IGI: Ini Dia, Hal Negatif dari Konsep Merdeka Belajar

IGI: Ini Dia, Hal Negatif dari Konsep Merdeka Belajar

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim. [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaa (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim baru saja meluncurkan Episode Ke-3 Merdeka Belajar. Episode Merdeka Belajar kali ini terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan Mendikbud tersebut langsung mendapatkan respons dari para guru, antara lain dari organisasi guru, Ikatan Guru Indonesia (IGI).

“Setelah mencermati kebijakan Mendikbud tersebut, kami dari IGI memandang bahwa ada sisi positif dari Episode Ke-3 Merdeka Belajar ini, tapi di sisi lain, juga ada faktor-faktor yang justru (kami) nilai negatif,” kata Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim.

Sisi positifnya menurut Ramli, pertama, transfer langsung dari pusat ke sekolah menjadi hal positif. Pasalnya, daerah terkadang menahan dana BOS dengan berbagai alasan.Momentum politik pun kadang jadi faktor pembeda momentum dikeluarkannya (dana BOS).

Baca juga:
IGI: Guru Produktif di Sulbar Keluhkan Minim Pelatihan
Mendikbud: Mekanisme BOS Diubah untuk Sejahterakan Guru Honorer
IGI: Perjuangan Mengakomodasi “Seluruh” Guru Honorer, Lebih Bersifat Politis

Kedua, (pencairan) 70% pada semester pertama menurut IGI adalah hal positif. Hal tersebut karena banyak kepala sekolah atau guru yang ‘ngutang’ untuk menalangi kebutuhan operasional.

“Dan (‘ngutang’ tersebut) sudah menjadi rahasia umum,” kata Ramli.

Ketiga, penambahan Rp 100.000 adalah sisi positif karena memang dana BOS ini sangat terbatas, apalagi dengan jumlah honorer yang semakin banyak.

“Dan akan lebih parah jika jumlah siswa minim,” tambah Ramli.

Sisi Negatif Episode Ke-3 Merdeka Belajar
Sementara itu, sisi negatif Episode Ke-3 Merdeka Belajar menurut Ramli adalah, pertam, penambahan 50% untuk honorer sesungguhnya kontraproduktif dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Koordinasi Nasional (BKN) untuk menghapuskan Sistem Honorer.

“Seharusnya bukan jadi 50% tetapi menjadi 0%. Biarkan pemerintah daerah memikirkan caranya menanggulangi kekurangan guru ini,” saran Ramli.

Di sisi lain, menurut IGI, penambahan porsi honorer otomatis mengurangi pembiayaan untuk kebutuhan lain yang juga mendesak di sekolah-sekolah.

Baca juga:
IGI: Penghapusan Sistem Honorer Akan Berkontribusi Besar pada Kualitas Pendidikan
IGI Dukung Seluruh Sekolah Bertahap “Bebas Guru Honorer”
IGI: Diklat Guru Berpotensi Mubazir

Kedua, porsi dana BOS belum adil bagi sekolah dengan jumlah siswa sedikit dan yang kondisi geografisnya berat. Pasalnya, bilangan pembagi di sekolah berjumlah siswa banyak lebih kecil dibanding sekolah dengan jumlah siswa sedikit.

“Yang hampir pasti, bilangan pembaginya besar untuk berbagai kebutuhan,” kata Ramli.

Ketiga, kemungkinan makin banyak kepala sekolah berurusan dengan hukum karena mereka akan diancam untuk membiayai sesuatu meski tak ada posnya dalam dana BOS.

“Pemda masih punya kekuatan mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah dan dapat memerintahkan sesuatu kepada kepala sekolah,” ujar Ramli mengingatkan.

Menurut IGI, seandainya pemerintah pusat melakukan kajian mendalam terkait hal ini, kemungkinan solusinya bisa sekaligus disampaikan dalamEpisode Ke-3 Merdeka Belajar ini. (whm/sp)