IGI: Perjuangan Mengakomodasi “Seluruh” Guru Honorer, Lebih Bersifat Politis

IGI: Perjuangan Mengakomodasi “Seluruh” Guru Honorer, Lebih Bersifat Politis

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim. [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Perjuangan mengakomodasi seluruh tenaga honorer di seantero Indonesia merupakan perjuangan yang lebih bersifat politis ketimbang sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menyampaikan hal ini, Rabu (5/2), saat diminta mengomentari organisasi guru lain yang menyatakan sedang memperjuangkan nasib guru honorer.

“Bagi kami di Ikatan Guru Indonesia, perjuangan untuk mengakomodasi ‘seluruh’ tenaga honorer di seluruh Indonesia lebih bersifat politis dibanding upaya kita untuk menyelesaikan persoalan pendidikan,” kata Ramli.

“Mengapa kami berpikir seperti itu?,” lanjutnya.

Baca juga:
IGI: Diklat Guru Berpotensi Mubazir
IGI: Penghapusan Sistem Honorer Akan Berkontribusi Besar pada Kualitas Pendidikan
IGI Dukung Seluruh Sekolah Bertahap “Bebas Guru Honorer”

Ia menjelaskan, IGI menilai perjuangan mengakomodasi seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia sebagai lebih bersifat politis, karena dalam kalkulasi IGI ada beberapa hal yang tidak mungkin diwujudkan dengan mengangkat seluruh honorer di seluruh Indonesia.

“Pertama, rekrutmen guru honorer itu serampangan sehingga kualitasnya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Ramli.

Meminta Pemerintah Menyeleksi Honorer
Oleh karena itu, menurutnya, IGI tetap meminta pemerintah melakukan seleksi terhadap tenaga honorer untuk direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Tanpa seleksi yang ketat justru hanya akan menimbulkan masalah baru, yaitu rendahnya kualitas guru Indonesia,” ujar Ramli mengingatkan.

Alasan kedua, IGI berpandangan, jumlah honorer yang begitu besar, baik dari kalangan guru maupun non-guru mengakibatkan Kementerian Keuangan akan kesulitan mengakomodasi penggajian seluruh tenaga honorer ini.

“Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan rasa ‘mulesnya’ terhadap beberapa janji kampanye Jokowi. Artinya, keuangan negara kita sangat terbatas sesungguhnya,” ujar Ramli.

Ketiga, menurut Ramli, tenaga honorer yang ada saat ini jika ditelusuri sebenarnya mayoritas dari mereka, terutama yang bukan guru, direkrut menjadi tenaga honorer melalui beberapa “jalur”.

Baca juga:
IGI: Jika Ingin Cepat Ubah Indonesia, Mendikbud Harus Buat Revolusi Pendidikan
PGRI Desak MPR Turut Memperjuangkan Nasib Guru Honorer
PGRI: Segera “SK-kan” Honorer yang Lulus Ujian!

“Misalnya jalur keluarga, jalur tim sukses, atau jalur pertemanan yang kemungkinan besar mereka yang dalam posisi honorer ini hanya dalam lingkaran-lingkaran tertentu dan tidak melibatkan potensi-potensi besar hasil pendidikan Indonesia,” ujar Ramli.

Oleh karena itu, IGI menurut Ramli memang lebih fokus pada upaya menghadirkan pendidikan Indonesia yang lebih bermartabat, lebih berkualitas dan dapat diandalkan. Tujuannya, untuk menciptakan masa depan anak-anak didik kita yang jauh lebih baik.

Pertimbangkan Dua Hal
“Karena itu, rekrutmen tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil harus betul-betul selektif dengan mempertimbangkan dua hal,” kata Ramli.

Pertama, pembobotan kualitas seperti jalur PNS pada umumnya. Kedua, adalah pembobotan penghargaan terhadap pengabdian, di mana IGI mengusulkan setiap satu tahun pengabdian diberi penghargaan 1% dari total pembobotan.

“Kami dari ikatan guru Indonesia tidak mau bermain-main secara politis hanya karena ingin disebut memperjuangkan honorer. Kemudian memaksakan semua honorer meskipun dengan kualitas yang tidak cukup, untuk diangkat menjadi guru,” kata Ramli kepada SHNet. (whm)