Banjir Jakarta dan Bunderan Indo-Pasifik

Banjir Jakarta dan Bunderan Indo-Pasifik

Christianto Wibisono (ist)

Oleh: Christianto Wibisono

DUNIA dan permasalahan politik sebetulnya mempunyai solusi simple pemecahan masalah karena hukum alam tidak bisa diselingkuhi dengan dalih politik ideologi atau politik identitas. Kondisi geofisika harus dikendalikan secara teknis profesional obyektif. Tidak bisa didekati dengan argumen subyektif,  kiri-kanan, syariah sekuler. Penguasa politik dihadapkan pada solusi teknis profesional yang “tunggal”.

Kalau anda menghadapi banjir dan kondisi topografi yang memang mengisyaratkan pembangunan tanggul raksasa seperti rencana NCICD yang sudah dirintis sejak zaman Presiden Soeharto, maka itu bukan soal selera subyektif seorang Jenderal Soeharto. Meski ia menggulingkan Presiden pertama, Ir Sukarno yang membentuk Kopro Banjir tahun 1960, Jenderal Soeharto harus tetap mewaspadai banjir.

Suka tidak suka ia harus bersimbiose dengan Letjen KKO Ali Sadikin, yang diangkat jadi Gubernur pada 26 April 1966 dan selama 11 tahun akan sangat mewarnai Jakarta sebagai ibukota metropolitan, yang mampu mengejar ketertinggalan fisik pembangunan dengan menggali sumber dana nonkonvensional pemajakan di DKI Jakarta 1967-1977. Alam menjadi capres karena dinilai potensial jadi lawan politik. Dan memang sudah diorbitkan oleh tokoh Dema UI Dipo Alam menjadi cares pada SU MPR 1978. Soeharto membreidel Kompas dan militer menguasai kampus ITB untuk menghentikan gerakan menolak Soeharto dipilh lagi ketiga kalinya oleh MPR hasil pemilu “rekayasa Orba”.

Dalam masalah banjir Ibu Kota Jakarta ini, terjadi eksploitasi dan manipulasi politik identitas dan ideologi populis-agamis, yang mengaburkan inti persoalan dan sulusi yang jelas, obyektif rasional dan tunggal. Tidak mungkin kondisi geofisika Jakarta bisa dipengaruhi oleh profil seorang Jokowi, seorang A Hok atau seorang Anies. Tidak mungkin kalau Jakarta memang bisa dan sedang tenggelam maka gagasan NCICD Soeharto – Jokowi-Ahok dengan reklamasi dan Giant Sea Wall harus ditolak karena tidak populis dan ber-ideologi “kanan”.

Terus, Jakarta tidak akan tenggelam kalau Gubernur Anies ngotot dengan teori aneh tentang naturalisasi aliran air banjir menurut dalil tata kata, yang sama sekali tidak berbasis imu tata kota yang orisinal dan obyektif harus ditaati oleh perancang dan pengelola kota metropolitan se-raksasa Jakarta.

Gurubesar UI Prof DR Emil Salim dalam pidato sebagai Wirakarya Adhitama Fak Ekonomi Bisnis FEB Universitas Indonesia, 2 Juni 2016, melontarkan ide brillian bahwa masalah reklamasi itu bukan sekadar lokal sempit Kapuk atau Priok atau DKI atau Jabodetabek. Menurt profesor ekonomi yang hobi dan pejuang lingkungan, serta menjadi Menteri urusan Lingkungan Hidup selama 3 periode, maka Indonesia memerlukan ekspansi ekonomi signifikan dengan membangun kawasan industri sepanjang 1.000 km pantai utara Jawa. Kawasan Pantura Reklamasi Jawa Utara itulah yang disinergikan sebagai proyek utama Poros Maritim RI dalam konteks Prakarsa Belt and Road Initiative.

Tapi persaingan geopolitik mengakibatkan dunia terpecah dalam menghadapi bangkitnya Tiongkok. Sekarang ini rencana BRI dianggap proyek Tiongkok Beijing. Karena itu AS, India, Jepang, Australia menyodorkan konsep Indo-Pasifik seolah ingin merangkul kawasan Samudera Hindia (baca India) masuk dalam APEC, dengan mengawinkan dua samudra dimana Indonesia jadi “perempatan” strategis. Indonesia ini ibarat “Bunderan HI” sangat strategis basi Asia, Australia, Samudera India dan Samudra Pasifik.

Sebetulnya kita harus lihat memainkan kartu lokasi strategis itu dengan cerdik dan cerdas. Kenapa mesti didikte oleh politik identitas-sara-asing-aseng. Kenapa tidak lihai dan bijak memanfaatkan lokai strategis itu untuk mengundang siapa saja yang punya duit utuk invest. Kalau XI Jinping punya miliaran dolar, wellcome. Begitu pula kalau Trump tanam dolar, silahkan. Jepang, Korea, India, Arab mau ikut proyek “Bunderan Nusantara”, silahkan. Jangan sampai karena gengsi politik seperti  curhat Presiden Jokowi sudah memayungi raja Salman, tapi investasi Riyadh bukan ke Indonesia tapi malah ke negara lain. Trump juga malah nagih uang satpam, kalau Jepang dan Korea ingin pengamanan oleh pasukan AS, sekarang harus bayar. Trip untuk Jepang 8 miliar dolar AS untuk Korsel 1,7 miliar dolar AS.

Kembali ke soal banjir, siapapun gubernurnya atau presidennya, Jakarta dan seluruh pantai utara Jawa perlu konsep terpadu model NCICD dan Giant Sea Wall plus Reklamasi, untuk membangun Indo-Pasifik menurut kepentingan Indonesia, bukan cuma mendukung India untuk memblokir Tiongkok. Indonesia ya harus untung dari konsep Indo-Pasifik dalam konteks Poros Maritim dan Tol laut, serta kawasan industri Pantura gagasan Emil Salim, 2 Juni 2016.

Penulis, Christianto Wibisono adalah Ketua Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia.