Mendikbud: Mekanisme BOS Diubah untuk Sejahterakan Guru Honorer

Mendikbud: Mekanisme BOS Diubah untuk Sejahterakan Guru Honorer

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2).[SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga mengatur penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar lebih fleksibel. Salah satu tujuannya sebagai langkah awal untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyatakan hal ini di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (10/2).

Mendikbud menyampaikan bahwa pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana BOS. Menurut Nadiem, melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS dibuat fleksibel.

Baca juga:
IGI: Perjuangan Mengakomodasi “Seluruh” Guru Honorer, Lebih Bersifat Politis
PGRI Desak MPR Turut Memperjuangkan Nasib Guru Honorer
IGI Dukung Seluruh Sekolah Bertahap “Bebas Guru Honorer”

“Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Porsinya hingga 50 persen,” kata Nadiem.

Mendikbud menjelaskan, setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda. Maka, kebutuhan di tiap sekolah juga berbeda-beda.

“Dengan perubahan kebijakan ini, pemerintah memberikan otonomi dan fleksibilitas penggunaan dana BOS,” ujarnya.

Pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan persyaratan, guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

“Ini merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kesejahteraan guru-guru honorer yang telah berdedikasi selama ini,” ujar Nadiem.

Pertemuan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas dana BOS, di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (10/2).[SHNet/Ist]

Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Namun, hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Makin Cepat dan Tepat Sasaran
Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Percepatan proses penyaluran dana BOS ditempuh melalui transfer dana dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah. Sebelumnya, penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Tahapan penyaluran dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap tahunnya dari sebelumnya empat kali per tahun.

“Kita membantu mengurangi beban administrasi Pemerintah Daerah dengan menyalurkan dana BOS dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah sehingga prosesnya lebih efisien,” kata Mendikbud.

Penetapan surat keputusan (SK) sekolah penerima dana BOS dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kemudian disusul dengan verifikasi oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Sekolah diwajibkan untuk melakukan validasi data melalui aplikasi Dapodik sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Batas akhir pengambilan data oleh Kemendikbud dilakukan satu kali per tahun, yakni per 31 Agustus. Sebelumnya dilakukan dua kali per tahun, yaitu per Januari dan Oktober.

Baca juga:
Pencairan Dana BOS dan Dana Desa Bagian Upaya Penyederhanaan Birokrasi
Payung Hukum Dana BOS Afirmasi Diterbitkan
PGRI: Segera “SK-kan” Honorer yang Lulus Ujian!

Selain kebijakan penyaluran dan penggunaan, pemerintah juga meningkatkan harga satuan BOS per satu peserta didik untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp100.000 per peserta didik.

Untuk SD yang sebelumnya Rp800.000 per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp900 ribu per siswa per tahun. Begitu juga untuk SMP dan SMA masing-masing naik menjadi Rp1.100.000 dan Rp1.500.000 per siswa per tahun.

Kian Transparan dan Akuntabel

Merujuk pada Petunjuk Teknis (juknis) BOS Reguler Tahun 2020, peningkatan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah akan semakin optimal. Kemendikbud mengharapkan laporan pemakaian dana BOS mampu menggambarkan keadaan penggunaan BOS yang riil dan seutuhnya.

“Karena kita sudah memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada Sekolah dan Kepala Sekolah, maka kita juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS,” tutur Mendikbud.

“Dengan begitu, Kemendikbud bisa melakukan audit secara maksimal dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah,” tambahnya.

Mendatang, penyaluran dana BOS tahap ketiga hanya dapat dilakukan jika sekolah sudah melaporkan penggunaan dana BOS untuk tahap satu dan tahap dua. Sekolah juga wajib mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat. (whm/sp)