Perguruan Tinggi Agar Mudahkan Pembelajaran di Masa Darurat Covid-19

Perguruan Tinggi Agar Mudahkan Pembelajaran di Masa Darurat Covid-19

Para peserta pertemuan virtual oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara, Kamis (2/4).[SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mengimbau perguruan tinggi dengan otonomi yang dimilikinya agar memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa darurat penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Plt Dirjen Pendidikan Tinggi) Nizam menyampaikan hal ini di Jakarta dalam pertemuan virtual yang dikoordinasikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara, Kamis (2/4).

Nizam menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengapresiasi peran perguruan tinggi yang telah bersama-sama membantu pemerintah dan masyarakat menyelenggarakan pembelajaran dari rumah, bekerja dari rumah, serta melakukan pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Baca juga:
Relawan Mahasiswa Siap Bantu Penanganan Covid-19
Kemendikbud: Tahap Awal, 15.000 Relawan Mahasiswa Bantu Tangani Covid-19
Calon Mahasiswa dari Keluarga Tak Mampu, Segera Daftar KIP Kuliah!

“Diberikan otoritas yang luas kepada pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah-langkah yang paling tepat dan paling baik yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, maupun kondisi perguruan tinggi masing-masing. Mengingat kondisi tiap daerah dan perguruan tinggi pasti beragam,” kata Nizam.

Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Nizam dalam pertemuan virtual yang dikoordinasikan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara, Kamis (2/4).[SHNet/Ist]
Ia kembali berpesan agar perguruan tinggi dapat memanfaatkan sistem-sistem pembelajaran jarak jauh yang sudah tersedia dan menghindari kegiatan tatap muka secara langsung.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Dirjen Dikti menyampaikan maksud Surat Edaran Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan. Ia menjelaskan poin 1 edaran tersebut dimaksudkan bahwa Kemendikbud memberikan perlindungan bagi mahasiswa yang terancam drop out (DO) akibat terjadinya situasi darurat Covid-19 dengan pemberian kebijakan perpanjangan masa studi selama satu semester.

Perpanjangan Waktu bagi Mahasiswa Terancam DO
“Mahasiswa yang pada akhir semester (genap) ini terancam DO, diberi kebijakan perpanjangan (masa studi) satu semester. Seperti mahasiswa S1 angkatan 2013/2014 yang berakhir masa studinya di semester ini. Tetapi bukan berarti serta-merta semua mahasiswa diperpanjang satu semester. Ini untuk melindungi yang akan DO, diberikan kesempatan perpanjangan satu semester,” ujar Nizam.

Lebih lanjut, Plt Dirjen Dikti mengimbau perguruan tinggi agar memudahkan atau tidak mempersulit pembelajaran selama darurat Covid-19.

“Untuk karya tulis akhir tidak harus berupa pengumpulan data primer di lapangan atau laboratorium. Metode dan waktunya bisa beragam dan fleksibel sesuai bimbingan dari dosen pembimbing,” ujarnya.

Plt Dirjen Dikti mempersilakan perguruan tinggi, bila perlu, mengatur kembali jadwal dan metode ujian dengan memperhatikan situasi dan kondisi di kampus. Beragam metode tidak konvensional bisa dijadikan pilihan, seperti dalam bentuk penugasan, esai, kajian pustaka, analisis data, proyek mandiri, dan lain-lain.

“Yang penting didasarkan pada learning outcome atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadwal praktik bisa digeser, akhir semester bisa digeser, kalender akademik bisa disesuaikan. Yang tidak boleh dikompromikan adalah kualitas pembelajarannya,” pesan Nizam.

Peran Perguruan Tinggi dalam Penanganan Covid-19
Nizam menjelaskan, saat ini Kemendikbud merealokasi anggaran tahun anggaran 2020 sebesar Rp405 miliar untuk empat program penanganan Covid-19. Salah satu di antaranya adalah menggerakkan 15.000 relawan mahasiswa kesehatan dalam melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam pelayanan kepada masyarakat seperti call center, screening online, dan konsultasi kesehatan daring. Sesuai semangat kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, keterlibatan mahasiswa sebagai relawan dalam usaha penanganan Covid-19 dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester (SKS).

Pertemuan virtual oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara, Kamis (2/4).[SHNet/Ist]
“Contoh mahasiswa kesehatan tadi. Mereka mendapat SKS dari kegiatan tersebit, misal sebagai pengabdian masyarakat atau bagian dari co-as. Atau misalnya mahasiswa Teknik membuat ventilator atau disinfektan, hal tersebut dapat dikonversi dan diapresiasi menjadi SKS. Silakan perguruan tinggi menerapkan hal tersebut,” tutur Plt Dirjen Dikti.

Selain itu, Kemendikbud meminta perguruan tinggi melakukan upaya kreatif dalam rangka membantu meringankan beban mahasiswa dalam keterbatasan ekonomi.

Baca juga:
Kemendagri Goes to Campus Himbau Mahasiswa Jaga Keamanan Data Pribadi
Mendikbud: “Membangun Desa” Sarana Penguatan Karakter Mahasiswa
Mendagri, Himbau Kepala Daerah Menerima Aspirasi Mahasiswa

“Misalnya subsidi pulsa, logistik, mobilisasi alumni menolong adik-adiknya, atau gotong-royong di mana yang mampu menolong yang tidak mampu. Dengan demikian ciri khas masyarakat Indonesia, yakni semangat gotong-royong justru semakin kuat saat menghadapi pandemi ini,” ujar Nizam.

Setelah melewati pandemi Covid-19, lanjut Nizam, akan banyak kegiatan mahasiswa yang bisa dilakukan untuk melakukan perbaikan ekonomi masyarakat, misalnya pada sektor usaha kecil dan menengah serta sektor informal. (whm/sp)