampuan menghadapi media. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus mendapat persetujuan pemerintah pusat dan hanya disampaikan juru bicara dari pemda.

Kultur Baru

Sementara itu, Henri Subiakto menegaskan, pemerintah serius menangani krisis akibat wabah Covid-19 atau populer virus Corona. Ia juga mengingatkan, tidak ada negara yang punya pengalaman menghadapi pandemi virus Covid-19. “Semuanya learning by doing,” ujarnya.

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang anggotanya terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk TNI dan Polri. Untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah dikeluarkan berbagai kebijakan sebagai respons terhadap krisis Covid-19 di bidang informatika dan komunikasi.

Di bidang informatika, yakni menyiapkan perangkat dan aplikasi untuk mendukung kebijakan physical distancing dan regulasi internet dan telekomunikasi untuk kebijakan Work From Home.  Salah satunya, Aplikasi Peduli Lindungi. Di bidang komunikasi dengan menjalin kerja sama dengan lembaga penyiaran, telekomunikasi dan membuat kampanye stay at home dan kampanye tidak mudik.

Namun, Henry Subiakto juga mengingatkan ada peluang  di saat pandemic Covid-19 berlalu termasuk bagi kalangan kampus.

“Setelah krisis ini berlalu, jangan harap kita kembali seperti semula. Karena work from home bisa menjadi work from anywhere. Nah, siap tidak kampus dan dosen-dosen kita  menghadapinya. Ke depan, kampus tidak perlu lagi gedung-gedung besar, nanti mahasiswa cukup e-learning. Dulu saya susah mau mengajar datang ke Unair, sekarang saya bisa ngajar dari mana saja lewat e-learning,” kata Guru Besar Universitas Airlangga ini.

Begitu juga bagi perusahaan-perusahaan nasional harus mampu menghadapi munculnya kultur baru pasca pandemic Covid-19 untuk menuju revolusi industri 4.0. “Telkom sudah lama punya UmeetMe seperti Zoom, tapi kurang kampanye sehingga kurang  populer,” ujarnya.

Sementara itu, Arifi Saiman lebih menyoroti kasus penyebaran Covid-19 di Amerika Serikat khususnya di New York. Menurutnya, pemerintah AS juga tidak menyangka virus Covid-19 begitu dahsyatnya sehingga rakyat dan ekonomi negara itu terdampak berat. “Dulu New York itu kota tidak pernah tidur, sekarang sepi,” ujarnya.

Konsul Jenderal RI di New York, katanya, terus memantau kondisi WNI di sana termasuk mahasiswa Indonesia yang tengah belajar. Namun, pihak Konjen RI juga memantau kondisi WNI yang mengalami krisis ekonomi karena terkena PHK. “Di sini juga ada xenophobia terhadap orang-orang Asia,” ujarnya.

Arifi menambahkan, WNI yang di-PHK kemudian berinisiatif untuk membangun portal yang menjajakan kuliner serta jasa pengantaran makanan untuk bertahan hidup. “KJRI juga terus menjalin komunikasi dengan perkumpulan mahasiswa Indonesia seperti Permias dan Ikatan Mahasiswa Papua di Amerika  (IMAPA),” tutur alumni Program Doktor (S-3) Universitas Padjadjaran ini. (Victor)