Guru Malas Membaca, Literasi Siswa Rendah (2-Habis)

Guru Malas Membaca, Literasi Siswa Rendah (2-Habis)

Satriwan Salim, pengajar di Labschool Jakarta-Universitas Negeri Jakarta dan Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia. [SHNet/Ist]

Oleh: Satriwan Salim

BAGI penulis, jika pemerintah (daerah), dinas pendidikan, dan sekolah memang serius ingin meningkatkan kemampuan literasi (dasar) bagi peserta didik, ada tiga prasyarat minimum: Struktur, Infrastruktur, dan Kultur sekolah.

Pertama, secara struktur harus ada regulasi daerah (Peraturan Gubernur/Pergub, Instruksi Bupati/Wali Kota, dan sejenisnya) yang memayungi kegiatan literasi sekolah. Harus diingat sarana literasi sekolah adalah perpustakaan. Maka dibutuhkan regulasi yang benar-benar mencerminkan kemauan tulus pemerintah daerah (pemda) menghadirkan perpustakaan bermutu bagi peserta didik dan guru.

Tentu keseriusan tersebut akan tercermin dari keberpihakan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kota/kabupaten yang besar terhadap perpustakaan sekolah. Regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah memprioritaskan kehadiran perpustakaan bermutu, buku, akses (internet), taman baca, dst.

Baca juga:
Guru Malas Membaca, Literasi Siswa Rendah (1)
Kemendikbud: BOS Solusi Kesejahteraan Guru Non-ASN
Mendikbud: Akreditasi Perguruan Tinggi Sekarang Sukarela

Regulasi daerah yang mendorong para guru berliterasi, memaksa sekolah kreatif dalam menghadirkan pembelajaran berbasis literasi, menyediakan pojok-pojok baca yang nyaman, menghadirkan buku-buku bacaan menarik baik manual maupun versi e-book. Lakukan survei kepada siswa, buku jenis dan judul apa yang sangat mereka dambakan. Tampung suara mereka, bottom up.

Sekolah tak harus selalu bertindak konservatif, seolah-olah paling tahu apa keinginan siswa, selalu bertindak top down: memerintah, memaksa, memobilisasi, memilihkan, dan menentukan. Padahal apa yang para guru inginkan, belum tentu itu yang siswa harapkan.

Kedua, penuhi kebutuhan infrastruktur perpustakaan bagi sekolah-sekolah, apalagi di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan). Menyedihkan memang ketika penulis melihat dan mendapat cerita dari para guru dan pustakawan sekolah sekitar Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek), khususnya lagi di Jakarta, kalau perpustakaan mereka masih diisi buku-buku lama, kekurangan koleksi, berdebu, bulukan, dimakan rayap, tak terurus, banyak koleksi rusak, dan tak menarik bagi siswa.

Menjadi persoalan mendesak, jika para siswa saja tidak lagi tertarik masuk ke perpustakaan sekolahnya. Masuk saja tak hendak, apalagi singgah membaca, dan meminjam buku. Lantas peningkatan literasi macam apa yang bisa kita harapkan dari kondisi demikian?

Literasi di Sekolah: Guru adalah Kunci
Cerita seperti ini banyak terjadi di tingkat pendidikan dasar. Bahkan ketidakseriusan pemerintah setempat dalam mengelola perpustakaan sekolah adalah ketika perpustakaan sekolah tidak dikelola oleh ahlinya: pustakawan profesional, yaitu lulusan D3/S1 jurusan ilmu perpustakaan.

Baca juga:
FSGI Dukung Revisi UU Guru dan Dosen
FSGI: Skema Baru Dana BOS, Sekolah Diharapkan Transparan
Mendikbud: Perguruan Tinggi Ujung Tombak yang Harus Bergerak Paling Dinamis

Pengelola perpustakaan yang ada diisi oleh guru-guru yang (mereka mengakui) tidak profesional di bidang ini. Hanya karena kekurangan jam mengajar, sehingga diberi tugas tambahan menjaga perpustakaan sekolah yang berada di dalamnya tak membuat betah lama. Sungguh fakta memilukan.

Solusinya hadirkan perpustakaan yang asyik, nyaman, dan berkualitas bagi siswa. Rekrut pustakawan (profesional) untuk perpustakaan sekolah (negeri); adakan program-program menarik perpustakaan sekolah; beri sentuhan digital; dekati sesuai dunia mereka; dan bangun desain interior perpustakaan yang feel at home serta membuat betah pengunjung, sehingga Generasi Z tertarik dan berminat mengunjungi dan membaca di dalamnya.

Khusus bagi DKI Jakarta, rasa-rasanya tak susah memenuhi itu semua, mengingat anggaran pendidikan DKI Jakarta tertinggi dibanding daerah lain di Indonesia. Bila tahun 2019 Rp 21,4 triliun, tahun 2020 mencapai Rp 23,2 triliun. Tapi faktanya, saya menemukan banyaknya perpustakaan sekolah yang jauh dari itu semua di Jakarta.

