Kemendes PDTT dan Kemendikbud Rumuskan “Kampus Merdeka untuk Desa”

Kemendes PDTT dan Kemendikbud Rumuskan “Kampus Merdeka untuk Desa”

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Fortides) di Jakarta, Kamis (30/1). [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali mengumpulkan puluhan rektor dalam Forum Perguruan Tinggi Desa (Fortides) untuk merumuskan konsep program Kampus Merdeka untuk Desa.

Kampus Merdeka untuk Desa merupakan program baru Kemendes PDTT kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang baru meluncurkan Kebijakan Kampus Merdeka.

Program tersebut memperbolehkan mahasiswa mengambil mata kuliah di luar program studi (prodi), misalnya dalam bentuk melakukan kegiatan pengabdian di desa selama tiga semester.

Baca juga:
Kampus Merdeka Perluasan Konsep “Merdeka Belajar” di Perguruan Tinggi
Mendikbud: “Membangun Desa” Sarana Penguatan Karakter Mahasiswa
Mendikbud: Perguruan Tinggi Ujung Tombak yang Harus Bergerak Paling Dinamis

“Kita kumpulkan Fortides ini, kita ajak diskusi selama dua hari, bagaimana implementasi program Kampus Merdeka, khususnya proyek desa di dalam pelaksanaan pembangunan desa,” kata Menteri Desa dan PDTT Halim di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

Menteri Halim menjelaskan secara garis besar tentang Kampus Merdeka untuk Desa. Ia berpandangan, melalui program tersebut kepala desa yang berprestasi, mungkin bisa mendapat penghargaan berupa gelar sarjana dari perguruan tinggi tertentu.

Usulan Menteri Halim
“Satu priode kepala desa itu kan 6 tahun. Kalau ‘start’ masuk perguruan tinggi kemudian kinerjanya dikonsultasikan, ada pembimbingan dan dia berprestasi, saya mengusulkan agar diberi apresiasi dalam bentuk wisuda S1,” usul Menteri Halim.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar bertemu media terkait Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Fortides) di Jakarta, Kamis (30/1). [SHNet/Ist]

Selanjutnya, Menteri Halim juga mengusulkan kepada Kemendikbud agar pengabdian mahasiswa di desa bisa menjadi pengganti skripsi. Mahasiswa diberi kebebasan memilih skripsi atau pengabdian di sebuah desa sebagai syarat kelulusan.

“Bagaimana kalau tugas akhirnya boleh digantikan dengan pengabdian di desa selama empat bulan, selesai itu kinerjanya diverifikasi, kemudian lulus,” usulnya lagi.

Baca juga:
Mendikbud: Akreditasi Perguruan Tinggi Sekarang Sukarela
Mahasiswa di Wuhan Aman dan Sehat, Mendikbud Imbau Tetap Tenang
Mendikbud: Mahasiswa Bisa Ambil Pembelajaran di Luar Prodi

Sekadar informasi, teknik mengenai Kampus Merdeka untuk Desa tersebut sedang dibahas lebih lanjut oleh para rektor yang tergabung dalam forum Fortides. Menteri Halim berharap dalam dua hari ke depan bisa rampung sehingga segera diterapkan. (whm/sp)