IGI Dukung Seluruh Sekolah Bertahap “Bebas Guru Honorer”

IGI Dukung Seluruh Sekolah Bertahap “Bebas Guru Honorer”

Suasana Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019, yang juga bertepatan dengan HUT PGRI Ke-74, di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (30/11/2019) lalu.[SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun pelaksanaan Undang-Undang ASN tersebut bertahap, namun harus dipastikan tidak ada lagi status pegawai di luar dari yang telah diatur oleh undang-undang tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menegaskan hal ini dalam rapat yang diadakan di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Baca juga: IGI: Jika Ingin Cepat Ubah Indonesia, Mendikbud Harus Buat Revolusi Pendidikan

Peserta rapat adalah Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Rapat ini menyepakati memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim menyatakan mendukung apabila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempertegas hasil rapat tersebut.

“Alhamdulillah, perjuangan panjang Ikatan Guru Indonesia untuk menempatkan guru pada posisi terhormat dan membebaskan guru dari penghinaan berupa upah murah dengan cara penghapusan sistem honorer, telah membuahkan hasil,” demikian kata Ramli dalam keterangannya kepada media, Selasa (21/1).

 

Hanya Dua Status: PNS dan PPPK
Ia berpendapat, kesimpulan hasil rapat Komisi II, Kementerian PAN-RB, dan BKN antara lain bermakna ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai tetap, tidak tetap maupun tenaga honorer.

“Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya. Jelas kesimpulan rapat,” kata Ramli.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim. [SHNet/Ist]

Ia menyampaikan bahwa terkait keputusan DPR dan pemerintah tersebut, IGI menyatakan sangat mendukung Kemendikbud untuk mempertegas aturan yang menegaskan bahwa tidak ada satu pun guru di Indonesia yang berstatus honorer. Dan guru-guru yang mengajar di sekolah, terutama sekolah negeri, hanya menyandang dua status, yaitu PNS atau PPPK.

 

IGI Usul Buat Ketentuan dalam Sistem Dapodik
“Kemendikbud tentu saja sangat mudah melakukan ini, meskipun penguasaan atas guru ada di pemerintah daerah dan pemerintah provinsi,” kata Ramli.

Menurutnya, Kemendikbud cukup membuat ketentuan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sistem ini hendaknya mewajibkan sekolah hanya mencantumkan guru yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dalam sistem Dapodik.

“Jika sekolah tidak mencantumkan NIP maka secara otomatis sistem tersebut menolak data yang dimasukkan,” usul Ramli.

Pendapat Ramli yang kedua, pemerintah menghapuskan dana honorarium dalam dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

 

Sesegera Mungkin
“Dan yang ketiga, Kemendikbud memastikan rasio antara guru dan siswa dalam satu kelas, menjadi syarat penginputan pada Dapodik.

“Minimal satu rombel (rombongan belajar) satu guru,” usul Ramli.

Menurutnya, IGI menginginkan sistem ini diterapkan sesegera mungkin.

“Untuk memastikan pendidikan kita berjalan dengan baik,” ujarnya. (whm/sp)