FSGI: Skema Baru Dana BOS, Sekolah Diharapkan Transparan

FSGI: Skema Baru Dana BOS, Sekolah Diharapkan Transparan

Sekjen FSGI Heru Purnomo saat dalam sebuah acara pada 2018 lalu [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menanggapi skema baru penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baru saja diumumkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (10/2) lalu. Namun, organisasi guru ini mengkhawatirkan sekolah yang saat ini belum transparan dan akuntabel dalam mengelola dana BOS.

“Skema baru penyaluran dana BOS, di satu sisi memberikan angin segar bagi sekolah, karena dana BOS langsung ditransfer ke rekening sekolah. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran sekolah belum transparan dan akuntabel mengelola dana BOS ini,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI Heru Purnomo kepada media, Rabu (12/2).

Baca juga:
FSGI: Revisi Total Kurikulum SMK, Bukan SD-SMA!
FSGI Dukung Revisi UU Guru dan Dosen
Mendikbud: Mekanisme BOS Diubah untuk Sejahterakan Guru Honorer

FSGI menanggapi skema baru penyaluran dana BOS ini sebagai berikut. Pertama, FSGI mengapresiasi pemerintah melalui skema baru, yang memberikan kepercayaan kepada sekolah. Sebab dana BOS langsung ditransfer ke rekening sekolah. Tidak lagi melalui rekening daerah yang berpotensi disalahgunakan oknum pejabat dan oknum kepala sekolah.

“Seperti selama ini terjadi. Debirokratisasi penyaluran dana BOS ini menjadi angin segar bagi sekolah untuk segera mengelola anggaran BOS dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Tanpa meja birokrasi yang berbelit dan berpotensi koruptif. Termasuk skema penyaluran menjadi tiga kali setahun,” kata Heru.

Berpotensi Diskriminatif
Kedua, alokasi dana BOS maksimal 50% untuk upah guru honorer ini berpotensi diskriminatif. Sebab, ada prasyarat guru honorer tersebut harus memiliki Nomor Urut Pegawai Tenaga Kependidikan (NUPTK). Kenyataannya, sangat banyak guru honorer, baik di sekolah negeri, apalagi di sekolah swasta yang belum punya NUPTK. Birokratisasi NUPTK yang ribet dan menyusahkan guru menjadi salah satu penyebab banyaknya guru honorer belum mendapatkan NUPTK.

“Maka dengan prasyarat NUPTK ini, guru honorer tidak akan memperoleh upah dari dana BOS. Ini potensi diskriminasi yang dimaksud,” Wasekjen FSGI Satriwan Salim dalam keterangannya kepada media.

Satriwan yang adalah guru swasta ini melanjutkan, jika alokasi dana BOS untuk menggaji guru honorer sampai di angka maksimal 50%, ini juga dilematis. Sebab sekolah-sekolah akan terhambat dalam hal pembangunan infrastruktur, pelatihan dan pembinaan guru, atau alokasi lain untuk meningkatkan kualitas sekolah. Itu karena 50% anggaran sudah tersita bagi gaji guru honorer.

Satriwan berpandangan, semestinya upah guru honorer itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), atau bersama dengan pemerintah pusat, tapi bukan melalui dana BOS.

“Inilah yang kami dorong, agar pemerintah daerah patuh kepada perintah UUD 1945 Pasal 31 tentang anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD dan APBN,” kata Satriwan.

Guru P3K Harusnya Dibuatkan SK Pengangkatan
Alih-alih pro terhadap guru honorer, bagi Satriwan pemerintah pusat sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan guru honorer sampai ke akarnya, hanya di permukaan saja.

Baca juga:
FSGI Ingatkan Mendikbud Nadiem tentang “Menumpuknya” Persoalan Guru
FSGI: Anggaran Tinggi, Kualitas Pendidikan Rendah
PGRI Desak MPR Turut Memperjuangkan Nasib Guru Honorer

Kalau pemerintah pusat mau menyelesaikan persoalan guru honorer, semestinya para guru honorer yang sudah ikut seleksi menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) secara nasional pada 2019 lalu, segera dibuatkan surat keputusan (SK) pengangkatannya, penempatan, dan diberi gaji resmi oleh negara. Tapi nyatanya, para guru honorer yang dinyatakan lolos seleksi P3K itu sampai awal 2020 ini tak kunjung diangkat, ditempatkan, dan digaji layaknya Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, menurut UU ASN No 5 Tahun 2014, para Guru P3K adalah juga berstatus ASN.

“Pemerintah sangat diskriminatif mengatur dan mengelola Guru P3K dibanding Guru ASN (PNS) umumnya. FSGI juga mendapatkan keluhan dari ratusan Guru P3K di Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bima, dan Kota Bima (NTB) perihal ini,” kata Satriwan.

Jadi, menurut FSGI, persoalan alokasi Dana BOS 50% untuk guru honorer tak menyelsaikan persoalan substansial para guru honorer.

“Hanya kebijakan populis, yang itu pun berpotensi diskriminatif, karena syarat NUPTK tadi,” kata Satriwan. (whm/sp)