BSSN dan Kemendikbud Kerja Sama “Tanda Tangan Elektronik”

BSSN dan Kemendikbud Kerja Sama “Tanda Tangan Elektronik”

Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di kalangan satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kemendikbud, di Kantor Kemendikbud, Jumat (7/2). [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di kalangan satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). PKS ini ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im dan Deputi II Bidang Proteksi BSSN, Akhmad Toha, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (7/2).

Baca juga:
Pendidikan Harus Ikuti Perkembangan Zaman dan Peradaban
IGI: Penghapusan Sistem Honorer Akan Berkontribusi Besar pada Kualitas Pendidikan
Mendikbud: Potong Rantai Penghambat Inovasi Pendidikan!

Kemendikbud menyebutkan kegiatan ini dalam upaya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan birokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Terkait hal ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Layanan TTE ini diharapkan akan mendukung layanan persuratan elektronik yang dikenal dengan sebutan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) maupun sertifikat pelatihan, serta dokumen lainnya di lingkungan Kemendikbud,” tutur Ainun dalam sambutannya sebelum penandatanganan PKS.

Acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di kalangan satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kemendikbud, oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im, dan Deputi II Bidang Proteksi BSSN, Akhmad Toha, di Kantor Kemendikbud, Jumat (7/2). [SHNet/Ist]
“Kami tentu akan memperluas sehingga dapat diterapkan dalam proses integrasi. Antara lain yang digunakan sekarang adalah SINDE yang masih perlu disempurnakan lagi sehingga bisa memasukkan unsur TTE. Dengan demikian prosesnya lebih pendek dan efisien, tidak terjadi duplikasi lagi. Itu bisa kita realisasikan dan kita terbitkan integrasi itu di tahun 2020 ini,” ujarnya.

Mengandung Benefit dan Risiko
Ainun menilai bahwa teknologi digital di satu sisi memberikan benefit, tetapi juga mengandung risiko, sehingga peran BSSN sangat penting.

“Peran kita sendiri termasuk perilaku kita juga harus berubah, salah satu atau sebagian dari perilaku yang kurang mendukung itu adalah kurang menyadari pentingnya kerahasiaan dan ini yang perlu kita tanamkan lagi sehingga kerahasiaan itu betul-betul bisa kita pegang, terkait password, akses fisik, perangkat dan sebagainya,” pesan Ainun.

Menutup sambutannya, Ainun menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi BSSN yang telah mendukung upaya Kemendikbud menerapkan teknologi digital dalam proses pelayanan publik sistem birokrasi.

‘’Kami berharap dan juga memerlukan peran BSSN memberikan jaminan kualitas penerapan teknologi digital tersebut,”ujarnya.

Deputi II Bidang Proteksi BSSN, Akhmad Toha menjelaskan TTE dibutuhkan untuk mencegah adanya surat/dokumen palsu di kalangan masyarakat yang biasanya dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, perkembangan dunia digital saat ini menuntut adanya layanan cepat dan efisien.

Penandatanganan PKS Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di kalangan satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kemendikbud, oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im, dan Deputi II Bidang Proteksi BSSN, Akhmad Toha, di Kantor Kemendikbud, Jumat (7/2). [SHNet/Ist]
Nantinya para pejabat yang berwenang dapat menandatangani dokumen secara elektronik. Tanda tangan elektronik nantinya akan berisi identitas digital pejabat dalam bentuk sertifikat elektronik yang terenkripsi langsung oleh sistem TTE.

Baca juga:
Mendikbud dan Menteri Desa Bahas Permasalahan Pendidikan
Praktisi Pendidikan: Edukasi Masyarakat tentang Sekolah Inklusi
Mendikbud Agar Manfaatkan Teknologi Tingkatkan Kualitas Pendidikan

“Tanda tangan PKS ini dilakukan setelah dilakukan uji coba sistem TTE yang dilakukan antara Balai Sertifikasi Elektroni (BSrE) selaku unit kerja di bawah BSSN yang berwenang mengeluarkan sertifikat elektronik di kalangan pemerintah bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud selaku penanggung jawab infrastruktur TIK di lingkungan Kemendikbud. Hasil uji coba dinilai sudah cukup baik untuk dilanjutkan pada tahapan implementasi TTE,” ujar Akhmad.

Kepala Pusdatin, Gogot Suharwoto berharap kerja sama dengan BSSN yang sudah dilakukan ini dapat diimplementasikan pada dokumen/surat yang dikeluarkan Kemendikbud. Implementasi diharapkan meningkatkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan untuk masyarakat. (whm/sp)