Ketiga, kultur sekolah yang terbangun semestinya mencerminkan budaya literasi. Mengapa hasil rata-rata skor PISA Indonesia sangat rendah? Di antara faktor penyebabnya adalah banyak dari guru-guru kita yang masih malas membaca. Yang dimaksud membaca di sini tentu bukan membaca Buku Teks Pembelajaran (BTP) atau buku ajar.

Tetapi bagaimana guru membiasakan diri membaca, mulai dari buku-buku babon, literatur ilmiah, hasil riset, jurnal, sampai kepada hal paling sederhana membaca koran. Sebagai otokritik untuk menjadi bahan introspeksi bagi kita para guru, marilah jujur! Selama ini kita lebih banyak menghabiskan waktu membaca broadcast (siaran) di WhatsApp Group (WAG), status teman di FB atau membaca deretan literatur ilmiah di atas? Kita lebih tertarik membaca broadcast WAG dengan judul seksi, wah, dan bombastis atau membaca e-jurnal hasil riset tentang perkembangan pedagogi, andragogi, dan heutagogi?

Lebih Banyak Waktu untuk Membaca WAG
Waktu para guru bermental malas membaca ini rasanya hanya habis untuk membaca dan menyebarkan kembali (forward) “postingan” di WAG, ketimbang aktivitas literasi di atas. Atau paling banter memberi komentar di WAG atas suatu postingan sebelumnya. Apalagi, jika topiknya politik dan konspirasi yang dibungkus “agama” plus judul yang bombastis. Ini topik-topik yang agaknya paling diminati. Tak peduli itu berita bohong, karena memang tak dibaca atau tak paham isinya. Langsung saja disebar, tanpa bersikap kritis apalagi berpikir dampak sosialnya.

Tak heran misalkan ketika Pemilu, WAG dan FB menjadi wadah lalu-lalangnya informasi hoaks. Hasil riset Dedi Rianto Rahadi (Jurnal FE Universitas Merdeka Malang) mengklasifikasikan jenis-jenis hoaks yang disebar, yaitu: fake news; clickbait; confirmation bias; misinformation; satire; post-truth; dan propaganda (Dedi Rianto Rahadi, 2017).

Lebih menarik kemudian membaca hasil riset Universitas New York dan Universitas Princeton, mengatakan bahwa penyebar hoaks paling besar di media sosial (medsos) adalah usia orang tua, 45-65 tahun (2016). Senada dengan yang disampaikan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) bahwa penyebar hoaks terbesar di medsos adalah berusia di atas 40 tahun: Generasi X dan Generasi Baby Boomers (lebih lanjut baca https://tirto.id/masalah-orangtua-gemar-membagi-hoaks-di-medsos-dan-whatsapp-decZ).

Baca juga:
Pustakawan Penentu Terbentuknya Budaya Literasi
FSGI: Guru Adalah Wakil Negara di Bidang Pendidikan
Mendikbud: Perguruan Tinggi Harus Lebih Inovatif, Adaptif, dan “Lincah”

Para orang tua tersebut dalam konteks dunia digital disebut digital immigrant. Istilah yang membedakannya dari Generasi Milenial (Y) yang lahir 1980-1995 dan Generasi Z, lahir 1996-2012 yang disebut digital native.

Bisa menjadi proposal penelitian kecil: Bagaimana perilaku para guru (tua dan muda) berkomunikasi di WAG; Bagaimana penggunaan media (sosial) guru dalam peningkatan profesionalitas dalam pembelajaran; Aktivitas literasi seperti apa yang sering dilakukan; Berapa buku babon atau jurnal yang dibaca selama sebulan; Berapa jumlah koleksi buku yang ada di rumah; Berapa jam seminggu dihabiskan untuk membaca buku; Berapa rupiah dari gaji/tunjangan dialokasikan untuk membeli buku perbulan; dan selanjutnya. Ini akan menarik untuk memetakan keseriusan para guru dalam berliterasi.

Jujur saja, para guru kita memang bermasalah dalam kultur membaca. Membaca buku belum berwujud habituasi. Aktivitas literasi belum menjadi tradisi, baru sekadar pemenuhan perintah administrasi. Bagaimana kita mampu meningkatkan kemampuan literasi siswa jika gurunya saja malas membaca? Jangan berharap skor PISA Indonesia akan merangkak naik, jika gurunya saja buta literasi. Ingat, teladan melalui perbuatan lebih utama ketimbang perintah melalui ucapan. Character is caught not taught.

(Penulis adalah pengajar di Labschool Jakarta-Universitas Negeri Jakarta dan Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia. Surel: satriwansalim@gmail.com)