PGRI Meminta Anggaran Tunjangan Guru Tidak Dipotong

PGRI Meminta Anggaran Tunjangan Guru Tidak Dipotong

Perwakilan guru dari Singapura, Malaysia, dan Thailand bersama Ketua Umum PGRI (kanan) mendengar penjelasan Ahli Pusat Pembelajan (Smart Learning and Character Center) PGRI Eko Indrajid (kedua kanan) di Gedung PGRI Jakarta, Minggu (14/10) [SHNet/whm]

SHNet, Jakarta – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan bahwa organisasinya meminta supaya pemerintah tidak memotong anggaran tunjangan untuk guru. PGRI menyampaikan tentang permintaannya ini dalam keterangannya kepada media melalui pesan di media sosial, di Jakarta, Selasa (21/4).

Baca juga:
PGRI Desak MPR Turut Memperjuangkan Nasib Guru Honorer
PGRI Dukung Keputusan Pemerintah Tiadakan UN 2020
PGRI: Segera “SK-kan” Honorer yang Lulus Ujian!

Organisasi guru ini dalam keterangannya menyebutkan bahwa sejak awal, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang berlangsung secara virtual pada 7 April 2020, PGRI dengan tegas meminta agar dalam realokasi anggaran pemerintah di bidang pendidikan tidak memotong anggaran terkait tunjangan guru.

“Banyak pos anggaran lain yang dapat dikurangi,” demikian keterangan dari PGRI mengutip hasil Rakornas.

Ini Pos Anggaran yang Dapat Dikurangi
Pos anggaran yang dapat dikurangi menurut PGRI misalnya, anggaran perjalanan dinas, anggaran rapat-rapat, anggaran Organisasi Penggerak, anggaran lomba-lomba, anggaran pembangunan, dan anggaran kegiatan seremonial lainnya.

“Dan tidak memotong anggaran yang sudah seharusnya menjadi hak guru. Karena para guru sangat membutuhkan,” demikian keterangan PGRI melalui rilisnya.

Baca juga:
PGRI Rapat Virtual di Tengah Pandemi Covid-19
Metode Pembelajaran Menarik, Jadi Alasan Siswa Datang ke Sekolah
IGI: Perjuangan Mengakomodasi “Seluruh” Guru Honorer, Lebih Bersifat Politis

“Bagaimanapun mereka memiliki keluarga yang perlu dicukupi kebutuhan untuk hidup, keperluan sekolah, dan membayar cicilan,” demikian kata PGRI.

“Jadi, PGRI memohon dengan sangat agar realokasi atau refocusing anggaran tidak untuk anggaran terkait pemenuhan hak para guru,” pesan organisasi guru ini.(whm/sp)