IGI: Diklat Guru Berpotensi Mubazir

IGI: Diklat Guru Berpotensi Mubazir

IGI: Hasil Tes Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Zonasi rata-rata kurang dari 60, padahal menghabiskan anggaran yang relatif besar dari negara. [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Banyak guru berstatus honorer jauh lebih rajin ikut pelatihan dibandingkan guru-guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, status para guru honorer tidak jelas, sehingga program pendidikan dan latihan (diklat) justru berpotensi menjadi mubazir. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menyampaikan pandangannya ini kepada media, Jumat (24/1).

“Bahkan, pelatihan-pelatihan beranggaran mewah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun kadang ramai oleh guru-guru honorer dengan ‘semangat 45 ini’,” kata Ramli lagi.

Baca juga:
IGI: Penghapusan Sistem Honorer Akan Berkontribusi Besar pada Kualitas Pendidikan
IGI Dukung Seluruh Sekolah Bertahap “Bebas Guru Honorer”

Ia berpendapat, dengan status para guru honorer yang tak jelas, diklat-diklat ini berpotensi menjadi mubazir. Pasalnya, suatu ketika para guru honorer masa honorernya bisa jadi tak lagi diperpanjang oleh sekolah.

“Atau (guru berstatus honorer) tak lagi diberi jam pengajaran oleh sekolah,” kata Ramli.

Dengan semua persoalan itu, menurut Ramli sudah sangat tepat jika Kemendikbud dan pemerintah daerah sesegera mungkin mengaktualisasikan kesepakatan pemerintah dan DPR RI soal penghapusan status guru honorer ini.

“Dan tentu saja (pemerintah) segera menyiapkan pola rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon PNS (CPNS) untuk mengisi kekosongan yang akan diakibatkan penghapusan sistem honorer ini,” saran Ramli.

Pengurangan Jumlah Mata Pelajaran untuk Efektivitas Guru
Ia berpendapat, salah satu faktor sulitnya pemerintah memenuhi kebutuhan guru adalah karena tidak efektifnya guru di sekolah yang diakibatkan oleh jumlah mata pelajaran yang begitu banyak. Kasus mata pelajaran yang relatif banyak ini terutama terjadi pada level SMP, SMA, dan SMK. Hal ini pula menurut pengamatan Ramli yang membuat sekolah-sekolah swasta kesulitan memberikan gaji sesuai upah minimum regional (UMR) kepada guru.

Antara Kualitas dan Pengabdian
Ramli menegaskan, bahwa kualitas guru merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar karena merupakan “harga mati”.

“Bagi kami di Ikatan Guru Indonesia, kualitas guru menjadi harga mati. Kkarena itu, IGI menolak rekrutmen PPPK atau CPNS, baik dari honororer apalagi dari jalur umum, apabila tanpa seleksi sama sekali,” kata Ramli.

Menurutnya, penolakan IGI, karena pola rekrutmen semacam ini yang akan membuat kualitas pendidikan kita tambah hancur.

Ia menjelaska, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) memberikan gambaran betapa rendahnya kualitas guru kita.

“Hasil PISA dan AKSI pun memberi gambaran betapa guru-guru kita belum mampu mengangkat kualitas anak didik, bahkan kualitas cenderung menurun. Karena itu IGI menolak keras rekrutmen CPNS atau PPPK tanpa seleksi,” ujar Ramli.

Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim. [SHNet/Ist]

Pemerintah Agar Menghargai Pengabdian Honorer
Meskipun demikian, IGI kata Ramli, menuntut pemerintah menghargai pengabdian guru-guru honorer ini.

“Bagaimana pun banyak dari mereka menjadi bagian dari IGI,” kata Ramli.

Oleh karena itu, IGI menurut Ramli mengusulkan pola rekrutmen yang memadukan antara kualitas dan penghargaan atas pengabdian. Caranya dengan memberikan bobot pengabdian bersanding dengan bobot kompetensi.

“Guru diberikan nilai otomatis sebagai penghargaan atas pengabdiannya,” usul Ramli.

Ia menjelaskan, setiap tahun pengabdian diberikan bobot 1% sehingga semakin lama guru tersebut mengabdi, semakin tinggi bobot pengabdiannya. Guru yang sudah mengajar 35 tahun secara otomatis akan mendapat 35% sebelum seleksi sementara mereka yang baru sarjana dan belum mengabdi sama sekali masih memiliki bobot 0% sebelum seleksi.

Baca juga:
IGI Sarankan Orang Tua Antar Anak Sekolah
IGI: BLK Adalah Kegagalan Pendidikan Vokasi

“Artinya, perlu kompetensi yang jauh lebih tinggi bagi mereka yang baru lulus kuliah agar bisa bersaing dengan guru honorer ini,” usul Ramli.

Dan jika guru honorer yang bobot penghargaannya sangat tinggi tetapi masih juga kalah dari mereka yang baru lulus kuliah, berarti memang harus diakui bahwa yang bersangkutan tidak layak mengajar dan tidak layak mengisi ruang kelas. (whm/sp)