Rosa Vivien: Sampah Plastik yang Bisa Dikelola tidak Dilarang

Rosa Vivien: Sampah Plastik yang Bisa Dikelola tidak Dilarang


SHnet, Jakarta
– Sampah telah menjadi isu yang sangat pelik di Indonesia. Dengan penduduk terbesar kelima di dunia, Indonesia diberitakan memberikan kontribusi yang besar terhadap sampah plastik di dunia, padahal konsumsi plastik Indonesia jauh lebih kecil dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Sampah plastik sendiri hanya kurang dari 15 persen dari keseluruhan jenis sampah, sisanya adalah sampah organik dan jenis sampah lainnya.

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, pun buka suara. Menurutnya, plastik itu ketika menjadi sampah dan terbuang ke lingkungan dan laut, itu karena tidak dikelola dengan baik.  “Dan kalau terbuang ke laut kemudian dimakan ikan dan ikannya dimakan ibu-ibu hamil, anaknya bisa stunting. Sehingga, plastik itu kemudian menjadi sesuatu yang harus ditangani walaupun dari total keseluruhan jumlah sampah, sampah plastik itu hanya sekitar 15 persen,” katanya.

Karenanya, dia sangat menekankan agar pengelolaan sampah itu yang harus diperbaiki. Soal pelarangan, Rosa sepakat itu hanya untuk plastik yang multilayer atau yang tidak bisa didaur ulang. “Karena sekarang dengan jumlah rakyat 250 juta, banyak yang menggantungkan hidupnya dari plastik, saya setuju penggunaan plastik asal bisa dikelola,” tuturnya.

“Plastik boleh digunakan kalau terpaksa. Masak kalau mau jalan ke lapangan harus bawa tumbler, harus diisi di mana kalau airnya habis?” katanya.

Karenanya dia hanya meminta semua pihak ikut kampanye tentang pengurangan sampah plastik dengan cara dikelola dengan baik. Karena, sampah di TPA itu plastiknya luar biasa. Itu karena tidak dikelola.

Rosa mengutarakan pemerintah sekarang mempunyai tiga pendekatan besar untuk pengelolaan sampah. Pertama less waste, yang artinya langkah untuk mengurangi sampah. Pendekatan kedua adalah sirkular ekonomi, yaitu bagaimana sampah bisa terkelola. Misalnya botol plastik, kertas, bisa terkelola menjadi uang. Ketiga, memakai incinerator seperti yang dilakukan di Singapura, yaitu dengan cara dibakar saja.

Untuk mengurangi plastik multilayer, Rosa mengatakan bahwa sudah ada Peraturan Menteri KLHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Di sini produsen itu diminta untuk meredesain kemasannya agar tidak lagi menggunaka plastik sekali pakai multilayer.

“Produsen plastik diwajibkan harus menarik kembali barang-barang kemasannya untuk didaur ulang. Jadi sebaiknya plastik yang dilarang adalah plastik sekali pakai. Kalau yang bisa didaur ulang tidak,” tegasnya.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antarlembaga Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Indonesia (GAPPMI), Rachmat Hidayat, menilai Peraturan Menteri LHK terkait roadmap pengurangan sampah oleh produsen itu tidak sesuai dengan Undang-Undang No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasalnya, regulasi itu hanya berfokus pada kewajiban produsen terhadap pengurangan dan pengelolaan sampah. Padahal, katanya, upaya pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, baik pemerintah pusat dan daerah maupun pelaku usaha atau produsen, serta masyarakat hingga orang per orang memikul tanggung jawab yang setara dalam hal pengurangan dan pengelolaan sampah.

“Bukan hanya tanggung jawab satu pihak, produsen. Dalam UU dan PP, stakeholders itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, pengelola kawasan, wilayah, dan ada masyarakat, serta bahkan orang per orang,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) Christine Halim. Christine mengatakan, KLHK harus mencermati manajemen sampah (waste management). Dan itu tidak hanya dari perusahaan tapi juga individu masyarakat.

Pemerintah, lanjut Christine, belum serius dalam menindak tegas masyarakat ataupun perusahaan yang membuang sampah sembarangan. “Pengelolaan sampah itu tidak hanya proses pengangkutan sampah dan buang, tapi juga sampai titik pendauran ulangnya. Karenanya perlu ada infrastruktur dan pendanaan yang tepat agar ada infrastruktur pengelolaan sampah di tiap daerah,” ujarnya.

Agar tidak menambah panjang aturan pengelolaan sampah, pemerintah diminta menegakkan aturan di atas. Produsen menunggu penjelasan teknis dan langkah konkret dari pemerintah agar peraturan ini tidak hanya sekedar menjadi wacana. (Kurnia Sari)