Pemerintah Harus Wajibkan Industri Kemasan Plastik Gunakan Konten Daur Ulang

Pemerintah Harus Wajibkan Industri Kemasan Plastik Gunakan Konten Daur Ulang

SHNet, Jakarta – Botol plastik air minum kemasan sering dituding menjadi penyebab permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia. Padahal sudah jelas botol jenis ini bisa didaur ulang. Sementara sampah plastik jenis multilayer (pouch atau sachet) yang jelas-jelas sulit didaur ulang kerapkali dilupakan. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, sampah plastik multilayer ini tergolong cukup banyak.

Kemasan plastik di Indonesia mencapai 5,8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,6 juta ton merupakan produksi dalam negeri, dan hanya 10 persen dari 5,8 juta ton itu yang bisa didaur ulang. Angka itu bisa ditingkatkan hanya jika ada support dari pemerintah.

“Caranya, dengan mendapatkan regulasi yang produktif untuk industri kami, sehingga kami menerapkan regulasi yang lebih tepat,” ujar Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Jabodetabek, Daniel Laurence.

Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah mewajibkan semua industri kemasan untuk menggunakan konten daur ulang seperti yang dilakukan di Eropa, dan bukan plastik multilayer seperti yang digunakan untuk kemasan sachet, shampo, dan sejenisnya. Dia beralasan bahwa kemasan plastik yang berisi konten daur ulang itu akan meningkatkan nilai ekonomis dari plastik itu.

“Plastik kemasan seandainya diberi regulasi seperti di Eropa, ada konten dari kemasan itu diwajibkan misalnya seperti yang juga sudah dilakukan Danone, di mana 25 persen konten kemasannya adalah daur ulang, maka dengan sendirinya nilai ekonomis dari plastik itu meningkat,” ujarnya.

Artinya, harus ada dorongan dari pemerintah kepada industri plastik kemasan untuk mengingkatkan value daur ulang plastik ini, agar para pemulung mau mengambilnya.

Sementara, Karyanto Wibowo, Direktur Sustainability Development Danone Indonesia, melihat plastik itu bukan semata-mata sebagai sampah, tapi sebagai resources. “Karena secara teknologi kita bisa mengolah kemasan berbahan dasar plastik untuk produk baru dan produk tekstil. Jadi sangat mungkin untuk dikembangkan menjadi ke arah sirkular ekonomi. Jadi jangan langsung underestimate dulu. Kita punya solusi yang bisa dikembangkan untuk mengatasinya,” katanya.

Jadi, kata Karyanto, industri berperan sangat penting untuk menjadi bagian dari solusi sampah kemasan plastik ini. Menurutnya, industri dengan teknologi yang mereka miliki punya kemampuan untuk itu. “Yang harus dilakukan sebenarnya, bagaimana konten plastik itu semua bisa didaur ulang. Itu pelan-pelan harus mengarah ke sana, sehingga tidak ada lagi sampah yang tidak bernilai karena bisa didaur ulang. Misalnya kemasan Aqua semua bisa didaur ulang. Yang penting bagaimana kemasan plastik itu bisa didaur ulang,” ucapnya.

Karyanto juga berharap pemerintah memberi peraturan yang kondusif, termasuk memfasilitasi bagaimana ekosistem daur ulang ini bisa berkembang, sehingga akan lebih banyak lagi kemasan plastik yang bisa terkelola dengan baik.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK, Sayid Muhadhar, mengatakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jastranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengamanatkan target pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah 70 persen pada 2025. Dalam hal ini, kabupaten dan kota harus mempunyai perencanaan dan aksi nyata dalam pengurangan dan penanganan sampah melalui kebijakan dan strategi daerah, sehingga terwujud kota layak huni (liveable cities). Saat ini, menurut Sayid, jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia masih 0,7 kilogram per orang per hari, sementara di negara lain sudah mencapai 0,4 per hari.

Dia mengatakan bahwa jenis sampah plastik yang sulit didaur ulang adalah plastik yang multilayer. seperti plastik kopi, shampo, sachet dan sejenisnya. Karenanya, untuk mengurangi plastik jenis ini, menurut Sayid, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri KLHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. “Kita sepakat plastik tertentu itu kita dorong untuk memakai hasil daur ulangnya. Kalau tidak bisa 100 persen mungkin 50 persen. Kita akan tingkatkan pelan-pelan seperti yang dilakukan dari produsen plastik Danone,” ujarnya.

Dini Trisyanti, Direktur Sustainable Waste Indonesia, melihat tren penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini hanya mengikuti tren sampahnya saja. Kalau dulu saat masalah sampah itu terpaku pada sampah organik yang menyebabkan suhu di permukaan bumi menjadi hangat (climate change). Saat itu, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan green house. Jadi program-program pemerintah arahnya ke sana. “Nah, sekarang trennya berubah ke arah plastik, pemerintah sibuk dengan kebijakan soal pelarangan penggunaan plastik,” ujarnya.

Seharusnya, menurut Dini, yang dilakukan pemerintah dengan kebijakannya adalah tidak hanya terpaku pada satu jenis sampah saja, tapi harus secara menyeluruh terhadap semua jenis sampah yang ada.

“Saya melihat konektifitas antara pengumpulan, pengolahan dan  pembuangan sampah selama ini sering tidak connect. Ditambah lagi payung regulasinya yang masih membingungkan. Seharusnya jangan mengadopsi begitu saja pola-pola dari internasional. Karena di sana itu masalah sampah sudah 100 persen terkumpul, tidak seperti di Indonesia,” ucapnya.