DPR tidak Setuju Pelarangan Penggunaan Plastik Daur Ulang

DPR tidak Setuju Pelarangan Penggunaan Plastik Daur Ulang

 

SHnet, Jakarta –  Komisi IV DPR yang bermitra dengan KLHK tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang atau dikelola kembali. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR, Yessy Melania.

 

Menurutnya, tidak bisa mengubah mindset masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan plastik secara cepat. “Karenanya,  kebijakan pemerintah untuk melarang penggunaan plastik di masyarakat itu pasti akan susah dilakukan,” katanya.

Salah satu langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah plastik ini adalah, memberikan ide yang orientasinya nilai ekonomis seperti bank sampah. Menurutnya, langkah itu bisa membantu menyadarkan masyarakat bahwa sampah ini ternyata bisa jadi berkah.

 

Di Komisi IV sendiri, kata Yessy, untuk melarang penggunaan plastik itu belum dibicarakan dengan KLHK. “Kalau secara pribadi kalaupun mau dilarang, saya setuju kalau yang dilarang itu plastik sekali pakai yang tidak bisa didaur ulang. Tapi itu juga kajiannya harus yang komprehensif terlebih dulu,” ujarnya.

Sementara Guru Besar Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Unhas, Prof. Akbar Taher, melihat plastik masih merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia saat ini. “Lihat buktinya, baru-baru ini Presiden Jokowi baru saja meresmikan kilang plastik dengan kapasitas besar, yang diharapkan dapat memperkecil impor virgin plastik dari luar negeri,” tuturnya.

 

Artinya apa? kebutuhan akan berbagai produk aplikasi plastik semakin meningkat. “Dan jangan lupa, bisnis plastik di Indonesia bukan bisnis ecek-ecek. Nilainya, di atas Rp 170 triliun per tahun (2018). Belum lagi dengan banyaknya mata rantai industri plastik yang menjadi hajat hidup banyak saudara-saudara kita. Lantas kok banyak yang tiba-tiba anti kantong plastik, dan anti macam- macam yang terkait produk-produk plastik,” ujarnya.

Negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura masih menyediakan kantong plastik di super market dan tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Padahal, tingkat konsumsi plastik perkapita di negara- negara tersebut sangat jauh melampaui tingkat konsumsi plastik perkapita di Indonesia. Lantas kenapa tiba-tiba banyak yang berlomba-lomba mengeluarkan pelarangan penggunaan kantong plastik dan minuman dalam kemasan plastik? Padahal tingkat konsumsi di Indonesia itu masih relatif rendah, sekitar 22 kg perorang pertahun. Bandingkan dengan Malaysia, Singapore apalagi Jepang yang sudah di atas 100 kg/orang/tahun. “Apa yang salah dengan RI,” tandasnya.

Masalah mendasar adalah belum adanya ‘penyeragaman cara pengelolaan sampah’ di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang mengikat (ada sanksi berat di dalamnya). Selain itu, masalah pengelolaan lingkungan hidup belum menjadi prioritas pemerintah.

Hal ini diperburuk lagi dengan lokasi APBN dalam pengelolaan lingkungan hidup yang masih sangat minim, hanya sekitar 1,1%. Belum lagi dengan tingkat keterdidikan warga RI yang masih berada pada angka rata-rata 9 tahun. Kombinasi alokasi anggaran yang minim dan tingkat kesadaran masyarakat dalam memperlakukan sampah menjadi tantangan berat negara ini.

 

Belum lagi adanya ketimpangan APBD di berbagai wilayah di RI. Ada kabupaten/kota yang menghabiskan 50% APBD-nya untuk belanja pegawai. Belum lagi program penyadaran masyarakat yang memang belum massif. “Bila hal ini tidak segera ditangani, persoalan sampah akan terus menghantui dan membuat malu bangsa Indonesia di mata dunia,” kata Akbar.

“Jadi,  percuma ada Road Map penanganan sampah bila tidak didukung dengan biaya implementasi yang berkecukupan, kejujuran aparatur pelaksana dan kesadaran masyarakat yang tinggi,” ujarnya. (Kurnia Sari)