Lima Permendikbud Jadi Payung Hukum Kampus Merdeka

Lima Permendikbud Jadi Payung Hukum Kampus Merdeka

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1). [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Kebijakan Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kini telah memiliki payung hukum berupa lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan mulai mensosialisasikan lima Permendikbud tersebut, di Ruang Auditorium Gedung D Kantor Kemendikbud, Jakarta, pada Kamis (6/2).

Baca juga:
Kemendes PDTT dan Kemendikbud Rumuskan “Kampus Merdeka untuk Desa”
Mendikbud Bicara Kemerdekaan Belajar pada Pelantikan Rektor UI
Kampus Merdeka Perluasan Konsep “Merdeka Belajar” di Perguruan Tinggi

Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam mengatakan, kelima Permendikbud tersebut merupakan payung hukum implementasi empat kebijakan baru Bidang Pendidikan Tinggi. Ia menyatakan bahwa kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, yang telah diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menjadi dasar perguruan tinggi dalam menjalankan program dan kegiatan.

“Ada empat kebijakan penting dalam Kampus Merdeka, yaitu Pembukaan Program Studi Baru, Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Badan Hukum dan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Setiap kebijakan memiliki payung hukum masing-masing,” kata Nizam.

Ia menjelaskan, Kebijakan Pembukaan Program Studi Baru diatur dalam Permendikbud No 5 dan 7, Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi diatur dalam Permendikbud No 5, Perguruan Tinggi Badan Hukum pada Permendikbud No 4 dan 6, serta Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi dipayungi Permendikbud No 3.

Lima Permendikbud sebagai landasan penerapan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, yaitu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum, Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbud No 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tingggi Negeri dan Permendikbud No 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Nizam mengatakan Kemendikbud memahami bahwa perguruan tinggi di Indonesia dengan jumlah lebih dari 4.500 kampus memiliki karakteristik dan tingkat kesiapan berbeda dalam menerapkan kebijakan Kampus Merdeka ini. Oleh karena itu, kebijakan Kampus Merdeka menurutnya, tidak akan bersifat paksaan, yang akhirnya menjadi sekadar formalitas.

Disiapkan, Rambu-rambu Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Ditjen Pendidikan Tinggi akan menyiapkan rambu-rambu petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka, untuk kemudian setiap kampus dapat mempelajarinya dan menyesuaikannya dengan kondisi kampus masing-masing.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim membahas kebijakan Kampus Merdeka dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1). [SHNet/Ist]

“Inovasi dan kreativitas pengelola perguruan tinggi menjadi penting dalam penerapan kebijakan Kampus Merdeka ini. Pertukaran mahasiswa yang biasanya sering dilakukan dengan kampus di luar negeri, saat ini juga didorong dilakukan antarperguruan tinggi dalam negeri. Pertukaran Mahasiswa UI dengan mahasiswa UNIPA misalkan, hal ini juga dapat meningkatkan rasa cinta Tanah Air dan nasionalisme,” tutur Nizam.

Ia berpandangan implementasi kebijakan Kampus Merdeka membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari civitas akademika, kementerian lain, hingga dunia industri. Kerja sama penerapan program Kampus Merdeka akan segera dijalin dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan tema Kampus Merdeka untuk Desa.

“Mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat ataupun mengajar di daerah terpencil akan dihitung ke dalam SKS perkuliahan. Mahasiswa akan diminta partisipasinya dalam membangun desa dan mengawal implementasi Dana Desa,” ujarnya.

Saling Menguntungkan Perguruan Tinggi dan Dunia Industri
Nizam mengatakan kerja sama dengan dunia industri juga akan makin ditingkatkan agar “link and match” antara perguruan tinggi dengan dunia industri akan semakin baik. Dengan kebijakan baru, mahasiswa memiliki kesempatan magang di dunia industri dengan jangka waktu lebih lama, maksimal tiga semester.

Menurut Nizam, kebijakan ini akan saling menguntungkan antara perguruan tinggi dan dunia industri. Perlindungan terhadap mahasiswa magang juga akan menjadi perhatian Kemendikbu. Tujuannya agar mahasiswa mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Dengan durasi magang lebih lama, mahasiswa dapat memperoleh kompetensi lebih baik di perusahaan. Dunia industri juga mendapatkan manfaat lebih, karena mahasiswa magang akan mendapatkan waktu cukup untuk memahami suatu pekerjaan. Mahasiswa magang dengan kompetensi baik, tentu akan menjadi kandidat pertama ketika perusahaan tersebut melakukan rekrutmen pegawai. Dosen pendamping magang juga dapat memperbaharui bahan ajar sesuai perkembangan kebutuhan dunia industri dan masyarakat,” ujarNizam.

Baca juga:
Mendikbud: Inovasi dan Penelitian Saling Berkaitan
Pendidikan Vokasi “Link and Match” SMK dan Industri Lampaui Target
Telkom Bantu Siapkan Lulusan SMK Teknologi Serat Optik

Acara Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka dihadiri pimpinan perguruan tinggi negeri dan sasta (PTN/PTS), Kepala dan Sekretaris Layanan Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Hadir dalam acara ini Pakar Pendidikan Tinggi dari World Bank Jamil Salmi, yang membagikan praktik terbaik (‘best practice’) pengelolaan pendidikan tinggi di berbagai negara maju yang sesuai dengan kebijakan Kampus Merdeka.

Acara ini mendapatkan apresiasi dan antusiasme para peserta, tampak dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan. Perwakilan dan perguruan tinggi baik negeri dan swasta serta LLDikti banyak mengajukan pertanyaan terkait teknis implementasi kebijakan ini di perguruan tinggi masing-masing.

Salah satunya adalah terkait mekanisme pengawasan dan evaluasi dari program Kampus Merdeka ini. Plt Dirjen Dikti mengatakan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) akan menjadi sistem penting dalam proses pengawasan dan dan evaluasi dari program ini. (whm/sp)