23 Perangkat Desa di Rejang Lebong Diberhentikan

23 Perangkat Desa di Rejang Lebong Diberhentikan

SHNet, Jakarta – Sebanyak 23 orang perangkat desa dari tiga desa di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang diberhentikan dari jabatannya oleh kepala desa. Mereka kemudian mengadu ke kantor DPRD setempat.

Perangkat desa yang diberhentikan berjumlah 23 orang terdiri dari delapan orang dari Desa Tanjung Agung, lima orang dari Desa Duku Ulu dan 10 orang dari Desa Pal 100.

Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen menjelaskan perangkat desa mengeluhkan karena proses pengangkatan yang dilakukan kepala desa terpilih terkesan tidak objektif dan mungkin lebih mementingkan kelompok tertentu.

Kendati dalam Perbup Rejang Lebong No.15/2017, tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini kata dia, seorang kepala desa terpilih memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa harus dilakukan oleh kepala desa terpilih tidak dilakukan sewenang-wenang sehingga bisa menimbulkan konflik.

Untuk itu dia meminta kepada Pemkab Rejang Lebong ke depannya agar mengevaluasi peraturan bupati tersebut sehingga bersifat sederhana dan tegas. Jangan sampai perbup ini dijadikan bola liar jika ada yang terpilih dan tidak terpilih atau mendukung dan tidak mendukung.

Sementara itu kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Suradi Rifai mengatakan, jika perangkat desa ini merasa keberatan diberhentikan dari jabatannya oleh kepala desa terpilih, namun pihaknya akan terus melakukan mediasi dengan kepala desa terpilih sesuai dengan Perbup No.15/2017.

“Masalah perangkat tadi sudah menjadi haknya kepala desa terpilih untuk menentukan pergantian perangkat desa. Sejauh ini juga belum ada perangkat desa yang ditentukan karena masih penjaringan di tingkat desa,” kata dia.

Para perangkat desa yang diberhentikan ini berjumlah 23 orang terdiri dari delapan orang dari Desa Tanjung Agung, lima orang dari Desa Duku Ulu dan 10 orang dari Desa Pal 100.

Menurut perangkat desa yang diberhentikan ini mereka menuntut DPRD Rejang Lebong menengahi permasalahan yang mereka hadapi dengan kepala desa terpilih masing-masing desa, karena dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Victor)