FSGI: Berpotensi Diskriminatif Skema Baru Dana BOS

FSGI: Berpotensi Diskriminatif Skema Baru Dana BOS

Sekjen FSGI Heru Purnomo (kedua dari kiri) saat menjadi narasumber soal gaji guru, dalam sebuah acara televisi pada 2018 lalu [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Skema baru penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baru saja diumumkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, berpotensi diskriminatif. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyampaikan hal ini, Rabu (12/2), menanggapi pengumuman Episode Ke-3 Kampus Merdeka oleh Mendikbud di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (10/2) lalu.

“Potensi diskriminasi berikutnya adalah: ada persyaratan guru honorer yang belum memiliki Sertifikat Pendidik. Artinya, guru yang sudah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak bisa menerima upahnya dari BOS. Lalu, dari mana mereka akan mendapatkan upah?,” tanya Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI Heru Purnomo kepada media, Rabu (12/2).

Baca juga:
FSGI: Skema Baru Dana BOS, Sekolah Diharapkan Transparan
Pencairan Dana BOS dan Dana Desa Bagian Upaya Penyederhanaan Birokrasi
FSGI Dukung Revisi UU Guru dan Dosen

“Padahal, TPG dan gaji/upah itu kan berbeda substansinya. TPG dibayar sebagai konsekuensi perolehan sertifikat Pendidik yang diperoleh guru dari profesionalitasnya dalam menjalankan tugas profesi. Sementara gaji dibayar sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas guru di sekolah, termasuk mengajar dan tugas-tugas tambahan lainnya.

Dalam UU Guru dan Dosen antara TPG dan gGaji guru, berada pada pasal yang berbeda. TPG berada di Pasal 16, sementara gaji guru berada di Pasal 15.

Ketiga, skema transfer langsung Dana BOS ke rekening sekolah memberikan harapan kepada sekolah agar merdeka mengelola BOS. Bebas dari meja birokrasi daerah. Tapi, Wakil Sekjen FSGI, Satriwan Salim menambahkan organisasinya, FSGI, mendorong sekolah-sekolah untuk transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran dengan berani mempublikasikan penggunaan anggaran BOS ini.

Dia meminta dan memberikan “tantangan” kepada sekolah-sekolah agar berani menampilkan penggunaan Dana BOS secara transparan & akuntabel di Website Sekolah atau di mading-mading sekolah. Agar semua pihak; internal (pengawas sekolah, komite sekolah, dan guru) dan eksternal bisa mengaksesnya.

Peran Pengawas Terkesan Administratif
Ia pun mengharapkan peran optimal pengawas sekolah yang selama ini lebih terkesan administratif belaka. Ini dalam rangka Pendidikan Karakter: Nilai Kejujuran; Tanggungjawab; Integritas; Akuntabilitas; dan Transparansi bagi guru-guru dan kepala sekolah.

Jangan hanya para siswa saja yang diminta dan diceramahi tentang pendidikan karakter, tetapi guru dan kepala sekolah juga harus memberikan teladan langsung: yaitu melalui pengelolaan dan publikasi anggaran BOS yang akuntabel, aksesibel, dan transparan.

FSGI pernah memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah dengan menggandeng Indonesia Corruption Wacth (ICW) beberapa waktu silam, tentang pengelolaan anggaran sekolah serta dana BOS yang akuntabel dan transparan.

Baca juga:
Mendikbud: Mekanisme BOS Diubah untuk Sejahterakan Guru Honorer
BSSN dan Kemendikbud Kerja Sama “Tanda Tangan Elektronik”
Lima Permendikbud Jadi Payung Hukum Kampus Merdeka

“Sepertinya ini bisa dijadikan salah satu contoh, organisasi guru dan sekolah berinisiatif menggandeng lembaga-lembaga non-government organisation (NGO) untuk belajar mengelola dana publik secara transparan, agar sekolah terbebas dari korupsi.

Keempat, terkait akuntabilitas dalam pengelolaan BOS. FSGI akan adanya transparansi pengelolaan BOS di sekolah. Karena dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS menurut Permendikbud No 8 Tahun 2020 tersebut, belum diatur secara jelas. Menurut Pasal 14 Ayat 1: “Pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS Reguler dilakukan oleh Sekolah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.”

Lalu Ayat 2: “Tata cara pengelolaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri.”

Sanksi Hukum Masih Bias
Heru yang juga merupakan Kepala SMP Negeri di Jakarta Timur juga menyinggung soal laporan, di mana, lampiran menurutnya tidak menunjukkan adanya kepastian langkah transparansi dan akuntabilitas.

“Begitu juga bila terjadi penyalahgunaan anggaran BOS, sanksi hukumnya masih bias,” kata Heru.

Hal ini menurutnya tampak dalam Pasal 17 Ayat 2: “Dalam hal Tim BOS sekolah tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 maka penyaluran dana BOS reguler pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan.”

“Jika kita lihat, penyalahgunaan tata kelola anggaran BOS bisa dalam bentuk kesalahan prosedur dalam belanja barang dan jasa, tetapi penyalahgunaan anggaran bisa juga terjadi untuk memperkaya diri kepala sekolah dengan kelompoknya sehingga negara dirugikan. Jika hal ini yang terjadi maka berefek pidana. Kejelasan hal ini belum tampak dalam Permendikbud tersebut. Padahal, spirit tata kelola BOS yang kita kehendaki adalah pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi,” kata Heru.

Kekawatiran itulah yang mendasari FSGI meminta pemerintah melakukan sosialisasi dan pelatihan transparasi anggaran dari tahapan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), dilanjutkan ke distribusi Anggaran Kas Bulanan, lalu dilanjutkan dengan belanja barang dan jasa secara transparan. Bahkan, kalau perlu memakai konsep e-budgeting serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran secara daring dan sinkron.

“Sehingga kepala sekolah sebagai pengguna anggaran bisa mengelola anggaran BOS dengan baik dan benar,” kata Heru. (whm/sp)