IGI: Dana Bos “Merdeka Belajar” Lahirkan Masalah Baru

IGI: Dana Bos “Merdeka Belajar” Lahirkan Masalah Baru

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim. [SHNet/Ist].

SHNet, Jakarta – Peluncuran Episode Ke-3 Merdeka Belajar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaa (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, Senin (10/2) lalu, terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendapatkan respons dari para guru, antara lain dari organisasi Ikatan Guru Indonesia (IGI).

“Seperti sikap IGI sebelumnya, mencermati kebijakan Mendikbud tersebut, kami dari IGI memandang bahwa ada sisi positif dari Episode Ke-3 Merdeka Belajar ini, tapi di sisi lain, juga ada faktor-faktor yang justru (kami) nilai negatif,” kata Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim, Rabu (12/2).

Menurutnya, salah satu sisi negatif adalah terkait 50% dana BOS untuk honorer dan penggunaan lainnya. Mengapa menjadi masalah? Demikian pendapat IGI.

Baca juga:
IGI: Ini Dia, Hal Negatif dari Konsep Merdeka Belajar
IGI: Guru Produktif di Sulbar Keluhkan Minim Pelatihan
IGI: Perjuangan Mengakomodasi “Seluruh” Guru Honorer, Lebih Bersifat Politis

Pertama, adanya 50% BOS untuk honorer ini akan membuat pemerintah daerah menganggap urusan honorer sudah ditangani oleh pemerintah pusat lewat dana BOS. Oleh karena itu, kemungkinan besar mayoritas pemerintah daerah akan berlepas tangan terhadap pendapatan guru honorer.

Sementara itu, Mendikbud tersebut menyampaikan aturan bahwa yang berhak mendapatkan dana BOS 50% hanyalah mereka yang memiliki Nomor Urut Pegawai Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Masalahnya kemudian adalah begitu banyak sekolah di Indonesia, yang ketika guru non-pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak memiliki NUPTK dan tidak terdaftar di Dapodik dikeluarkan, maka mereka akan mengalami kekurangan guru. Artinya, kelas-kelas mereka akan mengalami kekosongan (pengajar),” kata Ramli.

Pendidikan Jadi “Ladang Kebohongan”
Lalu yang terjadi kemudian adalah kepala sekolah dengan segala kreativitasnya dengan terpaksa akan tetap mempekerjakan guru-guru tidak ber-NUPTK dengan mengatasnamakan guru-guru yang ber-NUPTK. Itu pun jika masih terbuka ruang untuk guru-guru NUPTK yang nantinya akan dihitungkan mengajar 40 jam, padahal sesungguhnya mereka mengajar hanya mungkin 8 sampai 24 jam, bahkan kurang dari itu.

“Lalu masalahnya di mana?,” tanya Ramli yang lantas menjelaskan sebagai berikut.

“Masalahnya adalah pendidikan kita menjadi tidak mendidik. Sekolah kita menjadi ladang kebohongan serta kepura-puraan, dan para kepala sekolah kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas dalam dunia pendidikan,” kata Ramli.

Masalah selanjutnya menurut IGI, selama ini, 85% dari dana BOS digunakan untuk operasional sekolah dan hanya 15% yang digunakan untuk membayar guru honorer. Ketika angka 15% tersebut digeser menjadi 50%–dan karena kebutuhan, itu pasti akan dilakukan–maka secara otomatis angka 85% pun akan bergeser ke 50%.

“Pertanyaannya sekarang, dari mana sekolah memperoleh angka 35% selisihnya yang selama ini sudah digunakan oleh sekolah untuk membiayai operasional sekolah?,” tanya Ramli.

“Apakah kemudian listrik bisa dibayar setengahnya saja dulu, wifi dibayar setengahnya saja dulu, kemudian barang-barang lain dibayar setengahnya saja dulu? Karena dana BOS kita yang awalnya 85% untuk operasional sekolah tanpa honorer, menjadi hanya 50% saja?,” tanya Ramli.

Baca juga:
Mendikbud: Mekanisme BOS Diubah untuk Sejahterakan Guru Honorer
IGI: Penghapusan Sistem Honorer Akan Berkontribusi Besar pada Kualitas Pendidikan
IGI Dukung Seluruh Sekolah Bertahap “Bebas Guru Honorer”

Kepala Sekolah dalam Posisi Sulit
Selanjutnya, menurut IGI, transfer dana yang dilakukan langsung dari pusat ke sekolah memang sangat positif dalam satu sisi, karena selama ini beberapa daerah bermasalah dengan transfer dari dana kas daerah ke kas sekolah. Namun di sisi lain, kepala-kepala daerah akan berlepas tangan karena menganggap urusannya adalah urusan pusat dan sekolah.

“Masalahnya kemudian adalah kepala-kepala sekolah ini akan sangat kreatif melakukan manuver-manuver terhadap anggaran dalam upaya mempertahankan jabatan mereka sebagai kepala sekolah,” kata Ramli.

Apalagi daerah-daerah sedang menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kepala sekolah membuat APK Pilkada untuk petahana atau sekadar membayarkan makan siang buat Tim Sukses adalah sesuatu yang lumrah dalam kontestasi politik daerah. Lalu pertanyaannya, dari mana mereka akan mendapatkan dana itu?

Ramli menggambarkan kepala sekolah dalam posisi sulit. Di satu sisi mereka tidak boleh melanggar petunjuk pelaksanaan (juklak) dana BOS, tetapi di sisi lain mereka takut kehilangan jabatan. Sementara, jabatan mereka ada di tangan kepala daerah, dan kepala daerah tidak mau tahu soal pertanggungjawaban dana Bos, karena pertanggungjawaban dana BOS ada di tangan kepala sekolah, bukan lagi dalam tanggung jawab mereka.

“Semua hal-hal tersebut sangat berpotensi menggiring kepala sekolah mengembara di ranah hukum,” kata Ramli mengingatkan.

Lalu Mendikbud dalam penyampaiannya mengatakan bahwa sekolah yang melanggar penggunaan dana BOS akan mendapatkan sanksi berupa penghentian penyaluran dana BOS.

“Lalu pertanyaannya, jika dana BOS dihentikan, siapa yang dirugikan?,” tanya Ramli. (whm/sp)