Guru Malas Membaca, Literasi Siswa Rendah (1)

Guru Malas Membaca, Literasi Siswa Rendah (1)

Satriwan Salim, pengajar di Labschool Jakarta-Universitas Negeri Jakarta dan Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia. [SHNet/Ist]

Oleh: Satriwan Salim

EMPAT Program Merdeka Belajar ala Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim (2019) memunculkan harapan sekaligus keraguan. Berharap pada program ini, sebab belum terasa adanya perbaikan signifikan terhadap sistem pendidikan (baca: persekolahan) nasional, setidaknya dua dekade terakhir.

Tetapi juga ragu, sebab empat Program Merdeka Belajar tak menyentuh sedikit pun bagaimana strategi menyiapkan guru-guru yang kompeten secara nasional. Tak menyentuh bagaimana strategi peningkatan kualitas pembelajaran di kelas/sekolah. Tak menyentuh bagaimana strategi agar kemampuan dasar peserta didik dalam membaca (literasi) meningkat. Termasuk dalam kemampuan dasar matematika dan sains. Padahal prasyarat mutlak di atas, determinatif terhadap ketercapaian Program Merdeka Belajar.

Mari bicara data, menengok hasil PISA (Programme for International Student Assessment) 2018, dirilis akhir 2019 lalu, yang diselenggarakan negara-negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Dengan tiga indikator penilaian di bidang Matematika, Sains, dan Literasi.

Baca juga: FSGI: Berpotensi Diskriminatif Skema Baru Dana BOS

Asesmen ini dilakukan terhadap siswa usia 15 tahun, di hampir 80 negara, termasuk Indonesia. Hasilnya, kita konsisten berada di level kelompok 10 dari bawah, bahkan sejak tes PISA diikuti Indonesia pada tahun 2000.

Anggaran Tinggi, Kualitas Rendah
Yang paling menyedihkan adalah skor literasi siswa. Dari 78 negara, Indonesia di posisi ke-72 dengan skor 371. Celakanya, skor 371 ini sama persis hasilnya dengan perolehan skor literasi Indonesia, ketika ikut pertama kali pada tahun 2000. Artinya, selama 18 tahun tidak ada perubahan dalam kemampuan memahami teks (membaca) dari anak-anak kita secara nasional.

Kita menginsafi bahwa kemampuan membaca (akses terhadap buku, perpustakaan, dan beragam derivasinya) merupakan bagian inhern dalam fungsi pendidikan itu sendiri. Padahal, anggaran pendidikan tiap tahun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami kenaikan. Tren kenaikan alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBN selama enam tahun berturut-turut sejak 2015-2020 adalah: 390,1 triliun; 370,4 triliun; 419,8 triliun; 444,1 triliun; 492,5 triliun; dan 505,8 triliun (lihat https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/16/2020-anggaran-pendidikan-hanya-naik-27).

Baca juga: FSGI: Skema Baru Dana BOS, Sekolah Diharapkan Transparan

Anggaran raksasa yang patut disyukuri, sebab negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat serta Skandinavia, tak sampai mengalokasikan 20% dari APBN mereka untuk pendidikan.

Skor 371 (2018) pun secara angka berada di kelompok posisi terbawah, jika dibandingkan dengan rata-rata skor membaca negara OECD, yakni di angka 487. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari (Spanyol, tak ada data), Filipina, Republik Dominika, Kosovo, Lebanon, dan Maroko. Di Asia Tenggara kita berada di bawah Malaysia yang di posisi 56 (skor 415) dan Brunei Darussalam di posisi 59 (skor 408).

Bagaimana Singapura? Kita tak akan kaget. Sebab negara mungil ini meraih urutan tertinggi kedua (skor 549) setelah China di urutan pertama, mengalahkan negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Bahkan skor PISA Singapura relatif selalu di atas. Persoalan kita adalah alokasi anggaran fungsi pendidikan yang fantastis (20 % APBN) tersebut, belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional, yang ada kemampuan literasi di dalamnya.

Tiap tahun kenaikan alokasi anggaran pendidikan (APBN), lebih terlihat kepada aspek tunjangan sertifikasi guru, alokasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan penambahan serta perbaikan ruang kelas/sekolah (infrastruktur pendidikan). Padahal di antara persoalan fundamental sistem pendidikan dan persekolahan adalah kualitas guru yang masih jauh di bawah harapan.

Baca juga:  FSGI: Revisi Total Kurikulum SMK, Bukan SD-SMA!

Merujuk kepada hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang serentak dilakukan pada 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), hasil rata-rata uji kompetensi guru nasional berada di angka 56,69. UKG dilaksanakan terhadap seluruh guru tanpa kecuali. Padahal, target nilai yang diharapkan pemerintah adalah 80,00. Ternyata hasilnya jauh panggang dari api.

Aktivitas Literasi
Literasi bukan sekadar kemampuan membaca teks. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah (termasuk berpikir kritis) pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat.

Definisi di atas memaknai literasi dalam perspektif lebih kontekstual (National Institute for Literacy). Aktivitas literasi dilakukan dengan mengolah semua informasi yang didapatkan dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu. Dalam konteks ini, tes literasi dasar PISA bagi siswa ditujukan untuk mengetahui keterampilannya dalam memahami teks, mengolah informasi, dengan menyertakan kemampuan berpikir kritis (critical thinking) untuk memecahkan suatu masalah (problem solving) yang tertera dalam teks.

Dalam rangka menaikkan skor dan partisipasi literasi, pemerintah menelurkan Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada 2015 lalu. Tataran “niat” (political will) patut diacungi jempol. Sebab gerakan sejenis belum ada sebelumnya. Tapi di tataran operasional, ternyata gerakan ini terkesan sekadar formalitas, massal, orientasi administratif (jika ada pengawas sekolah datang atau demi akreditasi), dan dipaksakan kepada siswa.

Baca juga: FSGI Ingatkan Mendikbud Nadiem tentang “Menumpuknya” Persoalan Guru

Maksud formalitas adalah biasanya “aktivitas literasi” di hari Kamis pagi (hari tertentu), 15 menit sebelum masuk belajar. Siswa dikumpulkan (dimobilisasi) guru di ruangan atau lapangan. Membaca buku beramai-ramai lalu didokumentasikan, jaga-jaga kalau ada pengawas yang bertanya.

Dan yang lebih memuakkan adalah siswa “dipaksa” membaca, sebagai aktivitas administratif. Inilah di antara kelemahan program literasi sekolah, yang kini mengalami penurunan intensitas dan perhatian pemerintah (daerah). Sehingga perjalanan program bergantung kepada keseriusan pemerintah daerah dalam mengelolanya. (Penulis adalah pengajar di Labschool Jakarta-Universitas Negeri Jakarta dan Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia. Surel: satriwansalim@gmail.com)