Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sederhanakan Prosedur Tanpa Mengubah Prinsip Lingkungan

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sederhanakan Prosedur Tanpa Mengubah Prinsip Lingkungan

SHNet, YOGYAKARTA – Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menegaskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada prinsipnya tidak mengalami perubahan. Perubahan pasal pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) tidak mengubah apapun secara substansi.

“Prinsipnya norma lingkungan tidak ada yang berubah. Kebijakan memang ada yang berubah, tekhnis sebagian ada yang berubah, dan untuk prosedur memang banyak berubah menjadi lebih sederhana,” kata Asep dalam sosialisasi RUU Omnibus Law dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KLHK di Yogyakarta, Jumat (28/2).

Sosialisasi yang dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, menghadirkan narasumber Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, Prof.San Afri Awang, Prof. Hariadi Kartodihardjo, Prof. Mustofa Agung Sardjono, Prof. Asep Warlan Yusuf, dan Dr.Ir.Ilyas Assad. Sedangkan pesertanya adalah jajaran KLHK, UPT KLHK, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari seluruh Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Perekonomian, saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi di pusat dan daerah, karena terdapat 43.511 peraturan. Penerapan metode Omnibus Law dikatakan Asep memiliki banyak kelebihan untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia.

Kelebihan tersebut antara lain dapat mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertical maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien. Selain itu mampu menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi.

Omnibus Law juga dapat memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit, meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu. Yang tak kalah penting adalah adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

“Kenapa jadi perizinan berusaha dalam Omnibus Law? Karena akan menjamin penyederhanaan perizinan. Kepastian hukum dan kemudahan berusaha juga akan dijamin,” katanya.

Wajib Dokumen Amdal

Sementara terkait izin lingkungan yang diubah menjadi perizinan berusaha dalam RUU Omnibus Law, menurut Bambang Hendroyono, penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup diterapkan berbasis resiko.

Untuk resiko tinggi, tahapannya wajib memenuhi dokumen analisis dampak lingkungan atau amdal, uji kelayakan, keputusan kelayakan lingkungan, barulah keluar perizinan berusaha.

“Untuk resiko sedang dikelola melalui Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL), dan resiko rendah dilakukan dengan sistem registrasi melalui standar baku sebagai alat kontrol,” kata Bambang.

Terhadap UU 41/1999 mengenai pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya berubah menjadi ‘Pemegang Hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya’, menurut Tenaga Ahli Menteri LHK bidang legislasi legal dan advokasi, Ilyas Asaad, haruslah utuh membaca perubahan dari pasal per pasal.

“Membaca pasal 49 seharusnya juga membaca pasal 50 yang mengatur tentang larangan membakar serta pasal 78  ayat (3) tentang hukum pidana bagi pembakar hutan. Dengan demikian sebenarnya dilarang melakukan pembakaran hutan oleh siapa saja dan khusus kepada korporasi diberi tambahan kewajiban yaitu melakukan pencegahan dan pengendalian,” tegas Ilyas. (ij/fir)