Keputusan Mendag Bebaskan Impor Bawang Putih Dapat Beragam Tanggapan

Keputusan Mendag Bebaskan Impor Bawang Putih Dapat Beragam Tanggapan

MEMBERI - Ada yang memberi apresiasi terhadap keputusan bebaskan impor bawang putih dan bawang bombay, tapi ada juga yang mengkritisi. (SHNet/Nonnie Rering)

SHNet, JAKARTA – Keputusan Menteri Perdagangan yang membebaskan perizinan impor untuk komoditas bawang putih dan bawang bombay hingga 31 Mei 2020, ternyata dapat tanggapan beragam. Ada yang memberi apresiasi, tapi ada juga yang mengkritisi.

Importir yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN), menyambut baik kebijakan tersebut dan siap melakukan eksekusi impor.

“Kami siap impor dengan dibebaskannya izin. Kami siap melaksakanan untuk menjaga stabilisasi harga pangan nasional,” kata Ketua Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN), Mulyadi, melalui keterangan tertulis Jumat (20/3/2020).

Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah di tengah situasi dalam negeri yang kurang kondusif saat ini. Ia mengatakan, dengan dibebaskannya Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan, maka otomatis Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kemeneterian Pertanian sebagai syarat mendapatkan SPI juga dihilangkan.

Menurutnya, baik pasar tradisional maupun ritel modern sangat membutuhkan tambahan pasokan bawang putih maupun bawang bombay lantaran kelangkaan sudah terjadi.

PPBN, kata dia, akan mulai mempelajari kebijakan pemerintah dan siap melakukan koordinasi lanjutan untuk melakukan importasi.

“Dibebaskannya izin sementara ini, saya dan teman-teman pengusaha yakin harga menjelang bulan puasa dan di tengah kepanikan virus corona, akan cepat stabil,” ujarnya.

Soal situasi dan kondisi pengiriman barang antar negara, Mulyadi mengatakan masih belum terdapat gangguan. Bawang putih dan bawang bombay juga tidak menjadi perantara penularan Covid-19. Ia mengatakan, eksportir bawang putih di China dan bawang bombay di India akan memastikan keamanan produk sebelum dikirim.

Setelah tiba di Indonesia selanjutnya melalui tahapan proses karantina ketat sehingga pasokan yang dilepas ke masyarakat dipastikan memenuhi unsur kesehatan dan keamanan konsumsi. Menurut dia, jika seluruh proses lancar, pasokan impor akan masuk secara masif mulai bulan April mendatang.

“Proses pengiriman semuanya kalau berkas lengkap paling tidak 15 sampai 30 hari sudah bisa sampai di Indonesia,” ujarnya.

Beda dengan sikap importir, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) sangat menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan Mendag Agus Suparmanto yang membuka luas impor bawang putih dan bawang Bombay tanpa pembatasan kuota dan tanpa persetujuan impor (PI).

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendag Nomor 44 Tahun 2019 tentang ketentuan impor produk hortikultura, sehingga impor kedua komoditas hortikultura tersebut tanpa harus persetujuan impor baik itu Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) maupun Surat Persetujuan Impor (SPI).

“Permendag yang baru ditetapkan ini mutlak sangat mencederai tatanan hukum negara. Sebab hirarki peraturan perundang-undangan sesuai Tap MPR dan Undang-Undang No 12 tahun 2011, tidak boleh peraturan di bawahnya bertentangan dengan di atasnya,” kata Kompartemen BPP HIPMI, Tri Febrianto di Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Terkait dengan impor bawang putih dan bombay harus memperoleh RIPH dan SPI tertuang dalam UU Nomor 13 tahun 2010 pasal 88 tentang hortikultura. Sementara sekarang dibebaskan tanpa RIPH hanya berupa surat atau maksimal Permendag.

Ia menjelaskan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan ini akan berdampak langsung pada membanjirnya bawang putih dan bombay impor di dalam negeri sehingga, walaupun alasanya untuk meredam harga, tapi dampak negatifnya lebih mengerikan yakni membunuh petani dalam negeri.

Padahal kata dia, petani di Indonesia dengan dukungan pemerintah hingga saat ini tengah semangat atau masif membudidayakan bawang putih, tak hanya untuk penuhi kebutuhan dalam negeri, namun bertujuan untuk ekspor agar pendapatan petani meningkat.

“Permendag ini benar-benar kebijakan kapitalis bertolak belakang dari sistem ekonomi kerakyatan yang negara kita anut. Permendag ini membolehkan negara asal misalnya China sebagai negara penghasil bawang putih dan bombay untuk bisa memasukkan langsung bawang putih ke Indonesia tanpa kuota. Ini kebijakan yang salah, tidak bisa ditolerir karena jelas menghancurkan program swasembada bawang putih dan petani itu sendiri,” katanya.

Ia mengatakan Permendag Nomor 27 Tahun 2020 itu pun mematikan perekonomian dalam negeri. Yakni keterlibatan pengusaha Indonesia dalam mendatangkan barang-barang pangan impor dari negara-negara asal dihilangkan. Sebab negara asal bisa memasukkan langsung barangnya ke Indonesia. Artinya, kegiatan impor dimonopoli para pengusaha raksasa yang menguasai barang-barang pangan di negara asal.

“Pengusaha atau importir kecil dalam negeri yang selama ini bisa melakukan kegiatan impor, kini tak diberikan ruang sama sekali akibat Permendag baru tersebut. Para pengusaha kecil di dalam negeri tak bisa melakukan impor berdampak nyata pada tidak berjalannya pertumbuhan ekonomi ekonomi. Tapi ujung semua ini akan merubah struktur bisnis terutama bawang putih dan berikutnya bombay,” tegasnya.

Tri pun menegaskan pembebasan izin impor bawang putih akan menciptakan kartel bawang putih yang nilai perdagangannya mencapai Rp 7 triliun. Dalam 3 bulan ini importasi bawang putih akan diblok dan hanya dilakukan oleh importir besar dan segelintir importir raksasa ini akan bergabung untuk mengusai produsen bawang putih di China.

“Importir kecil kita tidak dapat barang dan tidak berani bermain bawang putih, karena pasar akan dikuasai baik dari distribusi, stok maupun harganya, sehingga importir kecil disamping tidak menguasai akses barang dari China juga akan kesulitan mengakses pasar di dalam negeri,” tegasnya. (Nonnie Rering)