Kebijakan dan Langkah Jokowi Sangat Jelas dan Terukur Tangani Covid-19

Kebijakan dan Langkah Jokowi Sangat Jelas dan Terukur Tangani Covid-19

Menteri LHK, Siti Nurbaya

SHNet, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus memantau langkah-langkah semua kementerian dan lembaga (K/L) dalam rangka pengendalian  virus Corona atau Covid-19. Semua itu demi untuk mencegah penyebaran virus dan upaya penanggulangannya lebih efektif.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) , Siti Nurbaya, Minggu (22/3) mengatakan kebijakan dan langkah  Kepala Negara sangat jelas dan terukur serta dapat dijalankan oleh KL, termasuk KLHK. Rapat terbatas kabinet dilakukan Presiden Jokowi setiap hari dalam memantau. Rapat tingkat kementerian coordinator juga dilakukan, seperti yang dilakukan pada Rakor Kemenko Maritim dan Investasi Jumat (20/3) setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.

“Sangat jelas arahan Bapak Presiden dan dilaksanakan oleh KLHK,” ujar Siti Nurbaya. Ia juga menegaskan kalau secara ketat memonitor jajaran di bawahnya. Dalam keterangan tertulis Sabtu (21/3), Siti Nurbaya menjelaskan  tentang pengendalian Covid 19. Pertama, bekerja di rumah atau work from home (WFH) dijalankan, dan  pelayanan publik  berjalan normal, karena  ada piket kantor.

Dalam kaitan ini diwajibkan ada laporan jurnal harian personil selama WFH yang diserahkan mingguan kepada Sekjen melalui sekretaris komponen eselon 1 masing-masing. Menteri Siti mengatakan, demikian pula penyemprotan ruangan dengan desinfektan dilakukan di kantor-kantor dan sudah sebagian selesai.

“Sekjen membentuk posko informasi online utk menerima  laporan perkembangan staf yang sakit atau alami gejala seperti bersin, batuk, pilek, demam dan sesak napas. Laporan disiapkan harian oleh posko secara berantai melalui sekretaris komponen eselon  1 melalui  kepegawaian/bagian umum,” katanya. Dalam hal adanya  personil yang hasil testnya  positif covid,  atau sebagai OPD,   dibimbing untuk self isolation dan dipantau secara ketat mengikuti arahan satgasnas atau rumah sakit (RS)

“Selain itu Sekjen menyiapkan terbatas hand sanitizer dan masker bagi staf yang memerlukan  atau masyarakat, secara  terbatas,” jelasnya.

Pelaksanaan Kegiatan

Meski situasi mengharuskan ada pembatasan kerja di rumah, tetapi menurut Siti Nurbaya, kegiatan Kementerian LHK  disesuaikan dan direncanakan serta dilaksanakan. Kegiatan crowd HPSN, agenda PSLB3  pada 15 Maret di Borobudur,  22 Maret di Mandalika dan 25 Maret di Likupang, ditunda dan akan dilaksanakan setelah krisis Covid ini selesai.

Selanjutnya  dilakukan pelatihan pendidikan masyarakat  yang ada di sesuaikan dengan sistem online jarak jauh. BP2SDM KLHK menyiapkan rencana paket 2 unit pelatihan sistem jarak jauh  sebagai substitusi  pelatihan masyarakat dengan sekolah lapang. Ini ditujukan bagi kelompok tani hutan sosial.

“Sistem pelatihan masyarakat  jarak jauh  antar kelompok masyarakat tani dilakukan  dengan referensi kelompok tani yang sudah maju membimbing kelompok tani lainnya. Untuk pelatihan disediakan honor untuk masyarakat sesuai standard seperti uang saku dan lain lain  menurut standard APBN. Menteri memerintahkan untuk dikerjakan paket seperti ini dan dilakukan  dalam 1-2 minggu ke depan, meski masih terbatas”, ujar Menteri Siti.

Ia juga menugaskan Dirjen PSKL untuk sedapat mungkin paket-paket bantuan yang mendorong ekonomi masyarakat  seperti di Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) agar direalisasikan dan dilaksanakan terbatas (tidak crowded tapi well recorded). “Yang penting bisa terus mengenerate aktivitas masyarakat dan para pendampingnya di lapangan, karena aktivitas tidak boleh ada yang terhenti karena Corona,” katnya

Hasil kelompok tani hutan seperti madu, mpon-mpon/bahan jamu, minyak kayu putih dan lain-lain perlu segera dibeli dan dikumpulkan oleh KLHK melalui  dirjen PSKL dan disiapkan ruangan di Kantor Pusat Gedung Manggala dan untuk distribusi kepada paramedis untuk wellnes paramedis  dan untuk masyarakat. Bersamaan dengan kesediaan masker dan hand sanitizer yang terbatas disediakan bila masyarakat atau pegawai memerlukan.

Agar menenangkan pekerja dunia usaha, KLHK sudah mengeluarkan Surat Edaran atau SE kepada pemegang ijin untuk  tidak ada PHK dan memantau perkembangan dunia usaha kehutanan.

Ia juga menjelaskan, dari sebanyak 54 Taman Nasional, sudah dilakukan penutupan untuk wisatawan pada sebanyak 15 Taman Nasional (TN)  dan juga Taman Wisata Alam (TWA)  oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem  (KSDAE) termasuk Labuan  Bajo, Rinjani, Ijen, Kepulauan Seribu, Merapi, Tangkuban perahu, dan lain lain. Data tahun 2019 mencatat sebanyak  7.464.828 wisnus dan 466.460 wisman. Dalam record KSDAE saat ini sudah ada penurunan visitor sekitar 10-20 %.

Dirjen KSDAE sudah mengeluarkan juga  SE untuk semua Lembaga Konservasi agar menjaga berkembangnya penyakit dari dan kepada hewan  seperti  Tbc, hepatitis , salmonela dan lain-lain yang tidak boleh terjadi. “ Hewan dan petugasnya haris sama-sama dijaga untuk tetap sehat dan segar,” tegasnya. (ij)