IGI: Penghapusan Sistem Honorer Akan Berkontribusi Besar pada Kualitas Pendidikan

IGI: Penghapusan Sistem Honorer Akan Berkontribusi Besar pada Kualitas Pendidikan

Mendikbud pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019, yang bertepatan dengan HUT PGRI Ke-74, di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (30/11).[SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Sistem Honorer selama ini harus diakui telah merusak tatanan pendidikan kita. Pasalnya, sistem rekrutmen guru yang serampangan, tanpa pola dan tanpa melalui proses yang jelas, berakibat pada tingginya variasi kualitas guru. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim, menyampaikan pandangannya ini kepada media, Jumat (24/1).

“Mulai dari calon guru dengan kompetensi terbaik sampai calon guru dengan kompetensi terjelek, mulai dari mereka yang sangat baik mengajar hingga yang sangat buruk mengajar, mulai dari yang bermental baik hingga bermental sangat buruk, mulai dari mereka yang mengajar dengan hati hingga mereka yang tak punya hati , semuanya bisa jadi guru,” kata Ramli.

Baca juga: IGI Dukung Seluruh Sekolah Bertahap “Bebas Guru Honorer”

Ia menyatakan, organisasinya, IGI, sangat berterima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Pusat yang telah bersepakat menghapuskan Sistem Honorer.

“Sesuatu yang sudah kami perjuangkan bertahun-tahun demi perbaikan kualitas pendidikan Indonesia,” kata Ramli.

Menurutnya, Sistem Honorer selama ini harus diakui telah merusak tatanan pendidikan kita antara lain juga karena profesi guru kemudian hanya sekadar status.

“Selama ini sangat banyak sekolah yang sesungguhnya hanya butuh lima tambahan guru honorer tapi ada 20 guru honorer di dalamnya,” kata Ramli.

Ia menjelaskan, dalam kasus tersebut, jam mengajar pun dibagi rata seperti sepotong kue yang dipotong kecil-kecil. Bahkan, menurut Ramli, banyak guru yang hanya mengajar 2-3 jam per minggu sekadar agar mendapatkan “status” guru.

Baca juga: IGI: Jika Ingin Cepat Ubah Indonesia, Mendikbud Harus Buat Revolusi Pendidikan

“Bahkan terkadang terjadi kelucuan, guru bersertifikasi harus mencari tambahan jam mengajar di luar sekolahnya demi memberi kesempatan guru honorer ini,” kata Ramli.

Adanya “Guru Titipan”
Menurutnya, salah satu faktor sulitnya menghambat pertumbuhan guru honorer adalah adanya “titipan” kepala sekolah, bahkan titipan dari kepala daerah.

“Tentu saja sangat sulit menolak ‘guru titipan’, apalagi jika yang menitip adalah seorang anggota legislatif atau seorang pejabat daerah, apalagi pejabat pusat. Kepala sekolah akan segera memberikan jam mengajar apa pun caranya untuk bisa mengakomodasi para titipan ini,” kata Ramli.

Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim. [SHNet/Ist]

Menurutnya, ‘banjirnya’ guru honorer di sekolah-sekolah membuat guru-guru pegawai negeri sipil (PNS) menjadi malas. Guru PNS yang berlaku seperti ini menurut Ramli tak banyak, tapi hampir merata di seluruh Indonesia.

“Mereka dengan mudah meminta guru honorer yang jam mengajarnya sedikit itu untuk menggantikan dirinya kapan pun dia mau. Dengan honor hanya Rp 6000 per jam tentu saja sangat enteng buat guru PNS apalagi yang sudah mendapat sertifikasi dan mendapatkan tunjangan daerah,” ungkap Ramli.

Menurutnya, guru-guru PNS bisa bebas bercengkerama dengan koleganya dan akan semakin sibuk menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), terutama jika calon petahana akan segera bertarung kembali. Guru-guru PNS seperti merasa tenang karena kelas-kelas yang menjadi tanggung jawab mereka beres dan biasanya siswa juga cenderung lebih senang diajar oleh para guru ‘peran pengganti’ ini.

“Padahal sesungguhnya guru PNS ini telah merusak tatanan pendidikan kita. Mereka biasanya aman di daerah karena kepiawaiannya ‘bermain’ dalam pilkada. Tentu saja tak semua guru PNS seperti ini, tapi (jumlahnya) sangat berpotensi untuk terus bertambah. Padahal makin banyak yang pensiun,” kata Ramli. (whm/sp)